Pembangunan Pedesaan, Pertanian,dan Ketahanan Pangan)*

Memperbincangkan pembangunan, khususnya di negara berkembang, tidak bisa lepas dari wilayah pedesaan. Sebabnya sederhana, sebagian besar penduduk di negara berkembang beiniukini di daerah pedesaan dan mayoritas bekerja di sektor pertanian. Di luar itu, wilayah pedesaan karena lokasinya yang jauh dari pusat kota/ pembangunan dicirikan oleh terbatasnya infrastruktur ekonomi, sedikitnya (Download dalam bentuk file, Click Here)kesempatan kerja di

luar pertanian (non-farm), dan jauh dari pasar (Yustika, 2003:27). Dengan kondisi tersebut, tidaklah mungkin menyelenggarakan pembangunan di negara berkembang tanpa melibatkan wilayah pedesaan.
Bahkan, pembangunan di negara berkembang hares melihat wilayah pedesaan dan sektor pertanian sebagai fokus dan target pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di negara berkembang bisa dilihat dari perkembangai, di wilayah pedesaan sendiri. Bila mayoritas penduduk di pedesaan bisa melakukan mobilitas sosial-ekonomi (pembangunan), maka bisa disimpulkan pembangunan di negara berkembang telah menjangkau sebagian besar warga negaranya; demikian sebaliknya.

Pembangunan Pedesaan dan Masalah Modal
Wilayah pedesaan di dunia ketiga biasanya dideskripsikall sebagai tempat bagi orang-orang untuk bekerja di sektor pertanian. Sementara itu dalam pengertian yang sempit, desa adalah suatu masyarakat pars petani yang mencukupi hidup sendiri (swasembada) [Boeke, 1983:16]. Dengan gambaran tersebut, adalah benar jika sebagian besar penduduk desa merupakan kelompok masyarakat miskin. Ciri penting dari penduduk di pedesaan ini adalah masalah kepemilikan tanah. Tanah masih merupakan dasar utama dari kesejahteraan dan kekuatan politik di wilayah dalam pertanian, dapat dilihat dari tingkat keterlibatan rumah tangga tersebut dalam aktivitas lain dan mengamati struktur pendapatan dari sumber-sumber yang lebih lugs. Beberapa penulis menggunakan istilah "household survival strategies" sebagai cara bagi penduduk desa untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul. Jumlah tenaga kerja yang tersedia akan berubah karena faktor kelahiran, kematian, perkawinan, sakit, kehamilan, dan migrasi. Begitulah gambaran umum tentang wilayah pedesaan dengan dinamika penduduknya (Dixon, 1990:1-2).

Dalam perspektif pembangunan, Boeke yang pernah melakukan penelitian di Hindia Belanda- menyimpulkan bahwa perekonomian di Indonesia (Hindia Belanda), Jaws khususnya, terbagi dalam dua sektor tradisional dan modern yang Baling tidak berhubungan. Untuk mengatasi ketidakseimbangan akibat perekonomian dualistik tersebut, menurut Boeke, sektor tradisional perlu dirangsang melalui insentif ekonomi dan peningkatan teknologi produksi, meskipun hasilnya tak akan segera tampak. Sebaliknya, Geertz menyatakan upaya perbaikan macam apapun tidak akan berhasil dilakukan. Menurut Scott, persoalan yang berlaku pada masyarakat pedesaan adalah rasionalitas social yang lebih mementingkan kebersamaan ketimbang persaingan. Prinsip moral lebih dominan daripada rasionalitas ekonomi sehingga pendekatan ekonomi akan sulit "bekerja" pada masyarakat desa. Penetrasi dari luar, baik menyangkut aspek kelembagaan maupun teknologi, malahan akan menimbulkan resistensi. Ketidakmampuan untuk menangkap kultur dan nilai-nilai masyarakat desa inilah yang membuat banyak kebijakan pembangunan pedesaan gagal diterapkan di lapangan (Marshus, 1995:20-21).
Ide dualisme ekonomi yang diinisiasi oleh Boeke tersebut pada akhirnya, diakui atau tidak, menjadi diskursus penting dalam proses pembangunan pedesaan di negara¬negara berkembang. Seperti yang telah disarikan oleh Ellis dan Biggs (2001:444; lihat juga Tabel 1), model dualisme ekonomi menjadi isu strategic pembangunan pedesaan di negara-negara berkembang pada tahun 1950-an. Pada face pertama ini, tujuan pembangunan pedesaan diarahkan dari semula pembangunan komunitas (tahun 1950-an) ke penekanan pertumbuhan usahatani kecil (small-farm) [tahun 1960-an]. Kedua, pertumbuhan usahatani kecil (tahun 1960-an) dilanjutkan kepada upaya pembangunan pedesaan yang terintegrasi (tahun 1960-an), diantaranya melalui kebijakan transfer teknologi, mekanisasi, dan penyuluhan pertanian. Ketiga, pergeseran pembangunan pedesaan yang dipandu negara (state-led) [tahun 1970-an] menuju liberalisasi pasar (tahun 1980-an) melalui kebijakan penyesuaian struktural dan pasar bebas. Keempat, pembangunan pedesaan diarahkan untuk penguatan pendekatan proses, partisipasi, pemberdayaan, dan pelaku (actor) [tahun 1980-an dan 1990-an]. Kelima, pentingnya penghidupan yang berkesinambungan sebagai sebuah kerangka kerja yang terintegrasi dalam pembangunan pedesaan (tahun 1990-an), diantaranya lewat, penguatan kredit mikro, faring pengaman pedesaan, dan peran perempuan dalam pembangunan. Keenam, menempatkan pembangunan pedesaan sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan (tahun 2000-an).
Dari fase-fase tersebut, bisa diidentifikasi bahwa proses komersialisasi sektor pedesaan (lebih tepat lagi sektor pertanian) sudah terjadi pada tahun 1960-an, melalui serangkaian kebijakan yang berupaya meningkatkan, pertumbuhan sektor pertanian, revolusi hijau, dan penciptaan petani yang rasional. Sungguh pun begitu, menurut Scott (1976:57), proses pertumbuhan pertanian komersial tersebut malah kian menjepit posisi petani dari beberapa cara, seperti: (i) kaum tani menjadi tidak terlindungi dari ketidakpastian baru yang disebabkan oleh ekonomi pasar yang memperbesar variasi penghasilannya; (ii) terjadinya erosi nilai-nilai yang hidup, di desa dan kekerabatan sebagai pemberi perlindungan dan memikul risiko secara bersama-sama; (iii) berbagai "katub pengaman" subsistensi tradisional atau pekerjaan tambahan untuk menyambung hidup menjadi berkurang atau hilang sama sekali; (iv) pemilik tanah yang sebelumnya memikul sebagian risiko pertanian dapat mengutip lebih banyak lagi dari petani lewat sews dan memungut bagian penghasilan penggarap; dan (v) negara sering menaikkan penerimaan pajak melalui pungutan dari kegiatan pertanian. Dengan deskripsi tersebut, kondisi penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan justru mengalami kemerosotan daya hidup secara terus-menerus karma tekanan dari dua ujung: kebijakan pemerintah yang semakin bias perkotaan dan tekarian pasar (yang dikuasai oleh pelaku ekonomi di sektor industri/jasa) yang kian deras.
Dengan demikian, setiap upaya komersialisasi pertanian tidak mesti akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani apabila sifat dari komersialisasi pasar meletakkan petani dalam posisi subordinat. Skenario seperti ini banyak dijumpai di negara berkembang, di mans setiap upaya modernisasi (komersialisasi) pertanian justru meletakkan petani dalam posisi yang selalu kalah. Keuntungan ekonomi pertanian lebih banyak jatuh pada pemilik modal atau kelas pedagang yang relatif memiliki posisi tawar lebih tinggi dibandingkan dengan petani. Posisi pemilik modal (tuan tanah, industri pengolahan, pedagang) yang relatif tinggi tersebut bukan cuma disebabkan oleh adanya penetrasi pasar, tetapi juga disumbangkan oleh karakteristik produk pertanian yang cepat rusak sehingga petani tidak mungkin menahan produk tersebut untuk sementara waktu demi mendongkrak harga. Persoalan ini sebenarnya bisa diatasi apabila terdapat fasilitas penyimpanan yang memungkinkan petani menimbun barang tanpa menimotlkan kerusakan, tetapi hal ini hampir mustahil bisa dilakukan karena, petani tidak memiliki modal untuk niernbeli fasilitas tersebut.
Jadi, dari penjelasan tersebut, salah satu persoalan paling rumit di wilayah pedesaan adalah penyediaan dan aksesibilitas modal. Keterbatasan modal menyebabkan sirkulasi kegiatan ekonomi tidak berjalan; sebaliknya, tanpa ada perputaran aktivitas ekonomi proses akumulasi kapital juga tidak bisa terjadi. Berbekal situasi yang seperti itu, para perumus kebijakan pembangunan pedesaan akhirnya meluncurkan program kredit mikro sebagai instrumen pengembangan kelembagaan sektor finansial di pedesaan, khususnya pada sejak tahun 1990-an. Berbagai macam kelembagaan sektor finansial, formal maupun semi-formal, didesain untuk menggerakkan kegiatan ekonomi di wilayah pedesaan, khususnya sektor pertanian dan usaha kecil (small firm). Strategi ini diadopsi oleh sebagian besar negara berkembang, seperti Bangladesh, Indonesia, India, Thailand, Malaysia, Pakistan, Nigeria, Zambia, dan lain-lain. Walaupun model dan prosedur lembaga keuangan tersebut berbeda-beda, namun semangatnya sama: menyediakan modal di wilayah pedesaan sebagai pemicu aktivitas ekonomi. Beberapa negara yang menerapkan lembaga keuangan (kredit mikro) tersebut dianggap telah berhasil, misalnya Bangladesh dengan Grameen Bank-nya, namun sebagian (besar) negara-negara lain ditengarai mengalami kegagalan akibat kemiskinan konsep berdasarkan karakteristik sosial/budaya/politik/ekonomi masyarakat pedesaan.

Sektor Pertanian Dan Persoalan Kelembagaan
Pembangunan sektor pertanian secara umum diarahkan untuk mengerjakan semua aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian dan produktivitas faktor-faktor yang dipakai dalam produksi pertanian dan sektor agribisnis yang berkaitan dengannya. Secara spesifik, produksi pertanian merupakan fungsi dari:panen (yield) X lahan yang ditanami (cultivated area) intensitas penanaman (cropping frequency). Faktor-faktor terbesar yang dapat meningkatkan produksi pertanian biasanya diidentifikasi dalam beberapa poin berikut (Zeller, 2002:60-61):
- Ekspansi lahan
- Ekspansi lahan irigasi dan perbaikan produktivitas air
- Introduksi varietas unggul
- Peningkatan frekuensi penanaman
- Introduksi teknologi untuk pengolahan lahan dan panen
- Aplikasi pupuk dan pestisida
- Pengurangan kehilangan paska-panen melalui program perbaikan penyimpanan, pengolahan, dan teknik pemasaran
- Intensifikasi program integrasi sistem peternakan-tanaman

Dalam konteks Indonesia, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pelaku ekonomi di sektor pertanian tersebut tidak mudah dilakukan karena terdapat dua masalah dasar yang sampai kini belum ada kebijakan yang serius untuk memecahkannya. Pertama, rumah tangga pertanian di Indonesia, khususnya di Jawa, hanya menguasai lahan rata-rata 0,25 hektar saja hingga sangat sulit untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. Dengan kondisi semacam itu, sangat sulit untuk mengembangkan sektor pertanian di Indonesia (atau lebih luas lagi sektor pedesaan pada umumnya) karena keadaannya yang serba subsisten. Dalam kategori seperti ini setiap kebijakan di sektor pertanian pertama-tama harus bersinggungan dengan perbaikan "kondisi dasar" dari petani, sebelum menyentuh kebijakan-kebijakan Yang bersifat lanjutan. Kondisi dasar di sini adalah fakta yang berkaitan dengan keberadaan petani yang memiliki lahan sangat sempit sehingga tidak memungkinkan bisa melakukan kegiatan produksi secara komersial. Hasil penelitian Departemen Pertanian tahun 2000 menunjukkan bahwa 88 persen rumah tangga petani hanya menguasai lahan sawah kurang dari 0,5 hektar (Kompas, 21/5/2002).
Kedua, menyingkirkan kondisi-kondisi yang menyebabkan sektor pertanian (petani) selama ini sebagai pihak yang selalu kalah dan tersingkirkan. Deere dan Janvry (dalam Ellis, 1988:55-56) setidaknya mengidentifikasi tujuh mekanisme yang membuat petani terjerembab secara mengenaskan, yakni: (i) rent in labour services, di mana hal ini menggambarkan adanya kesulitan petani untuk mendapatkan akses terhadap jasa tenaga kerja; (ii) rent in kind, misalnya sews bagi hasil (share cropping) yang dalam praktiknya menunjukkan kedaulatan tuan tanah (landlord) dalam memutuskan porsi bagi hasil; (iii) rent in cash, di mana petani harus menyewa secara tunai untuk mendapatkan akses mengolah lahan; (iv) appropriation ofsurplus value via the wage, di mana terdapat pengambilan surplus atas produksi dengan jalan pemberian upah sangat kecil; (v) appropriation via prices, di mana petani dirugikan akibat harga output yang anjlok dipasaran atau harga input yang membumbung, atau akibat keduanya sekaligus; (vi) appropriation via usury, di mana pendapatan petani direnggus akibat tingkat suku bunga pinjaman yang lebih besar dari harga pasar nasional maupun internasional; dan (vii) peasant taxation, di mana negara biasanya memajaki secara tidak langsung terhadap produk pertanian. Pajak ekspor untuk komoditi pertanian, misalnya, merupakan mekanisme umum yang menyebabkan terjadinya transfer pendapatan dari petani ke negara.

Jika dilihat secara lebih mendalam, tiga masalah peminggiran pertama petani itu ditempuh lewat mekanisme sewa, kemudian tiga berikutnya melalui pasar, dan satu yang terakhir karena faktor negara. Ketujuh mekanisme tersebut hampir seluruhnya bisa dijumpai dalam realitas pertanian di Indonesia, sehingga agenda mendesak sebelum membicarakan tentang transformasi sektor pertanian adalah menyelesaikan problem mendasar tersebut. Problem tersebut tidak lain adalah masalah kelembagaan (aturan main), baik pada level kebijakan (institutional environment) maupun kesepakatan antarpelakunya (institutional arrangement). Williamson (dalam Tian, 2001:387; Kherallah and Kirstcn, 2001:4) mendeskripsikan institutional environment sebagai seperangkat struktur aturan politik, sosial, dan legal yang memapankan kegiatan produksi, pertukaran, dan distribusi. Sebaliknya, level m'alisis mikro berkutat dengan masalah tata kelola kelembagaan (institutions of governance). Singkatnya, institutional arrangement merupakan kesepakatan antara unit ekonomi untuk mengelola dan mencari jalan agar hubungan antarunit tersebut bisa berlangsung, baik lewat cara kerjasama maupun kompetisi. SebuLh kesepakatan kepemlikan merupakan institutional arrangement, karena di dalamnya mengalokasikan hak-hak kepemilikan kepada individu, kelompok, atau pemerintah.

Dari beberapa kasus di sektor pertanian, persoalan kelembagaan (institutions) yang mengemuka biasanya bisa dilokalisir menjadi empat masalah kelembagaan berikut. Pertama, tidak ada kesetaraan kekuatan antarpelaku ekonomi di sektor pertanian (misalnya antara petani dengan tengkulak atau lembaga pemberi kredit lainnya). Kedua, pemanfaatan asosiasi petani untuk tujuan-tujuan yang bersifat elitis (kasus APTR dalam industri gala). Ketiga, interaksi yang asimetris antara principal dan agent untuk membuat kesepakatan ikatan kerja (seperti kontrak antara petani tebu dan pabrik gula). Keempat, ketimpangan kekuatan dalam mendesakkan dan mempengaruhi kebijakan publik (kasus pajak dan subsidi untuk sektor industri dan pertanian). Keempat persoalan tersebut adalah fenomena kelembagaan yang terjadi di sektor pertanian, yang pada akhirnya meletakkan pelaku ekonomi (baca: petani) selalu dalarn posisi sebagai pecundang (the losers). Tanga ads strategi kelembagaan untuk mengatasi persoalan tersebut, transformasi sektor pertanian akan lebih banyak dinikinati oleh pelaku sektor pertanian pada level hilir, sementara petaninya sendiri tetap miskin dan susbisten.
Secara teroritis, akibat karakteristik pasar (input dan output) sektor pertanian yang tidak sempurna, diperlukan intervensi pemerintah agar sektor tersebut bisa berkembang dan menguntungkan bagi setiap pelakunya, khususnya petani. Secara umum, kebijakan pembanguan pertanian dapat dibedakan dalarn tiga klasifikasi (Schickele; dalam Jatileksono, 1996:8). Pertama, program-program yang ditujukan untuk memperbaiki alokasi sumberdaya sehingga produktivitas tanah meningkat, antara lain berupa penyediaan kredit produksi, konservasi lahan, pengelolaan hutan, pembangunan irigasi, pewilayahan pedesaan, dan program perencanaan tats guns tanah pertanian. Kedua, kebijakan harga produk pertanian, antara lain berupa penetapan harga pembelian produk oleh pemerintah (support price), program pengendalian produksi, pembelian surplus produk, pemberian subside ekspor, pembayaran defisiensi harga, penerapan tarif dan kuota impor, perencanaan konsumsi dan penggunaan surplus produk yang dihasilkan. Ketiga, program-program yang dipersiapkan untuk memperbaiki distribusi pendapatan, seperti pemberian tanah secara gratis kepada pars petani, pengembangan koperasi petani, pelayanan jasa konsultasi dan supervise kredit, program perb,ilkan penyakapan tanah, Berta penyediaan dana untuk pemilikan, perluasan, dan rchabilluisl tanah pertanian.
Masalahnya adalah, desain lembaga keuangan di sektor pertanian selama ini cenderung menempatkan petani dalarri posisi subordinat, baik akibat informasi yang asimetris (asymmetric information) ma-apun posisi tawar yang rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Yustika (2005:104) menunjukkan bahwa petani tebu dibebani dengan biaya transaksi yang besar pada saat memperoleh kredit dari skema bantuan pemerintah. Dalam kasus petani tebu di Jawa Timur, misalnya, kredit yang diberikan oleh pemerintah sebetulnya hanya berbunga 12%, tetapi koperasi mengenakan kredit sebesar antara 16-20% (selisih bungs kredit itu tidak lain adal biaya transaksi). Demikian pula, waktu pengueuran kredit itu biasanya terlambat dua bulan dari perjanjian sehingga mengakibatkan petani tidak bisa membeli pupuk dan berakibat kepada penurunan produktivitas tebu. Nilai penurunar. produktivitas inilah yang bisa dianggap sebagai biaya transaksi akibat keterlambatan pengucuran kredit. Jika ditambah dengan ongkos oportunitas (opportunity costs) yang hilang dalam pengurusan kredit, maka total biaya pengurusan kredit (bunga/selisih bunga, waktu yang hilang, dan keterlambatan pengucuran) menyumbang sekitar 20% dari seluruh total biaya transaksi petani tebu di Jawa Timur. Tentu saja, desain kelembagaan (aturan main) seperti itu tidak bisa dipertahankan bila hendak memperbaiki posisi petani dalam mengakses modal.

Penguatan Ketahanan Pangan
Isu pangan sangat serius di Indonesia karena proporsi pendapatan rumah tangga yang dibelanjakan untuk pangan pada dekade 1980-an mencapai 70% dan sekarang sudah menurun menjadi 50%. Walaupun penurunan ini cukup berarti, tapi secara urmun masih cukup besar karena separuh pendapatan habis digunakan untuk konsumsi pangan. Ini tentu berbeda dengan, misalnya, AS yang warga negaranya pada 2003 hanya membelanjakan sekitar 10% pendapatan riilnya (disposable income) untuk konsumsi pangan (food). Angka ini merupakan yang terendah di AS sejak 1929, apalagi jika dibandingkan dengan puncaknya pada 1933 yang mencapai 25,2%. Secara keseluruhan sejak tahun-tahun itu sampai kini persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk konsumsi pangan di AS terns merosot. Jadi, mestinya antara Indonesia dan AS desain kebijakan pang,mnya berbeda sebab karakteristik pola pengeluaran pendapatan penduduknya sangat berlainan.
Menariknya, dalam situasi seperti itu pemerintah AS tetap memberlakukan kebijakan pangan murah (cheap food) meskipun proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk pangan tidak besar. Di sini, yang dimaksud dengan kebijakan pangan murah adalah upaya menurunkan harga pangan di bawah harga keseimbangan kompetitif. Di AS, kebijakan tersebut memproduksi banyak perdebatan karena dianggap menimbulkan efek negatit', di antaranya meningkatkan penderita obesitas. Pada 1971 jumlah penderita obesitas mencapai 14,61% dan pada 2002 telah melonjak menjadi 31.3% (Miller dan Coble, 2007). Hasil studi yang sama juga menunjukkan kebijakan subsidi langsung di AS terhadap pangan (sehingga menjadi murah) tidak lantas memerbaiki keter angkauan warganya terhadap pangan tersebut, baik pada kelompok pangan secara keseluruhan maupun komoditas pangan yang spesifik. Walaupun begitu, hingga kini secara umum pemerintah AS masih memberikan proteksi terhadap pangan.
Jadi, mengacu pengalaman AS, kebijakan pangan murah an sick, tanpa diimbangi dengan kebijakan lainnya (seperti penguatan daya beli masyarakat dan distribusi yang Hgus) ddak menjamin setiap warga negara dapat mengakses pangan. Lebih dari itu, kebijakan pangan murah di negara berkembang, seperti di Indonesia, selalu bertendensi subsidi kepada kelompok kaya yang tinggal di perkotaan (urban bias) sehingga menindih petani (orang desa) dalam dua hentakan sekaligus. Pertama, petani dirugikan karena insentif laba menjadi sangat kecil akibat kebijakan pangan murah. Kedua, petani harus membayar harga yang mahal untuk membeli komoditas nonpertanian karena pemerintah menyerahkan mekanisme penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar. Sungguh tidak sulit untuk memahami perkara sederhana ini, namun dalam sejarahnya sukar untuk mengimplementasikan pondasi kebijakan ini karena, kuatnya aspek politik yang bermain dalam arena pengambilan keputusan.
Lebih lanjut, proteksi terhadap komoditas pangan (atau sektor pertanian secara umum) sebetulnya sebagian dipicu oleh ketakutan kelangkaan yang bakal terjadi jika sektor tersebut berjalan tanpa kawalan. Dengan jiwa itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan perlindungan terhadap sektor pertanian sebagai antisipasi atas kemungkinan kelangkaan. Paarlberg (1982) mendeskripsikan sindrom kelangkaan (scarcity syndrome) sebagai kritik atas tiga bentuk kebijakan pemerintah untuk menjaga harga komoditas pangan tetap rendah, yakni embargo perdagangan (trade embargoes), kontrol harga langsung (direct price controls), dan manajemen persediaan (management of stocks). Menurut Paarlberg, sekurangnya muncul empat konsekuensi dari kebijakan pangan murah yang diterapkan oleh AS: (i) rendahnya harga dan pendapatan petani akibat disinsentif produksi; (ii) mengurangi penerimaan ekpsor; (iii) kehilangan pasar ekspor; dan (iv) merusak reputasi AS dalam perdagangan global.
Pertanyaannya, bagaimana sikap yang harus diambil Indonesia untuk meiiciptakaii kedaulatan pangan'? Apakah Indonesia harus mengambil pola kebijakan yang sama dengan AS (seperti diuraikan di depan), ataukah mendesain kebijakan yang sama sekah lain'? Tampaknya, kebijakan harga pangan murah juga bukan solusi yang baik, bagi Indonesia karena menjadikan petani sebagai korban (victim of development). Namun, meniadakan sama sekali k,;bljakan tersebut juga bermasalah karena proporsi pengeluaran rumah tangga terhadap pangan masih cukup besar (50%) dan pendapatan per kapita penduduk rendah pula. Di sinilah diperlukan kebijakan ganda (dual policies)
sebagai jalan kompromi untuk menyatukan dug kepentingan tersebut. Pertama, subsidi harga produk dihilangkan (khususnya dalam jangka menengah/panjang) untuk diganti subsidi input (bibit, pupuk, penyuluhan, irigasi, dan lain-lain). Kedua, stabilitas pasar harus dibangun untuk menjamin kepastian bagi konsumen komoditas pangan.
Khusus untuk kebijakan stabilitas pasar (market stability) dapat dicapai melalui perubahan struktural sehingga mampu memerbaiki sektor pertanian dengan cara: (i) peningkatan diversifikasi konsumsi pangan sehingga ticlak terkonsentrasi pada komoditas tertentu (misalnya beras); (ii) penyebaran surplus komoditas pangan ke tempat lain yang mengalami defisit; dan (iii) interaksi strategic antara sektor publik dan swasta untuk n,e-icegah instabilitas pasar dan krisis pangan. Secara spesifik, goal diversifikasi konsumsi pangan memang penting karena mempermudah proses penguatan kedaulatan pangan. Pengalaman di Afrika Timur dan Selatan juga menunjukkan hal itu, di mans ketergantungan konsumsi yang sangat besar terhadap jagung (dan beras) membuat kedaulatan pangan di sana menjadi rapuh (Jayne, et. al, 2006). Jadi, pemerintah harus merintis program diversifikasi pangan mulai sekarang juga. Dengan jalan inilah kedaulatan pangan bisa terwujud clan bukan sebatas sebagai retorika politik.

Selain dua hal khusus tersebut, memang banyak jalan keluar yang bisa dilakukan oleh pemerintah, namun salah satu yang dapat diupayakan saat ini adalah dengan melakukan proses transformasi sektor pertanian secara utuh. Proses transformasi itu sendiri bisa diletakkan dalam tiga level. Pertama, pemerintah menyediakan dan memperbaiki infrastruktur dasar yang diperlukan bagi pembangunan pertanian, misalnya pengadaan jalan, jembatan, sistem irigasi, penelitian dan pengembangan, penyuluhan, dan (tentu saja) reformasi tanah. Kedua, memperkuat pasar sebagai media yang akan mempertemukan transaksi antara sektor hulu dan hilir di sektor pertanian. Pada level ini setidaknya terhadap tiga pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah, yakni mendesain sistem kuangan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku di sektor pertanian (musimam), sistem pasokan input, dan pasar output lokal. Ketiga, menggandeng pelaku ekonomi swasta (private sector) untuk mengeksekusi kegiatan lanjutan di sektor pertanian, khususnya pemasaran dan pengolahan komoditas pertanian, sehingga memiliki keterkaitan dengan sektor non-pertanian

Sedangkan dalam pendekatan ekonomi kelembagaan, secara umum ada dua poros strategi kelembagaan yang bisa diupayakan untuk memajukan sektor pertanian (sekaligus menjadi alas program revitalisasi sektor pertanian). Pertama, kebijakan tidak langsung (indirect policies) dengan jalan membenahi infrastruktur sektor pertanian yang tidak laik. Pengertian infrastruktur yang tidak layak di sini adalah situasi ketidaksepadanan antarpelaku ekonomi, baik oleh karena kemampuan nilai tawar yang berbeda maupun kepemilikan aset produktif yang tidak proporsional. Dengan begitu, beberapa agenda jalur politik yang dapat dikerjakan adalah: (a) menerbitkan statuta hubungan antarpelaku ekonomi yang lebih menjanjikan kesetaraan (misalnya kasus petani penggarap dan tuan tanah dalam hubungan sharecropping, dan relasi peternak susu-tengkulak-pemilik toko); (b) menata kembali kepemilikan aset produktif yang sudah sangat timpang, yakni lewat kebijakan land reform (Pendekatan reformasi tanah ini memang kelihatannya sulit ditempuh karena adanya hambatan psikologis dan politis. Walaupun kesan itu tidak bisa dipungkiri, tetapi ada baiknya mulai dibicarakan dan dihitung untung ruginya jika dibandingkan dengan mengeluarkan kebijakan lainnya. Beberapa pengalaman negara lain yang pernah melakukannya terbukti dapat mengatasi persoalan kepemilikan lahan tersebut. ri Jepang, misalnya, reformasi tanah sudah dilakukan seusai Perang Dunia 11 dan berhasil memengaruhi pemerataan pendapatan. Program reformasi tanah di Jepang ini berhasil karena terdapat dua titik temu, disatu sisi rakyat menuntut dengan kuat dan di sisi lain pemerintah mempunyai kemauan politik yang tidak kalah kukuh. Lihat Yujiro Hayami, Develoment Economics: From the Poverty to the Wealth of Nations, Clarendon Press, Oxford, 1997, hal. 175) dan (c) transparansi dalam pengambilan kebijakan sehingga tidak terbuka kesempatan bagi pemilik modal (pelaku ekonomi skala besar) menelikung kebijakan yang hendak dirumuskan oleh pomerint& Melalui upa.va inaya inilah diharapkan pencapaian pertumbuhan sektor pertanian ekonomi lebih dapat diprediksi dan kesejahteraan pelaku ekonomi di sektor hulu lebih bisa dipastikan.
Kedua, kebijakan langsung (direct policies) yang mengaitkan kelembagaan dengan strategi pembangunan pertanian. Dalam praktik kebijakan ekonomi, yang bisa memengaruhi kualitas pertumbuhan ekonomi dan distribusi (pendapatan) adalah jenis kelembagaan dan kebijakan (ekonomi). Berbeda dengan pendekatan neoklasik, yang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan akan mengalir dengan sendirinya melalui jalur pasar (market mechanism), maka pendekatan kelembagaan beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dan distribusi tidak bisa diserahkan kepada pasar. Dua negara, misalnya, mungkin memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang sama, tapi bisa dipastikan akan memiliki dampak distribusi pendapatan yang berlainan bila kelembagaan dan kebijakan yang dipilih berbeda. Dalam kasus ini, pilihan kebijakan ekonomi semacam perdagangan internasional (pengenaan tarif untuk produk pertanian), fleksibilitas nilai tukar (disesuaikan dengan daya saing produksi nasional), penciptaan lapangan kerja (lewat public expenditure), pajak progresif, dan sistem pengupahan yang adil di sector pertanian (Deolalikar, et. al, 2002:7); akan menjamin bahwa setiap tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai akan lebih banyak dinikmati oleh kelompok miskin (pro poorgrowth) di sektor pertanian.

Daftar Pustaka

Boeke, J.H. 1983. Prakapitalisme di Asia. Sinar Harapan. Jakarta

Deolalikar, et. al. 2002. Poverty Reduction and the Role of Institutions in Developing Countries. ERD Working Paper. No. 10. Asian Development Bank

Dixon, Chris. 1990. Rural Development in the Third World. Routledge. London

Dorward, Andrew, et, al, 2004. A Policy Agenda for Pro-Poor Agricultural Growth, World Development. Vol. 32, No. 1

Ellis, Frank dan Stephen Biggs. 2001. Evolving Themes in Rural Development 1950s
2000s. Development Policy Review, Vol. 19, No. 4: 437-448
. 1988. Peasant Economics Farm Households and Agrarian Development. Cambridge University Press

Hayami, Yujiro Hayami. 1997. Development Economics: From the Poverty to the Wealth of Nations. Clarendon Press. Oxford

Jatileksono, Tumari. 1996. Pasar Terkelola dalam Sektor Pertanian: Isu Teoritis dan Hasil Sludi Empiric. Makalah disampaikan dalam Kongres ISEI XIII, 10¬12 Oktober 1996. Medan. Tidak dipublikasikan

Kherallah, Mylene and Johann Kirsten. (2001). The New Institutional Economics: Application for Agricultural Policy Research in Developing Countries. MSSD Discussion Paper. No. 41. June. IFPRI. Washington DC

Kompas, 21 Mei 2002

Marshus Bun-Y anin. 1995. Industri PAdesaan Menghindari Perangkap Involusi dan Stagnasi Pendapatan. Prisma. No. 8, Tahun XXIV

Miller, J. Corey and Keith H. Coble. 2007. Cheap Food Policy: Fact or Rhetoric?. Food Policy. Vol. 32. 2007: 98-111

Scott, James C. 1976. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. Yale University Press. USA

Tian, Guoqiang. (2001). A Theory of Ownership Arrangements and Smooth T it'!!! ~rs I I ~10 to a Free Market Economy. Journal of Institutional and Theoretical Economics. Vo. 157. No. 3 September: 380-412

Yustika, Ahmad Erani. 2003. Economic Analysis of Small Farm Households. Brawijaya University Press. Malang

_________2005. Transaction Cost Economics of the Sugar Industry in Indonesia. Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG. Germany

Zeller, Manfred. 2002. Socioeconomics of Rural Development. Institute of Rural Development. University of Gottingen. Germany

)* Disampaikan Oleh Ahmad Erani Yustika, Ph.D pada Seminar Nasional Bertajuk Kebangkitan Pertanian Menghadapi Krisis Global di Unej

Read more.....

PERANAN INDUSTRI SAWIT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI REGIONAL: MENUJU PERTUMBUHAN PARTISIPATIF BERKELANJUTAN

PENDAHULUANKehadiran Industri Sawit (Perusahaan Perkebunan Sawit) telah lama ada di Indonesia dan tidaklah berlebihan jika Sumatera Utara mempunyai perhatian yang paling besar, karena merupakan tempatkelahiranya di Indonesia. Perkembangan perkebunan sawit pada dewasa ini telah menjadi milik Nusantara, karena terbukti sesuai dengan kondisi iklim Indonesia serta didukung oleh prasyarat ketersediaan (Download dalam bentuk file, Click Here)lahan luas untuk

mendukung pengusahaanya.Dari segi pembudidayaanya Indonesia telah berhasil mengantar budidaya ini kepada masyarakat luas yang memungkinkan ketersediaan trampil yang cukup bagi pengembangan industri berbasis sawit.

2. Daya tarik dan dukungan yang kondusif inilah yang menjadikan sawit berkembang dengan pesat di Indonesia dan yelah membawa industri tersebut sebagai bentuk usaha yang semula menjadi symbol enclave economy, kini telah menjadi usaha dengan beragam format dan corak pola pengusahaan. Perkembangan terkahir ini juga telah menambah khasanah baru dalam kehidupan Industri berbasisi sawit yakni berlakunya theory dualisme ekonomi ala Boeke (Mubyarto, 2000).

3. Industri sawit yang berkembang meluas, beragam dan masuk dari hulu ke hilir telah menjadikan sawit sebagai industri yang paling dahulu masuk ke dalam pasar modal selain pulp. Keterkaitan semakin panjang tidak mudah menjawab manfaat kehadiranya secara luas. Tidak dipungkiri sawit telah hadir dengan pengaruh yang nyata terhadap perkembangan ekonomi setempat (Regional) di mana mereka berada, tetapi masalah lain ternyata juga muncul bersamaan dengan perkembangan itu.

4. Pada makalah ini sengaja dibatasi pada kupasan secara, makro mengenai kedudukan industri minyak sawit, baik sebagai perusahaan perkebunan, industri penghasil bahan makanan (minyak makan) maupun bahan baku industri dan terakhir kaitan dengan tekad memabngun industri bio-energi. Demikian juga peran penting sebagai penghasil komoditas ekspor dan kompetisi dengan penggunaan industri domestic untuk tujuan ketahanan pangan. Pada sisi lain juga ingin dilihat dimensi lain soal dualisme pengusahaan yang diharapkan dapat menemukan jalan keluar untuk menata menuju industri sawit yang berkeadilan.

POTRET INDUSTRI SAWIT HINGGA SAAT INI

5. Industri sawit di Indonesia telah berkembang pesat dengan dukungan pertumbuhan perkebunan yang sangat pesat pula hingga menca[pai lebih dari 6.3 juta hektar yang terdiri dari sekitar 60% yang diusahakan oleh perkebinan besar dan 40% oleh perkebunan rakyat. Pertumbuhan perkebunan sawit ini tidak terlepas dari politik ekspansi pada akhir 1970an disertai pengenalan PIR sebagai sarana untuk menggerakkan keikut sertaan rakyat dalam budidaya perkebunan sawit. Sejak program peningkatan perkebunan sawit digelorakan pertumbuhan perkebunan sawit mencapai rata-rata diatas 7%/tahun, bahkan pada PELITA III, IV dan V tumbuh diatas 10%/tahun hingga menjelang krisis ekonomi 1997. Setelah krisis pertumbuhan arela juga semakin pesat dengan persentase yang tetap tinggi antara 8-10%/tahun. Pertumbuhan pesat juga terjadi pad ke dua jenis pengusahaan yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Sampai dengan tahun 2007 tercatat 965 perusahaan dengan luas perkebunan 3.753 juta hektar yang dimiliki oleh perkebunan Negara swasta nasional dan asing. Sementara perkebunan rakyat telah mencapai 2,565 juta hektar, suatu perkembangan yang luar biasa mengingat pada awal pengenalanya hanya 3.125 hektar (1979) yang hanya mewakili 1,20% saja dari total perkebunan sawit yang ada ketika itu.

6. Di lihat dari aspek lain, yaitu penyebaran pengusaahn sawit pada saat ini telah meluas hampir ke semua kepulauan besar di Indonesia yang tersedia lahan yang luas. Bahkan di Jawa akhir-akhir ini juga telah mengikuti mengembangkan sawit, meskipun perkembanganya sangat terbatas karena keterbatas lahan dengan harga dan luasan yang sesuai. Posisi Indonesia memang menempatkan kita pada kawasan yang mempunyai prospek baik untuk pengembangan sawit dilihat dari berbaagai aspek termasuk potensi permintaan domestic.

7. Perkembangan perkebunan sawit ini sudah barang tentu membuka lapangan usaha baru, karena pada umumnya perkebunan sawit diusahakan diatas tanah yang baru dibuka atau belum diusahakan sebelumnya. Dampak langsung yang akan segera terlihat terhadap kehadiran perkebunan sawit adalah terjadinya investasi yang menambaha kapasitas produksi sector pertanian (perkebunan), dengan berbagai kesempatan yang timbul yakni lapangan kerja baru. Pertumbuhan areal yang masih terjadi jelas sumber pertumbuhan pertama yang muncul segera setelah investasi ke dalam industri sawit diputuskan. Secara keseluruhan industri sawit memang sangat menguntungkan karena dilihat dari segi pengusahaan perkebuinan Daya Penyebaran (backward linkage) Pertanian cukup tinggi 1,3399 dan Derajad Kepekaan (forward linkage) 1,5176 berdasarkan perhitungan BPS dari Tabel I-O untuk tahun 2005 (BPS, 2008). Sementara untuk Industri Pengolahan masing-masing 1,7273 dan 3,0627. Dengan demikian secara aggregate memang cukup besar alas an untuk mendorong industri sawit dengan karakter industri semacam itu. Namun jika dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja industri sawit adalah penopang kelangsungan kesempatan kerja di sector perkebunannya dengan angka yang cukup besar dibandingkan dengan industri makanan lainya, terutama minyak goreng.

8. Hal ini tidak terlepas dari kacamata historis pengembanganya yang mengusahakan industri sawit sebagai Perusahaan Perkebunan. Salah satu alasan yang paling kuat adalah sifat biji sawit yang mudah rusak memerlukan kecepatan pengolahan menjadi minyak sawit, sehingga menjadikan pengintegrasian perkebunan dan pengolahan menjadi model yang dikembangkan sejak awal. Banyak pandangan yang menempatkan pengintegrasian antara perkebunan dan industri pengolahan menjadi prasyarat bagi efisiensi dari industri sawit. Analisis lebih rinci untuk industri sawit sebagaimana dilaporkan oleh berbagai penelitian juga menemukan rekomendasi yang sama (Amang dkk, 1996).

9. Untuk melihat peranan yang lebih besar dari kehadiran industri sawit pada tahap selanjutnya adalah dampak peningkatan pendapatan pada para pelaku, terutama pada kelompok lemah, yakni para pekerja perkebunan dan industri serta petani pekebun rakyat yang mempunyai posisi khusus. Dampak terhadap ekonomi regional memang dapat dikatakan terlihat segera (immediate), tetapi memelihara peran yang berkelanjutan menjadi lebih penting lagi. Karena persoalan kesejahteraan yang berlanjut, keadilan dan dampak lingkungan akan muncul kemudian dalam jangka panjang (setelah satu dasawarsa). Hal ini pasti melampaui batas control mekanisme demokrasi yang kita kembangkan dengan siklus lima tahunan yang melahirkan politik anggaran (fiscal) maupun kebijakan pengembangan industrinya. Inilah aspek penting yang harus menjadi perhatian Perguruan Tinggi dan Lembaga yang mempunyai kepedulian dan visi jangka panjang.

10. Di lihat dari sumbangan devisa sudah barang tentu sangat menentukan, meskipun patut dicatat keduudkan sawit sebelum dasawarsa 1990an dan pasca 1990an mempunyai kedudukan yang berbeda. Hal ini terkait dengan peran minyak sawit yang hingga decade pertengahan 1980an hanya ditujukan untuk pasaran ekspor, maka sejak itu orientasi untuk bahan baku industri minyak goreng di dalam negeri juga penting. Sampai dengan krisis minyak goring 1976 minyak goreng dari bukan kelapa, termasuk sawit hanya menempati kurang dari 30 persen, karena sebagian terbesar 70% diisi oleh minyak kelapa. Tetapi kini sebaliknya minyak goreng dari sawit mengisi sekitar duapertiga penyediaan minyak domestic.

11. Perolehan devisa dari ekspor minyak sawit sejak pulih kembalinya perekonomian kita setelah krisis memang mengalami peningkatan yang sangat luar biasa (abnormal) karena di samping volume yang terus bertambah akhir-akhir ini juga mengalami peningkatan harga dan nilai tukar. Secara keseluruhan ekspor diatas 10 juta ton sudah berhasil dilalui sejak 2005 dengan perolehan devisa yang pada tahun 2008 ini telah melewati USD 10juta meskipun realisasi ekspor tahun ini masih berlanjut. Hal ini terjadi karena factor volume dan harga. Secara keseluruhan kedudukan perolehan devisa dari minyak sawit terhadap totel nilai ekspor hasil industri juga meningkat mencapai diatas 5% sejak 2003 dan pada tahun 2007 mencapai diatas 10%. Hal ini terjadi bersamaan dengan tekanan untuk mengerem ekspor melalui penggunaan dalam negeri untuk kebutuhan minyak goreng.

DUALISME SISTEM PERKEBUNAN SAWIT

12. Aspek ini termasuk aspek yang jarang dibahas dalam membahas industri sawit, kecuali para peneliti yang mempunyai kepedulian mendalam terhadap isu partisipasi masyarakat dalam industri berperolehan nilai tambah tinggi. Industri sawit pada awalnya adalah diperkenalkan mellaui industri perkebunan besar seperti lazimnya tanaman ekspor lain seperti gula, coklat, the, kopi karet dan sawit. Tetapi mungkin hanya dua industri yasng memiliki kemiripan ketika kita ingin mengikut sertakan masyarakat sekitar kebun ke dalam skema industri pertaniuan bernilai tambah tinggi ini yakni gula dan sawit. Kedua-duanya mempunyai corak yang sama diperkenalkan melalui industri besar kemudian diganti dan/atau diperkenalkan perkebunan rakyat. Dalam pengenalan ini ternyata tidak secara serta merta memenuhi harapan dan asumsi yang digambarkan dalam “PERANCANGAN KEBIJAKAN”, tetapi banyak discrepancy yang muncul akibat kekurang pahaman di awal pengenalan (belum ada referensi).

13. Pada industri sawit yang menghadirkan perkebunan besar berdampingan dengan perkebunan rakyat dan berkompetisi dalam pemanmfaatan kapasitas pengolahan terbatas yang berada di tangan industri besar mempunyai corak tersendiri yang melahirkan dualisme dan kesenjangan yang cukup melelahkan penyelesainya. Kompisisi perkebunan besar dan rakyat pada saat ini yang telah mencapai perbandingan 60:40 membesarkan hati, tetapi dependency industri pada industri pengolahan besar (negara apalagi swasta) akan menimbulkan masalah yang semakin besar, terutama dalam suasana abnormal dalam bentuk pergantianmusim dan gangguan pasar.

14. Dilihat dari kinerja kebun isu produktivitas akan mengedepan. Kesan yang muncul perkebunan besar selalu menghasilkan produktivitas yang tinggi, bahkan sampai ke efisiensi pengolhan dalam bentuk hasil minyak sawit per hektar. Padahal produktivitas kebun dan hasil akhir tidak selalu secara transfaran dapat diterjemahkan secara langsung. Banyak factor ekonomis maupun non-ekonomis berbicara dari soal jarak, kecepatan penanganan dan juga mutu asaln bahan baku sendiri. Tanpa melihat keseluruhan ini maka kita dapat menemukan kesimpulan yang salah. Dari studi yang dikumpulkan, menyimpulkan bahwa produktivitas murni minyak sawit per hektar tidak secara menonjol dapat dibedakan oleh [pengelolaan kebun (PN, PSB, PR) tetapi lebih disebabkan oleh hubungan yang baik (time management) dengan industri pengolahan (Dauhari dan Pasaribu, 1996). Sehingga prinsip kelayakan industri sawit tetap menganut kesatuan industri.

15. Kondisi dualistic juga menimbulkan persoalan akan kemampuan pelaku untuk merespons pasar yang dapat merugikan petani pekebun. Dengan pesatnya perkembangan perkebunan rakyat pemikiran untuk mengembangkan penyatuan antara usaha perkebunan dengan pengolahan menjadi agenda relevan dan memerlukan upaya sistimatik. Jembatan penghubung kesenjangan itu berada di industri pengolahan, karena industri sawit mensyaratkan kesatuan industri. Format korporatisasi Perusahaan (Perseroan) Rakyat menjadi pilihan model yang dapat dikembangkan. Korporatisasi semacam ini dapat menciptakan jembatan untuk mengatasi kesenjangan antara industri pengolahan dengan perkebunan.

16. Dalam pengembangan ekonomi yang berbasis kegiatan yang melibatkan banyak pihak yang lemah, memang biasanya dikaitkan dengan keinginan membangun system ekonomi kerakyatan. Ada dua elemen dasar yang harus diperhatikan dalam hal ini, karena sawit sudah teruji keunggulan komperatifnya, maka langkah yang paling tepat adalah menjembatani kesenjangan dengan dua dukungan pokok yaitu promosi dan proteksi terbatas/terencana (Radhi, 2008). Oleh karena, kegiatan pengembangan industri sawit adalah kegiatan yang mempunyai nilai daya tarik bagi perbankan dan lembaga keuangan., maka yang diperlukan adalah “jasa fasilitasi pengembangan bisnis dan investasi”. Business Development Aspects memang kurang menjadi perhatian kita, karena kita sering melompat kepada pemberdayaan pelaku sebagai bentuk keberpihakan. Investasi dan pengembangan bisnis adalah bentuk langsung optimasi antara komponen promosi dan proteksi ke dalam system pasar (mainstream). Jika Negara hadir dalam bentuk langsung maupun tidak langsung akan memberikan nilai lebih bagi kestabilan peran kerjasama pasar, bentuk yang ideal melalui partisipoasi investasi atau pioneering stage.

17. Dualisme system perkebunan sawit pada kenyataannya belum diikuti oleh pengembangan industri pengolahan yang akab menjadikan pasar input industri menjadi sehat, karena pasar monopsoni akan dapat dihindari dan partisipasi dimungkinkan. Hal ini akan menyumbang kehandalan industri pada skala daerah maupun secara nasional. Oleh karena itu aspek penting dalam melihat keberadaan system ganda ini akan menyehatkan persaingan pasar CPO kalau masing dikembangkan secara setara. Inovasi yang diperlukan bukan skala industri lagi, tetapi lebih pada skala pengembangan bisnis. Dalam system anggaran seperti sekarang ini daerah dan perusahaan Negara dapat berperan, tetapi entry terbaik tetap melalui investasi.

KOMPETISI ORIENTASI INDUSTRI DAN KETERGANTUNGAN FINANSIAL

18. Sebagaimana diuraikan di muka industri sawit di Indonesia pada saat ini menghadapi persimpangan jalan dalam mengarahkan industri ini untuk tujuan ekspor dan konsumsi domestic, serta tarikan global oleh industri energi alternatif dan pasar keuangan (modal) global. Sensitifitas ini memerlukan penelusuran secara lebih baik agar mampu menentukan kebijakan yang tidak merugikan arah pengembangan industri sawit untuk kesejahteraan rakyat (pelaku dari hulu sampai ke hilir). Pada saat ini kebutuhan pasokan minyak goreng dalam negeri sekitar dua-pertiga dipasok dari sawit, sehingga dalam dirinya dibebani tugas ketahanan pangan yang mengedepankan aksesibilitas konsumen yang menyesuaikan dengan daya beli. Sementara eksplorasi pasar menghendaki arah pemasaran pada pasar yang menghasilkan keuntungan tertinggi bagi pelakunya.

19. Formula keseimbangan orientasi ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1978 untuk mengatasi krisis minyak goreng 1976 yang berintikan pada kewajiban penyediaan DN bagi produsen CPO serta Jumlah penyediaan dan harga ditetapkan Pemerintah yaitu Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan (Amang dkk, 1996). Selanjutnya pada tahun 1994 ketika krisis minyak goreng terjadi lagi akibat musim kekeringan tahun sebelumnya, pembatasan penggunaan dianggap tidak sejalan dengan instrument yang disediakan dalam kerangka tetap mengedepankan dorongan ekspor dan sejak saat itu diperkenalkan pajak ekspor. Dari pungutan pajak ekspor ini diharapkan dapat dikembalikan untuk mendukung pengembangan industri minyak goreng. Akhir-akhir ini instrument pajak ekspor dianggap belum cukup mengurangi beban keluarga miskin, karena masih tetap tinggi, maka diperkenalkan subsidi harga bagi keluarga miskin atau operasi pasar tertentu dengan dukungan APBN. Di masa lalu operasi pasar dilakukan tidak dengan target konsumen, tetapi untuk stabilisasi harga memalui BULOG pada masa krisis 1998 dan masa-masa sebelumnya yang menjadi beban biaya operasi BULOG. Dengan demikian hingga saat ini kita memiliki tiga model untuk menjaga keseimbangan pasokan DN dan ekspor melalui kewajiban penyediaan pasokan DN langsung, pengenaan pajak ekspor dan subsidi harga bagi konsumen. Yang terakhir lebih ditujukan pada aspek ketahanan pangan ketimbang stabilisasi harga dalam negeri, karena minyak goreng adalah sumber lemak bagi gizi masyarakat bawah selain untuk bahan memasak.

20. Sejak 2006 posisi minyak sawit kembali menghadapi kompetisi orientasi baru setelah dikumandangkanya garis baru gerakan penyediaan energi alternative dengan mengembangkan bio energi. Minyak sawit adalah sumber utama yang telah siap untuk produksi bio-disel bagi Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia dan Negara Pengimpor yang akan mengembangkanya.. Jika kompetisi orientasi konsumsi pangan dan ekspor dinilai disincentive bagi industri sawit, maka tumbuhnya industri bio-diesel di dunia adalah peluang baru dan merupakan insentif baru bagi perluasan industri dan perkebunan sawit. Guncangan harga sawit dunia selama dua tahun terakhir telah menjadikan momentum revaluasi investasi perkebunan yang menjadikan investasi perkebunan sawit menjadi mahal.

21. Sebagaimana dimaklumi perkebunan sawit adalah padat modal dibandingkan usaha pertanian lainya dan secara keseluruhan (kesatuan industri layak) memerlukan pengerahan investasi yang besar. Oleh karena itu sejak awal hubungan perbankan menonjol, termasuk ketika kita memperkenalkan PIR-BUN dan PIR-TRANS. Pada level industri perbankan dan industri pengolahan besar (milik negara maupun swasta), industri sawit adalah bagian dari investasi yang pembiayaanya telah memasuki pasar modal. Oleh karena itu kaitan industri sawit menjadi semakin terkait dengan perkembangan pasar keuangan domestic dan global melalui tingkat bunga, harga saham, nilai tukar dan ketersediaan dana murah. Hal ini akan menambah sensitivitas keputusan investasi di sector perkebunan yang mahal dan waktu menunggu sampai menghasilkan yang lebih lama.

22. Ke depan peranan penyediaan jasa fasilitasi investasi di sektor industri sawit akan semakin penting dan besar, padahal jasa ini tidak bias ditunggu tetapi harus ditumbuhkan. Di masa lalu jasa ini disediakan oleh Lembaga Keuangan Internasional yang mendukung Perbankan dan/atau Pemerintah, dengan semakin dilonggarkanya campur tangan pemerintah dalam proyek investasi maka jasa semacam ini akan diadakan melalui pasar. Sayang pada saat ini belum tersedia secara memadai analisis permintaan jasa oleh industri sawit dalam bentuk jasa keuangan dan jasa perusahaan. Pada tahun 2008 berdasarkan perkiraan sementara sumbangan Sector Jasa Keungan, Persewaan dan Jasa Perusahaan mencapai 7,40%, terdiri dari Bank 2,52%, Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,83%, Jasa Penunjang Keuangan 0,06%, Real Estat 2,66% dan Jasa Perusahaan 1,33%. Data ini menunjukkan betapa semakin pentingnya komponen pendukung untuk mendorong penciptaan nilai tambah di berbagai sector riel.

MENATA INDUSTRI SAWIT YANG PARTISIPATIF DAN BERKELANJUTAN

23. Dengan komposisi penguasaan kebun yang hampir seimbang antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat (60:40) serta penguasaan industri pengolahan hanya pada industri besar, maka resiko gangguan produktivitas minyak sawit menjadi semakin besar, akibat disharmoni yang muncul antara tahap pemanenan dan pengolahan. Di samping secara potensial akan selalu muncul persoalan keadilan dalam system bagi hasil atau penetapan harga. Gangguan semacam ini akan semakin besar pengaruhnya terhadap produksi dan peningkatan daya saing kita, padahal sebagimana diuraikan di muka efisiensi industri sawit sangat ditentukan derajad integrasi dari Industri Perkebunan Sawit. Maka agenda terdepan penataan industri sawit adalah memecahkan ketimpangan penguasaan industri pengolahan.

24. Berbagai gagasan yang pernah dikembangkan dan diuji pada skala penelitian atau tahap pengembangan perlu dilanjutkan. Format pengembangan harus bertumpu pada fakta struktur penguasaan kebun yang kecil dan prinsip kelayakan harus tetap dikedepankan. Bentuk yang cocok adalah format pelibatan banyak pelaku dalam suatu investasi industri pengolahan. Pada masa lalu koperasi pernah dicoba dikedepankan, tetapi akhirnya hampir semuanya gagal, karena tidak kompatibel dengan struktur penguasaan kebun dan struktur pasar industri pengolahan yang terlanjur tidak tertata dengan baik. Persaingan tidak sehat dalam penetapan harga oleh industri pengolahan, kedudukan kebun rakyat dengan berbagai model kepemilikan, serta hubungan yang sangat longgar antara keputusan membuka kebun dengan keputusan mengembangkan industri oleh perusahaan di luar Industri Perkebunan Sawit Besar.

25. Model yang dapat dikembangkan adalah mengembangkan industri pengolahan buah sawit skala kecil yang dapt dimiliki oleh skala invidu maupun perusahaan dalam bentuk perseroan. Pengalaman industri penggilingan padi dapat menjadi referensi untuk mengembangkan industri pengolahan yang meningkat nilai tambah bagi perkebunan rakyat skala kecil, sehingga model industri keseluran akan mengandung corak partisipasi yang lebih besar. Dalam hal melibatkan banyak orang, peluang untuk memanfaatkan model perseroan dengan pemegang saham yang banyak sepanjang kurang dari 300 pemegang saham dapat dilakukan. Model ini merupakan bentuk pengembangan perusahaan koperatif yang sulit menggunakan mekanisme koperasi, karena kekakuan instrument pengaturan yang tidak berhasil mengedepankan insentif partisipasi modal dan pembagian resiko bisnis.

26. Pada skala regional untuk mengatasi eksploitasi akibat struktur pasar yang ada maka diperlukan instrument untuk pengenalan modalitas infrastruktur pasar seperti sarana lelang yang lebih terbuka bagi semua pelaku secara setara, tidak terbatas pada industri besar. Meskipun pekerjaan ini sulit, namun pemikiran ke arah itu perlu dipersiapkan. Karena semakin meluasnya industri sawit dengan corak penguasaan yang sangat dualistic sangat rentan terhadap ketimpangan.

27. Pada skala nasional pengembangan kebijakan untuk menjaga keseimbangan orientasi konsumsi domestic dan ekspor, kebijakan yang dikembangkan yang transparan dan ramah pasar. Hal ini penting mengingat kaitan antara industri sawit dengan pasar keuangan semakin tinggi. Selanjutnya pengembangan industri hilir yang mengembangkan produk derivative minyak sawit di luar untuk minyak goreng juga merupakan pilihan pengembangan dan telah menjadi bagian dari strategi pengembangan industri unggulan nasional.

PENUTUP

28. Industri sawit di Indonesia telah tumbuh pesat dan menyebar secara luas ke berbagai propinsi yang mampu membuka lapangan kerja di daearh, baik yang segera maupun jangka panjang. Peran perkebunan rakyat secara mengesankan juga telah tumbuh mengejar perkebunan besar, namun perkembangan ini tidak diikuti oleh penguasaan industri pengolahan. Padahal kesatuan industri bagi industri sawit merupakan kunci untuk efisiensi dan daya saing. Oleh karena itu pengembangan industri pengolahan yang lebih partisipatif oleh produsen bahan baku akan menjadi agenda penting dan perlu disertai dukungan fasilitasi investasi dan jasa perusahaan yang kuat. Sementara secara makro instrument kebijakan untuk menjaga keseimbangan orientasi konsumsi domestic dan ekspor perlu dikembangkan dengan pendekatan ramah pasar.
Semoga bermanfaat.
Disampaikan Oleh Dr. Noer Soetrisno pada Seminar Nasional Bertajuk: Kebangkitan Pertanian Menghadapi Krisis Global

Read more.....

Petunjuk Penyelesaian Soal-soal Ek. Mikro

Lebih jelasnya anda membuka page yang paling bawah dari blog ini.

Sebelum mengerjakan soal-soal anda supaya membaca petunjuk dengan jeli, karena lembar jawaban akan dikoreksi dan dinilai apabila sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan.

Sesudah anda membaca petunjuk di blog yang paling bawah dari blog ini agar ditindaklanjuti dengan download soal-soal via fasilitas google documents. Petunjuk download dapat membuka page tips download pada blog ini. Terima kasih semoga berhasil...

Read more.....

Kubu Muhaimin Ganti Menggugat

Tidak Ada Pergantian Pengurus, Rapat Luar Biasa Tidak Sah
BONDOWOSO - Turunnya Surat DepkumHAM Nomor AHU-AH .01.08-810 tanggal 5 Desember 2008 yang mencatat kepengurusan Yayasan Pendidikan Gotong Royong (YPGR) versi Ketua Suprihanto tidak membuat gentar kepengurusan YPGR versi Ketua Muhaimin. Sebab, kepengurusan versi Muhaimin menganggap kepengurusan versi Suprihanto yang berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 12 September 2008 itu tidak pernah ada. Selain itu, kubu Muhaimin menyatakan munculnya kepengurusan yayasan berdasarkan Akta Notaris No.18/2008 tidak melalui proses yang prosedural. Karena,

sampai saat ini tidak pernah ada perubahan kepengurusan yayasan mulai dari pembina, pengurus, dan pengawas seperti tertulis di Akta Notaris No.4/2003 dan akta perubahan No.12/2006. "Kalau kemudian muncul pergantian kepengurusan berdasarkan Akta Notaris No.18/2008 tidak benar dan tidak pernah terjadi. Karena, anggaran dasar yang mengatur tata cara pergantian kepengurusan belum ada dan masih proses pembuatan," jelas Muhaimin kepada Erje di Kampus Universitas Bondowoso (Unibo) kemarin siang.

Tentang surat DepkumHAM yang menerima dan mencatat kepengurusan yayasan yang diketuai Suprihanto, Muhaimin malahan mengistilahkan satu objek tanah yang memiliki dua sertifikat. "Kalau satu objek punya dua sertifikat, nah tentunya sekarang sertifikat mana yang sah dan yang prosedural. Contoh analoginya seperti itu," katanya
Muhaimin juga menjelaskan, kepengurusan yayasan yang mengelola Unibo tidak pernah menggelar rapat luar biasa pembina yang melahirkan kepengurusan versi Suprihanto berdasarkan Akta Notaris No.18/2008. Sebab, aturan menggelar rapat luar biasa pembina untuk pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian pengurus dan pengawas belum ada. "Rapat luar biasa pembina itu harus dihadiri seluruh anggota pembina, pengurus, dan pengawas. Sedangkan rapat luar biasa yang digelar Pak Mashadi itu tidak dihadiri 2 pengurus dan 3 pengawas dan dilakukan di kamar Hotel Palm. Ini kan jelas tidak boleh," jelasnya.Karena itu, Muhaimin menegaskan kepengurusan berdasarkan Akta Notaris No.4/2003 yang diperbaharui Akta Notaris No.12/2006 adalah kepengurusan yang sama mengelola Unibo. Mengingat, akta notaris yang dibuat di hadapan Notaris Soesanto Adi Purnomo telah dicatat dalam daftar yayasan di DepkumHAM RI No: C-HT.01.09.81. "Sehingga sampai saat ini belum dan tidak ada perubahan susunan personalia kepengurusan yayasan baik pembina, pengurus maupun pengawas," kata Muhaimin.Jika kepengurusan yayasan versi Suprihanto tetap menganggap yang sah mengelola Unibo, Muhaimin tidak mau ambil pusing. Dia mengatakan, kepengurusan yayasan yang dipimpinnya dalam menjalankan fungsi tetap memegang ketentuan UU No.16/2001 tentang Yayasan dan UU No. 28/2004 tentang perubahan UU No.16/2001. Bahkan, untuk pengangkatan pengurus dan pengawas yayasan, pasal 32 dan 44 mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian pengurus dan pengawas akan diatur dalam anggaran dasar."Untuk ketentuan tersebut yayasan sedang menyusun draf susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pergantian pengurus dan pengawas untuk dimasuk/disahkan dalam anggaran dasar. Ini kan sudah jelas. Lha wong saya yang gawe, jadi saya tahu prosedur Mas," tuturnya.Sementara itu, Suprihanto ketua pengurus yayasan berdasarkan Akta Notaris No.18/2008 tetap mengatakan kepengurusan yang diketuai Muhaimin sudah berakhir masa jabatannya lima tahun berdasarkan Akta Notaris No.4/2003. Namun, jika kubu Muhaimin tetap bersikukuh pengurus yayasan yang sah, kubu Suprihanto tetap menyelesaikan kemelut di badan pengelola Unibo ke ranah hukum. "Ini kami lakukan demi kepentingan mahasiswa Unibo. Jadi, kami istilah mengambil ikan tanpa menyebabkan air menjadi keruh," katanya.
Sumber: Jawa Pos

Read more.....

KEMELUT INTERNAL KEPENGURUSAN YAYASAN PENDIDIKAN GOTONG ROYONG (YPGR)

Suprihanto di Atas Angin
Terkait Konflik Kepemimpinan Unibo
Turun Surat Depkumham tentang Sahnya Akta Notaris No.18/2008

Kemelut internal kepengurusan Universitas Bondowoso (Unibo) antara pengurus Yayasan Pendidikan Gotong Royong (YPGR) versi Muhaimin, versus kubu Suprihanto Prawiro Kusumo agaknya akan berakhir. Ini menyusul turunnya Surat Depkumham (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) Nomor AHU-AH.01.08-810, tanggal 5 Desember 2008 yang diterima pengurus versi Suprihanto akhir Desember lalu.

Dalam surat Depkumham tentang YPGR yang ditandatangani Prof Abdul Bari Azed, SH MH, pelaksana harian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum itu menyebutkan, perubahan susunan pembina, pengurus, dan pengawas YPGR di Unibo sesuai akta notaris Nomor 18 tanggal 12 September 2008. Dalam surat ini, Depkumham juga menerima dan mencatat pengurus sesuai akta notaris Nomor 18 tanggal 12 September 2008 dalam daftar kepengurusan YPGR yang sah untuk periode 2008-2013. "Jadi, de jure, pengurus yayasan berdasarkan akta notaris No 18/2008 adalah pengurus YPGR yang sah untuk mengelola seluruh aktivitas akademika Unibo," kata Suprihanto.

Selain itu, lanjut dia, tidak ada lagi kepengurusan YPGR ganda. Sebab, turunnya surat Depkumham itu, kepengurusan YPGR versi akta notaris Nomor 18/2008 memiliki kekuatan hukum yang kuat. "Sehingga, masa jabatan kepengurusan YPGR versi Muhaimin berdasarkan akta notaris No.4/2003, yang diperbarui akta notaris No.12/2006 sudah resmi berakhir," jelasnya.

Karena itu, hari ini kepengurusan versi Suprihanto akan sosialisasi pengurus YPGR berdasarkan Akta Notaris No.18/2008 dan surat Depkumham ke kampus Unibo. Mereka menjelaskan kepada seluruh civitas akademika Unibo, termasuk kepada pengurus YPGR versi Muhaimin, tentang perubahan pengurus YPGR.

Besok sore (sore ini), kata dia, seluruh pengurus YPGR mulai pembina, pengurus, dan pengawas melakukan sosialisasi masalah tersebut ke Unibo. Intinya bahwa kepengurusan YPGR yang diketuai Muhaimin dan jabatan Rektor Unibo sudah habis," kata Mashadi, pembina YPGR, didampingi Imran Koesensi pembina YPGR lain kemarin.

Namun, jika pengurus versi Muhaimin maupun Rektor Unibo Hernanik yang masa baktinya habis tetap ngotot pengurus YPGR yang sah, baik Suprihanto maupun Mashadi akan membawa ke ranah hukum. Karena, hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak mematuhi keputusan hukum yang telah ditetapkan. "Tapi, langkah awal kami membicarakan secara damai," tegas Suprihanto.

Sekadar mengetahui kemelut kepengurusan YPGR yang mengelola Unibo berawal dari berakhir masa bakti pengurus yang diketuai Muhaimin selama lima tahun berakhir pada 2008 berdasarkan Akta Notaris No.4/2003. Namun, Muhaimin tetap ngotot masa baktinya berakhir pada 2011 setelah keluar Akta Notaris No.12/2006, sehingga juga memperpanjang masa bakti Rektor Unibo Hernanik.

Kondisi itu membuat para pembina YPG gerah. Mereka melakukan rapat luar biasa pembina Agustus 2008 yang akhirnya keluar Akta Notaris No.18 Tanggal 12 September 2008 tentang Perubahan Anggota Pembina, Pengurus, Pengawas YPGR untuk masa bakti 2008-2013. Namun, pengurus versi Muhaimin tetap bertahan sehingga permasalahan sempat melibatkan Kejaksaan Negeri Bondowoso yang memanggil kedua kubu.

Baca sumber asli Jawa Pos CLICK HERE!

Read more.....

UREA OF MOLASSES BLOCK ( UMB)

Livestock farmer of course have heard the term of cow peppermint, so-called also Urea of Molasses Block ( UMB), namely feed supplement which sweet likely like peppermint given for the animal of cow livestock. With consuming this supplement Iust to eat the cow mount, that way also its digestion performance. thereby, cow wight even also mount fast. peppermint of Cow or UMB is not feed supplement become or made in factory, but have to be cut fine vegetables by cow self by livestock farmer with the substance which its price is cheap and easy to got.

Even though cow peppermint nowadays is almost forgotten by all livestock farmer after introduced first time about in the year 1990 by Agriculture Department. Along of that matter is making UMB have never been practiced again by all livestock farmer . it is First true to look for the its maker substance is difficult, but now easy to get it, either in shop of substance of agriculture and also poultry shop made available.
UMB or cow peppermint very economic. To make 10 kilogram UMB only finish the thirtieth expense thousand which can be consumed by during one hundred day. Dose cause to one cow tail only 1-3 ounce per day. composition of Substance UMB consisted of by the molasses (3 kg), bran (2,1 kg), cassava dregs of have extract ( 0,6 kg), bone flour (0,6 kg), calcify (0,8 kg), urea (0,5 kg), mineral (0,1 kg), cooking salt (0,7 kg), oil cake coconut (1,5 kg) and white cement (0,1 kg)
Way of its making: the substance swirled is till mingled to flatten. Then heated friedly use the frying pan and swirled by during 20 minute. After made cool, the dough is then printed to become the log form or circular is which can be direct, given for the feed of cow, pursuant to daily gain of body four cow tail obtained by a heavy addition 0,53-1,2 kg of per day per tail after cow consume the UMB, besides remain to be given by the grass and hay. After given by the UMB Iust to eat to mount and its wight growing fast. calf old age 4 month;moon can be saleable of Rp 6,25 million, though only consume the UMB of during 15 day, Meanwhile, besides for the fattening, UMB also can increase product the milk 11,5 litre of per day of per dairy cattle tail. While for the kid of which milk of at ains gave by the UMB can grow quickly with the difference 49 gram per day per tail compared to by mains without consuming UMB. Please trying!

Read more.....

Sekelumit Tentang Kambing

Sejarah Kambing
Kambing lokal (Capra aegagrus hircus) adalah sub spesies dari kambing liar yang tersebar di Asia Barat Daya dan Eropa. Kambing merupakan suatu jenis binatang memamah biak yang berukuran sedang. Kambing liar jantan maupun betina memiliki tanduk sepasang, namun tanduk pada kambing jantan lebih besar.
Umumnya, kambing mempunyai jenggot, dahi cembung, ekor agak ke atas, dan kebanyakan berbulu lurus dan kasar. Panjang

tubuh kambing liar, tidak termasuk ekor, adalah 1,3 meter - 1,4 meter, sedangkan ekornya 12 sentimeter - 15 sentimeter. Bobot yang betina 50 kilogram - 55 kilogram, sedangkan yang jantan bisa mencapai 120 kilogram.
Kambing liar tersebar dari Spanyol ke arah timur sampai India, dan dari India ke utara sampai Mongolia dan Siberia. Habitat yang disukainya adalah daerah pegunungan yang berbatu-batu. Kambing sudah dibudidayakan manusia kira-kira 8000 hingga 9000 tahun yang lalu.

Di alam aslinya, kambing hidup berkelompok 5 sampai 20 ekor. Dalam pengembaraannnya mencari makanan, kelompok kambing ini di pimpin oleh kambing betina yang paling tua. Kambing jantan berfungsi sebagai penjaga keamanan rombongan. Waktu aktif mencari makannya siang maupun malam hari. Makanan utamanya adalah rumput-rumputan dan dedaunan. Kambing berbeda dengan domba. (Wikipedia)
Klasifikasi Kambing :
Filum : Chordota (Hewan Tulang Belakang)
Kelas : Mamalia (Hewan Menyusui)
Ordo : Artiodactyla (Hewan Berkuku Genap)
Famili : Bovidae (Hewan Memamah Biak)
Sub Famili : Caprinae
Genus : Capra
Spesies : C. aegagrus
Sub Species : Capra aegagrus hircus
Perkembangbiakan
Kambing berkembang biak dengan melahirkan. Kambing bisa melahirkan dua hingga tiga ekor anak, setelah bunting selama 150 hingga 154 hari. Dewasa kelaminnya dicapai pada usia 8 bulan-1 tahun . Dalam setahun, kambing dapat beranak 3 kali dalam 2 tahun

JENIS KAMBING

Kambing Kacang
Kambing Kacang adalah kambing yang pertama kali ada di Indonesia. Badannya kecil. Tinggi gumba pada yang jantan 60 sentimeter hingga 65 sentimeter. Sedangkan yang betina 56 sentimeter. Bobot pada yang jantan bisa mencapai 25 kilogram, sedang yang betina seberat 20 kilogram. Telinganya tegak, berbulu lurus dan pendek. Baik betina maupun yang jantan memiliki dua tanduk yang pendek.
Jenis ini merupakan yang terbanyak dan disebut juga kambing lokal. Bekembangbiak cepat karena umur 15-18 bulan sudah bisa menghasilkan keturunan, cocok penghasil daging karena sangat prolifik (sering lahir kembar) bahkan lahir tiga setiap induknya. Mudah dipelihara bahkan dilepas mencari pakan sendiri, kawin dan beranak tanpa bantuan pemiliknya.

Ciri-ciri utama:
(a)Bulu pendek dan satu warna (coklat,hitam,putih) atau kombinasi dari ketiga warna tersebut; (b)Jantan betina bertanduk, telinga pendek dan menggantung. (c)Bobot yang jantan dewasa rata-rata 25 kg, tinggi tubuh gumba 60-65 cm dan betina 20 kg, tinggi tubuh 56 cm.(d)Peluang induk lahir kembar 52%, kembar tiga 2.6% dan tunggal 44.9% (e)Dewasa kelamin jantan umr 135-173 hari, betina 153-454 hari. Rata-rata betina beranak umur 12-13 bulan. (f)Prosentase karkas 44-51% (g)Rata-rata betina beranak umur 12-13 bulan dengan bobot lahir 3.28 kg dan Bobot Sapih 10.12 kg



Kambing Etawa
Kambing Etawa disebut juga kambing Jamnapari karena kambing ini berasal dari wilayah Jamnapari India. Tepatnya Kambing Jumna Pari atau Jamnapari mengambil nama sungai Jamna (Jamna par) di Uttar Pradesh , India dimana kambing ini banyak terdapat. Kambing Jamnapari juga banyak terdapat di Agra, Mathura dan daerah Etawa di Uttar Pradesh , Bhind dan daerah Morena di Madhya Pradeshi.
Kambing etawa dikenal di Asia Tenggara sebagai kambing tipe dwiguna yaitu penghasil susu dan penghasil daging. Jamnapari di impor pertama kali ke Indonesia sejak 1953 dari daerah Etawa, India. Tetapi dipercayai menurut Balitnak kambing PE masuk di Indonesia sekitar 1931 pada masa penjajahan Belanda. Di Indonesia kambing Etawa disilangkan untuk perbaikan mutu kambing lokal, hasil persilangan disebut kambing

PE (Peranakan Etawa).
Ciri-cirinya postur tubuh besar, telinga panjang menggantung, bentuk muka cembung, hidung melengkung, bulu bagian paha sangat lebat,. baik jantan maupun betina bertanduk, telinga panjang terkulai sampai 30 cm. Kaki panjang dan berbulu panjang pada garis belakang kaki. Warna bulu belang hitam putih atau merah dan coklat putih.
Produksi susu yang baik sebanyak 3 liter/ekor/hari atau produksi susu mencapai 235 kg/ms laktasi. hal ini didukung oleh ambing yang besar dan panjang. Tinggi badan jantan dewasa mencapai 90-127 cm, sedangkan yang betina dewasa 76-92 cm. Bobot badan jantan dewasa 68-91 Kg dan yang betina dewasa 36-63 Kg.
Sentra terbesar kambing PE adalah di Kaligesing Purworejo Jawa Tengah. Purworejo (Jateng), Girimulyo, Kulonprogo dan Turi, Sleman (Yogyakarta). Kambing PE juga telah berkembang di Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Bali dan Jawa Tengah.
Di Indonesia kambing PE disilangkan dengan kambing Saanen untuk menghasilkan persilangan penghasil susu yang untuk menghasilkan 1.5 ke 3 liter susu sehari. PE juga disilangkan dengan jenis kambing lokal seperti Kambing Kacang dan Kambing Jawa dan di namakan Kaplo (Koploh), Kaprindo, Bligon, Jawa Rando (Jawa Randu / Jawarandu). Jenis kambing yang sesuai untuk jenis kambing pedaging . Ukuran tubuh lebih kecil dari PE dan mudah diternak.

Kambing Alpen
Berasal dari Pegunungan Alpen Swiss, Keberadaan kambing jenis ini menebar ke seluruh daratan eropa. Ciri-ciri kambing Alpen telinga berukuran sedang dan megarah ke atas dengan warna bulu dominan putih, hitam, coklat.Tanda-tandanya adalah mempunyai warna bulu bermacam-macam dari putih sampai kehitam-hitaman. Warna muka ada garis putih di atas hidung. Ada yang bertanduk dan ada juga yang tidak bertanduk. Besar dan tingginya sama dengan kambing saanen. Termasuk kambing penghasil susu yang banyak. BB jantan mencapai 90 kg, BB betina 65 kg. Produksi susu 600 kg/ms laktasi.

Kambing Saanen
Berasal dari lembah Saanen Swiss bagian barat. Merupakan jenis kambing terbesar di Swiss.Sulit berkembang di wilayah tropis karena kepekaannya terhadap matahari. Ciri-ciri telinga tegak dan mengarah ke depan, bulu dominant putih, kadang2 ditemui bercak hitam pada hidung, telinga atau ambing. Tidak bertanduk dan termasuk tipe dwiguna. Produksi susu 740 kg/ms laktasi.

Kambing Toggenburg
Berasal dari Toggenburg Valley (wilayah timur laut Swiss). Ciri-ciri telinga tegak menghadap ke depan, hidung agak cembung, warna bulu merah tua/coklat dengan bercak putih. BB jantan 80 kg betina 60 kg. Yang paling menonjol adalah kehalusan bulunya. Produksi susu 600 kg/ms laktasi.

Kambing Anglo Nubian
Berasal dari Wilayah Nubia (Timur Laut Afrika). Ciri-ciri telinga menggantung dan ambing besar, warna bulu hitam, merah, coklat, putih atau kombinasi warna2 tersebut. BB jantan 90 kg, betina 70 kg. Produksi susu 700 kg/ms laktasi.

Kambing Beetal
Berasal dari Punjab India, Rawalpindi dan Lahore (Pakistan). Diduga merupakan hasil persilangan antara kambing Etawa dengan kambing local karena cirri fisiknya sangat menyerupai Etawa. Produksi susu 190 kg/ms laktasi.

Kambing Anglo Nubian
Mempunyai ciri-ciri : bulu pendek, kaki panjang dan dapat menyesuaikan disi di daerah panas. Merupakan kambing yang subur dan beranak kembar. Ada yang bertanduk dan ada yang tidak bertanduk.

Kambing Gembrong
Jenis kambing ini hana ada di Desa Bugbug, Culik dan Bunutan Pantai Timur Bali. Diperkirakan berasal dari keturunan kambing Anggora, atau dari kambing kashmir berbulu putih. Tinggi 58-65 cm. Bobot dewasa 32-45 kg, bulunya dapat mencapai 25 cm. Kambing jantan diambil bulunya yang panjang,putih, halus seperti sutra. Pencukuran dilakukan setiap 1.5 tahun sekali. Pemeliharaan dilakukan secara semi intensif.

Kambing Boer
Kambing Boer berasal dari Afrika Selatan dan telah menjadi ternak yang terregistrasi selama lebih dari 65 tahun. Kata "Boer" artinya petani. Kambing Boer merupakan satu-satunya kambing pedaging yang sesungguhnya, yang ada di dunia karena pertumbuhannya yang cepat. Kambing ini dapat mencapai berat dipasarkan 35 - 45 kg pada umur 5-6 bulan, dengan rataan pertambahan berat tubuh antara 0,02 - 0,04 kg per hari. Keragaman ini tergantung pada banyaknya susu dari induk dan ransum pakan sehari-harinya. Dibandingkan dengan kambing perah lokal, persentase daging pada karkas kambing Boer jauh lebih tinggi dan mencapai 40% - 50% dari berat tubuhnya.
Kambing Boer dapat dikenali dengan mudah dari tubuhnya yang lebar, panjang, dalam, berbulu putih, berkaki pendek, berhidung cembung, bertelinga panjang menggantung, berkepala warna coklat kemerahan atau coklat muda hingga coklat tua. Beberapa kambing Boer memiliki garis putih ke bawah di wajahnya. Kulitnya berwarna coklat yang melindungi dirinya dari kanker kulit akibat sengatan sinar matahari langsung. Kambing ini sangat suka berjemur di siang hari.

Pemilihan Bibit Kambing
Pemilihan bibit harus disesuaikan dengan tujuan dari usaha, apakah untuk pedaging, atau perah (misalnya: kambing kacang untuk produksi daging, kambing etawah untuk produksi susu, dll). Secara umum ciri bibit yang baik adalah yang berbadan sehat, tidak cacat, bulu bersih dan mengkilat, daya adaptasi tinggi terhadap lingkungan. Cara pemilihan bibit secara umum adalah sebagai berikut:

Ciri untuk calon induk:
1). Tubuh kompak, dada dalam dan lebar, garis punggung dan pinggang lurus, tubuh besar, tapi tidak terlalu gemuk. 2). Jinak dan sorot matanya ramah. 3). Kaki lurus dan tumit tinggi. 4). Gigi lengkap, mampu merumput dengan baik (efisien), rahang atas dan bawah rata. 5). Dari keturunan kembar atau dilahirkan tunggal tapi dari induk yang muda. 6). Ambing simetris, tidak menggantung dan berputing 2 buah.

Ciri untuk calon pejantan:
1). Tubuh besar dan panjang dengan bagian belakang lebih besar dan lebih tinggi, dada lebar, tidak terlalu gemuk, gagah, aktif dan memiliki libido (nafsu kawin) tinggi. 2). Kaki lurus dan kuat. 3). Dari keturunan kembar. 4). Umur antara 1,5 sampai 3 tahun.

JENIS PAKAN PAKAN KAMBING

1) Hijauan Segar
Hijauan segar adalah semua bahan pakan yang diberikan kepada ternakdalam bentuk segar, baik yang dipotong terlebih dahulu (oleh manusia) maupun yang tidak (disengut langsung oleh ternak). Hijauan segar umumnya terdiri atas daun-daunan yang berasal dari rumput-rumputan, tanaman bijibijian/jenis kacang-kacangan.Rumput-rumputan merupakan hijauan segar yang sangat disukai ternak, mudah diperoleh karena memiliki kemampuan tumbuh tinggi, terutama di daerah tropis meskipun sering dipotong/disengut langsung oleh ternak sehingga menguntungkan para peternak/pengelola ternak. Hijauan banyak mengandung karbohidrat dalam bentuk gula sederhana, pati dan fruktosa yang sangat berperan dalam menghasilkan energi.

a. Rumput-rumputan
Rumput Gajah (Pennisetum purpureum), rumput Benggala (Penicum maximum), rumput Setaria (Setaria sphacelata), rumput Brachiaria(Brachiaria decumbens), rumput Mexico (Euchlena mexicana) dan rumput lapangan yang tumbuh secara liar.
b. Kacang-kacangan
Lamtoro (Leucaena leucocephala), stylo (Sty-losantes guyanensis), centro (Centrocema pubescens), Pueraria phaseoloides, Calopogonium muconoides dan jenis kacang-kacangan lain.
c. Daun-daunan
Daun nangka, daun pisang, daun turi, daun petai cina dll.
d) Konsentrat (pakan penguat)
Contoh: dedak padi, jagung giling, bungkil kelapa, garam dan mineral.

MANFAAT PAKAN
1) Sumber energi
Termasuk dalam golongan ini adalah semua bahan pakan ternak yang kandungan protein kasarnya kurang dari 20%, dengan konsentrasi serat kasar di bawah 18%. Berdasarkan jenisnya, bahan pakan sumber energi dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu:
a) Kelompok serealia/biji-bijian (jagung, gandum, sorgum); b) Kelompok hasil sampingan serealia (limbah penggilingan); c) Kelompok umbi (ketela rambat, ketela pohon dan hasil sampingannya); d) Kelompok hijauan yang terdiri dari beberapa macam rumput (rumput gajah, rumput benggala dan rumput setaria).

2) Sumber protein
Golongan bahan pakan ini meliputi semua bahan pakan ternak yang mempunyai kandungan protein minimal 20% (berasal dari hewan/tanaman).
Golongan ini dibedakan menjadi 3 kelompok:
a) Kelompok hijauan sebagai sisa hasil pertanian yang terdiri atas jenis daun-daunan sebagai hasil sampingan (daun nangka, daun pisang, daun ketela rambat, ganggang dan bungkil) b) Kelompok hijauan yang sengaja ditanam, misalnya lamtoro, turi, kaliandra, gamal dan sentero. c) Kelompok bahan yang dihasilkan dari hewan (tepung ikan, tepung tulang dan sebagainya).
3) Sumber vitamin dan mineral
Hampir semua bahan pakan ternak, baik yang berasal dari tanaman maupun hewan, mengandung beberapa vitamin dan mineral dengan konsentrasi sangat bervariasi tergantung pada tingkat pemanenan, umur, pengolahan, penyimpanan, jenis dan bagian-bagiannya (biji, daun dan batang). Disamping itu beberapa perlakuan seperti pemanasan, oksidasi dan penyimpanan terhadap bahan pakan akan mempengaruhi konsentrasi kandungan vitamin dan mineralnya. Saat ini bahan-bahan pakan sebagai sumber vitamin dan mineral sudah tersedia di pasaran bebas yang dikemas khusus dalam rupa bahan olahan yang siap digunakan sebagai campuran pakan, misalnya premix, kapur, Ca2PO4 dan beberapa mineral.

Kebutuhan Pakan
Kebutuhan ternak terhadap pakan dicerminkan oleh kebutuhannya terhadap nutrisi. Jumlah kebutuhan nutrisi setiap harinya sangat bergantung pada jenis ternak, umur, fase (pertumbuhan, dewasa, bunting, menyusui), kondisi tubuh (normal, sakit) dan lingkungan tempat hidupnya (temperatur, kelembaban nisbi udara) serta bobot badannya. Maka, setiap ekor ternak yang berbeda kondisinya membutuhkan pakan yang berbeda pula.Rekomendasi yang diberikan oleh Badan Penelitian Internasional (National Research Council) mengenai standardisasi kebutuhan ternak terhadap pakan
dinyatakan dengan angka-angka kebutuhan nutrisi ternak ruminansia. Rekomendasi tersebut dapat digunakan sebagai patokan untuk menentukan kebutuhan nutrisi ternak ruminansia, yang akan dipenuhi oleh bahan-bahan pakan yang sesuai/bahan-bahan pakan yang mudah diperoleh di lapangan.

Konsumsi PakanTernak ruminansia yang normal (tidak dalam keadaan sakit/sedang berproduksi), mengkonsumsi pakan dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan kebutuhannya untuk mencukupi hidup pokok. Kemudian sejalan dengan pertumbuhan, perkembangan kondisi serta tingkat produksi yang dihasilkannya, konsumsi pakannya pun akan meningkat pula. Tinggi rendah konsumsi pakan pada ternak ruminansia sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal (lingkungan) dan faktor internal (kondisi ternak itu sendiri).

a) Temperatur Lingkungan
Ternak ruminansia dalam kehidupannya menghendaki temperatur lingkungan yang sesuai dengan kehidupannya, baik dalam keadaan sedang berproduksi maupun tidak. Kondisi lingkungan tersebut sangat bervariasi dan erat kaitannya dengan kondisi ternak yang bersangkutan yang meliputi jenis ternak, umur, tingkat kegemukan, bobot badan, keadaan penutup tubuh (kulit, bulu), tingkat produksi dan tingkat kehilangan panas tubuhnya akibat pengaruh lingkungan. Apabila terjadi perubahan kondisi lingkungan hidupnya, maka akan terjadi pula perubahan konsumsi pakannya. Konsumsi pakan ternak biasanya menurun sejalan dengan kenaikan temperatur lingkungan. Makin tinggi temperatur lingkungan hidupnya, maka tubuh ternak akan terjadi kelebihan panas, sehingga kebutuhan terhadap pakan akan turun. Sebaliknya, pada temperatur lingkungan yang lebih rendah, ternak akan membutuhkan pakan karena ternak membutuhkan tambahan panas. Pengaturan panas tubuh dan pembuangannya pada keadaan kelebihan panas dilakukan ternak dengan cara radiasi, konduksi, konveksi dan evaporasi.

b) Palatabilitas
Palatabilitas merupakan sifat performansi bahan-bahan pakan sebagai akibat dari keadaan fisik dan kimiawi yang dimiliki oleh bahan-bahan pakan yang dicerminkan oleh organoleptiknya seperti kenampakan, bau, rasa (hambar, asin, manis, pahit), tekstur dan temperaturnya. Hal inilah yang menumbuhkan daya tarik dan merangsang ternak untuk mengkonsumsinya. Ternak ruminansia lebih menyukai pakan rasa manis dan hambar daripada asin/pahit. Mereka juga lebih menyukai rumput segar bertekstur baik dan mengandung unsur nitrogen (N) dan fosfor (P) lebih tinggi.

c) Selera
Selera sangat bersifat internal, tetapi erat kaitannya dengan keadaan “lapar”. Pada ternak ruminansia, selera merangsang pusat saraf (hyphotalamus) yang menstimulasi keadaan lapar. Ternak akan berusaha mengatasi kondisi ini dengan cara mengkonsumsi pakan. Dalam hal ini, kadang-kadang terjadi kelebihan konsumsi (overat) yang membahayakan ternak itu sendiri.

d) Status fisiologi
Status fisiologi ternak ruminansia seperti umur, jenis kelamin, kondisi tubuh (misalnya bunting atau dalam keadaan sakit) sangat mempengaruhi konsumsi pakannya.

e) Konsentrasi Nutrisi
Konsentrasi nutrisi yang sangat berpengaruh terhadap konsumsi pakan adalah konsentrasi energi yang terkandung di dalam pakan. Konsentrasi energi pakan ini berbanding terbalik dengan tingkat konsumsinya. Makin tinggi konsentrasi energi di dalam pakan, maka jumlah konsumsinya akan menurun. Sebaliknya, konsumsi pakan akan meningkat jika konsentrasi energi yang dikandung pakan rendah.

f) Bentuk Pakan
Ternak ruminansia lebih menyukai pakan bentuk butiran (hijauan yang dibuat pellet atau dipotong) daripada hijauan yang diberikan seutuhnya. Hal ini berkaitan erat dengan ukuran partikel yang lebih mudah dikonsumsi dan dicerna. Oleh karena itu, rumput yang diberikan sebaiknya dipotong-potong menjadi partikel yang lebih kecil dengan ukuran 3-5 cm.

g) Bobot Tubuh
Bobot tubuh ternak berbanding lurus dengan tingkat konsumsi pakannya.Makin tinggi bobot tubuh, makin tinggi pula tingkat konsumsi terhadap pakan. Meskipun demikian, kita perlu mengetahui satuan keseragaman berat badan ternak yang sangat bervariasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengestimasi berat badannya, kemudian dikonversikan menjadi “berat badan metabolis” yang merupakan bobot tubuh ternak tersebut. Berat badan ternak dapat diketahui dengan alat timbang. Dalam praktek di lapangan, berat badan ternak dapat diukur dengan cara mengukur panjang badan dan lingkar dadanya. Kemudian berat badan diukur dengan menggunakan formula: Berat badan = Panjang badan (inci) x Lingkar Dada2 (inci) / 661 Berat badan metabolis (bobot tubuh) dapat dihitung dengan cara meningkatkan berat badan dengan nilai 0,75 Berat Badan Metabolis = (Berat Badan)0,75.

h) Produksi
Ternak ruminansia, produksi dapat berupa pertambahan berat badan (ternak potong), air susu (ternak perah), tenaga (ternak kerja) atau kulit dan bulu/wol. Makin tinggi produk yang dihasilkan, makin tinggi pula kebutuhannya terhadap pakan. Apabila jumlah pakan yang dikonsumsi (disediakan) lebih rendah daripada kebutuhannya, ternak akan kehilangan berat badannya (terutama selama masa puncak produksi) di samping performansi produksinya tidak optimal.

Kandungan Nutrisi Pakan Ternak
Setiap bahan pakan atau pakan ternak, baik yang sengaja kita berikan kepada ternak maupun yang diperolehnya sendiri, mengandung unsur-unsur nutrisi yang konsentrasinya sangat bervariasi, tergantung pada jenis, macam dan keadaan bahan pakan tersebut yang secara kompak akan mempengaruhi tekstur dan strukturnya. Unsur nutrisi yang terkandung di dalam bahan pakan secara umum terdiri atas air, mineral, protein, lemak, karbohidrat dan vitamin. Setelah dikonsumsi oleh ternak, setiap unsur nutrisi berperan sesuai dengan fungsinya terhadap tubuh ternak untuk mempertahankan hidup dan berproduksi secara normal. Unsur-unsur nutrisi tersebut dapat diketahui melalui proses analisis terhadap bahan pakan yang dilakukan di laboratorium. Analisis itu dikenal dengan istilah “analisis proksimat”.

KANDANG KAMBING
Dalam usaha peternakan kambing peranakan etawa, terlebih lagi jika pemeliharaan dengan jumlah besar, kambing memerlukan perhatiaan yang cukup serius, sehingga perlu ditempatkan dalam sebuah kadang.Membangun kandang untuk kambing etawa seperti membangun rumah untuk tempat tinggal manusia, sehingga secara hakekat normative harus sama. Pembangunan kandang memerlukan keterampilan dan keseriusan. Tujuannya adalah untuk menciptakan desain kandang yang sempurna bagi kambing yang akan dipelihara agar benar-benar menjadi home sweet home bagi kambing itu sendiri. Prinsipnya adalah konstruksi kandang harus dapat membuat kambing merasa nyaman dan aman. Kondisi ini tentunya akan menjadikan kambing berproduksi secara normal.
Dalam hal ini kandang memiliki fungsi sebagai berikut ini:a)Kandang harus dapat melindungi kambing dari hewan-hewan pemangsa maupun hewan penganggu. b)Kandang harus dapat mempermudah kambing dalam melakukan aktifitas keseharian kambing seperti makan, minum, tidur, kencing, atau buang kotoran. c)Kandang dapat mempermudah peternak dalam melakukan pengawasan dan menjaga kesehatan ternak. d)Sebagai tindakan preventif agar supaya kambing tidak merusak taneman dan fasilitas lain yang berada di sekitar lokasi kandang, serta menghindari terkonsumsinya pakan yang berbahaya bagi kesehatan kambing.

Kandang di usahakan di bangun dilokasi yang jauh dari pemukiman warga. Hal ini di maksudkan agar supaya kotoran yang ditimbulkan oleh kambing tidak menganggu warga masyarakat. Dianjurkan juga lokasi kandang sebaiknya berada di tanah yang memiliki tanaman yang rimbun . Hal ini dimaksudkan agar supaya angin yang bertiup tidak terlalu kencang. Angin yang terlalu kencang dapat menyebabkan kambing sering kembung perut.

Luasan kandang sebaiknya disesuaikan dengan jumlah kambing yang akan dipelihara. Standart luas kandang untuk seekor kambing adalah 1,5m persegi, sehingga untuk memelihara kambing 10 ekor, dibutuhkan lahan seluas 15m persegi. Pembuatan kandang di sarankan untuk melihat potensi pengembangan, sehingga perlu di buat kandang yang lebih luas. Pembuatan kandang memang membutuhkan biaya yang ekstra, tetapi manfaatnya akan lebih terasa pada masa yang akan datang. Jika dipandang terlalu luas dengan jumlah kandang yang ada, kandang bisa diberi sekat untuk pemisah sehingga gerak untuk kambing jadi terbatas. Usahakan pembangunan kandang di indari dari tempat genangan air.

Desain dan konstruksi kandang tidak usah terlalu mewah, tetapi cukup sederhana saja, apalagi kalau pemeliharaannya sekala kecil, di bawah 5 ekor. Namun, apabila pemeliharaannya bersekala komersiil atau di atas 10 ekor, jelas diperlukan desain dan konstruksi khusus yang ideal di area yang cukup luas. Ini disebabkan pemeliharaan kambing sekala komersial memerlukan penangan yang lebih serius.
Kandang di usahakan berbentuk panggung, karena pada dasarnya akan lebih mudah bagi peternak untuk melakukan pengawasan terhadap ternakan tu sendiri. Dasar kandang di buat agak miring dengan kemiringan 60’. Dasar kandang ini berada di bawah lantai karena kontrusi kandang di buat system pangggung. Fungsinya agar limbah kotoran kambing dapat langsung mengalir ke parit atau bak penampungan kambing yang disediakan di sekitar kandang. Tujuan utama pembagunan dasar kandang yang miring adalah agar supaya tercipta kebersihan kandang. Karena kandang yang bersih merupakan cara pencegahan penyakit pada ternak. Bila nanti di lantai kolong kandang masih ada kotoran kambing sebaiknya setiap hari kandang disapu atau dibersihkan agar supaya tidak muncul bau yang dapat mengancam kesehatan ternak

Ukuran kandang yang biasa digunakan adalah :
Kandang beranak : 120 cm x 120 cm /ekor
Kandang induk : 100 cm x 125 cm /ekor
Kandang anak : 100 cm x 125 cm /ekor
Kandang pejantan : 110 cm x 125 cm /ekor
Kandang dara/dewasa : 100 cm x 125 cm /ekor

PENGELOLAAN REPRODUKSI
Diusahakan agar kambing bisa beranak minimal 3 kali dalam dua tahun.
Hal-hal yang harus diperhatikan adalah :1) Kambing mencapai dewasa kelamin pada umur 6 s/d 10 bulan, dan sebaiknya dikawinkan pada umur 10-12 bulan atau saat bobot badan mencapai 55 - 60 kg. 2) Lama birahi 24 - 45 jam, siklus birahi berselang selama 17 - 21 hari. 3) Tanda-tanda birahi : gelisah, nafsu makan dan minum menurun, ekor sering dikibaskan, sering kencing, kemaluan bengkak dan mau/diam bila dinaiki. 4)Ratio jantan dan betina = 1 : 10

PENYAKIT KAMBING
Ternak kambing merupakan ternak yang umum dipelihara di pedesaan. Masalah yang sering dijumpai adalah serangan penyakit yang sangat merugikan peternak karena dapat menghambat pertumbuhan, reproduksi bahkan kematian ternak. Bagi peternak di pedesaan untuk mengobati ternak yang sakit wring mengalami kesulitan,karena jauh dari kota ( toko obat ) dan harga obat yang terlalu mahal sehingga sulit terjangkau oleh peternak. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dicari alternatif lain yaitu dengan menggunakan obat tradisional yang ada dan dapat dilakukan peternak serta harganya murah. Namun demikian usaha pencegahan juga perlu dilakukan dengan menjaga kebersihan ternak dan lingkungannya, pemberian pakan yang cukup (kualitas dan kuantitas), bersih dan tidak beracun. Beberapa penyakit yang sering menyerang ternak kambing dan dapat diobati secara tradisional diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Scabies (Kudis)
Penyebab:
Parasit yang terdapat pada kotoran yang terjadi karena kandang kotor dan ternak tidak pernah dimandikan.

Tanda- tanda:
- Kerak - kerak pada permukaan kulit
- Ternak selalu menggesekan bagian kulit yang terserang kudis
- Kerontokan bulu, kulit menjadi tebal dan kaku

Pengobatan :
Cukur bulu sekitar daerah terserang, mandikan ternak dengan sabun sampai
bersih, kemudian jemur sampai kering. Setelah kering dapat diobati dengan
menggunakan: 1) Belerang dihaluskan, dicampur kunyit dan minyak kelapa, kemudian dipanaskan dan digosokkan pada kulit yang sakit. 2) Belerang dihaluskan dan dicampur dengan oli bekas dan digosok pada bagian kulit yang sakit. 3) Kamper / kapur barus digerus, dicampur minyak kelapa dan dioleskan pada bagian kulit yang sakit.

Pencegahan:
a) Ternak yang berpenyakit kudis tidak boleh bercampur dengan ternak yang sehat. b)Ternak yang baru dibeli harus bebas dari penyakit kudis. c) Mandikan ternak dua minggu sekali. d)Bersihkan kandang seminggu sekali.

2. Belatungan ( Myasis )
Penyebab:
Luka daerah yang berdarah diinfeksi oleh lalat sehingga lalat berkembang biak bertelur) dan menghasilkan larva belatung.
Tanda-tanda:
- Adanya belatung yang bergerak-gerak pada bagian yang luka
- Bila belatungan pada kaki/teracak maka ternak terlihat pincang.

Pengobatan:
a)Bersihkan luka dari belatung, kemudian obati dengan gerusan kamper/kapur barus atau tembakau. b)Luka dibungkus dengan kain/perban untuk melindungi dari terjadinya luka baru atau kotoran. c)Pada hari berikutnya luka dibersihkan, pengobatan diulang dan dibungkus kembali. Biasanya dua atau tiga kali pengobatan sudah sembuh. d)Bila belatung sudah terbasmi, pemberian yodium tinctur dapat dipakai
untuk mempercepat pertumbuhan.

3. Cacingan
Penyebab:
Bermacam-macam cacing terjadi karena kandang yang kotor atau padang
pengembalaan yang kotor.
Tanda-tanda:
1. Kurus, bulu agak berdiri dan tidak mengkilap
2. Sembelit atau mencret
3. Lesu dan pucat
4. Daerah rahang terlihat membengkak
5. Mati mendadak

Pengobatan:
1) Tepung buah pinang dicampur dengan nasi hangat dikepal-kepal kemudian dipaksakan untuk dimakan ternak. Ternak dianjurkan untuk dipuasakan terlebih dahulu. 2) Daun kelor yang tua dibakar, kemudian debunya dicampur air dan diminumkan. Pengobatan diulangi satu minggu kemudian.

Pencegahan:(a) Kandang dibuat panggung dan bersih, (b)Pengaritan rumput setelah panas yaitu pada jam 12.00-15.00 atau, (c)pengembalaan ternak pada siang hari jam 10.00-15.00.(d)Jangan menggembalakan ternak pada daerah rawa, sungai dan sawah.

3. Keracunan Tanaman
Penyebab:Ternak memakan rumput-rumputan atau daun-daunan yang mengandung
zat racun.Tanda-tandanya, antara lain: Mati mendadak, mulut berbusa, kebiruan pada selaput lendir,pengelupasan kulit/eksim atau terjadi pendarahan.

Pengobatan:
Cekoklah ternak dengan air kelapa muda.

Pencegahan:
Tidak memberikan tanaman beracun atau menggembalakan ternak di
daerah yang banyak tumbuh tanaman yang mengandung racun.

Sumber Bacaan:
Diambil dari berbagai sumber diantaranya (mohon ma'af apabila ada berbagai sumber ada yang terlewat belum tertulis pada bahan bacaan ini):
www.alveoli.wordpress.com;
www.kambingonline.net/;
www.kambingindonesia.blogspot.com;
www.wordpress.com/tag/sistem-kandang/;
www.majalahpengusaha.com

Read more.....

Saran dan Kritik Seminar "Kebangkitan Pertanian"

Materi 1: KRISIS GLOBAL DAN KEBUTUHAN REORIENTASI STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN (Oleh: Dr. Noer Soetrisno)
Perlu Ketegasan Politik Pertanian, diantaranya dengan jalan:
Dari Tanaman Pangan ke Peternakan sebagai Panglima, Karena Peternakan mempunyai Daya Penyebaran dan kepekaan yang kuat, serta mampu menjadi fungsi “Transmiter Baru” di sektor pertanian dan sebagai penghasil Protein dan Energi.

TANGGAPAN:
Mengubah paradigma sub sektor peternakan sebagai leading sector Pertanian perlu dikaji lebih mendalam apalagi statement tersebut didasarkan pada data empiris yang menunjukkan sistem perekonomian atau yang berpenghasilan baik di kalangan usahatani pertanian terletak pada kawasan usaha peternakan.

(a) data empirik tersebut perlu kiranya diteliti yang lebih holistik dan di blow up pada level nasional mengingat akan susahnya mengubah paradigma nasional “pertanian” sebagai leading sector menjadi pendukung sub sektor peternakan. (b) pada prinsipnya bisa saja peternakan menjadi leading sector, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa sub sektor peternakan terdiri dari 3 macam penggolongan yaitu: ternak besar, ternak kecil dan unggas. Ternak unggas merupakan komoditi yang paling rentan terhadap kekuatan pasar global. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya usaha perunggasan di tanah air yang gulung tikar akibat krisis ekonomi tahun 1998. Kondisi ini sangat dimaklumi karena sekitar 80% bahan pakan unggas dipasok dari luar negeri, sebut saja jagung kuning, bungkil kedelai, dll. Berdasar asumsi tersebut sepertinya unggas akan menemui kendala baru sebab input bahan baku masih belum berswasembada sehingga sangat syarat dengan ekonomi biaya tinggi, dengan demikian peternakan unggas belum layak untuk dijadikan panglima dalam dunia ekonomi pertanian. (c) Ternak kecil dan besar agaknya yang paling cocok untuk dijadikan panglima, hal ini pun masih sangat minim kemanfaatan. Hal ini mengandung arti bahwa ternak besar dan kecil sebagai industri hilir pertanian masih sangat kecil multiplier yang didapat karena hanya mengambil input by product dari pertanian dan bukan industri yang mengolah bahan baku dari output pokok pertanian.

Materi 2: Strategi Ekspor Komoditas Perkebunan dalam Situasi Krisis Finansial Global, Kasus pada Kopi (Oleh: Dr.Surip Mawardi)

Laju pertumbuhan ekspor kopi rata-rata dalam 10 tahun terakhir -0,47% per tahun
TAMBAHAN:
Khusus kasus di Bondowoso, berdasar data existing mulai tahun 2002 sampai dengan 2007 terjadi penurunan produksi kopi sebesar 50%. Menurut “Bambang” ketua asosiasi petani kopi Bondowoso bahwa penurunan produksi ini terjadi karena adanya tranformasi dari budidaya tanaman kopi ke tanaman musiman berupa tebu. Begitu pula pada kebun-kebun di areal PTPN XII kebun blawan, kalisat dan lainnya juga terjadi penurunan luas areal tanaman kopi. Seperti kebanyakan pada areal perkebunan milik BUMN lainnya penurunan luas areal tanaman kopi akibat adanya tuntutan reformasi yang salah terhadap pengelolaan lahan yang pada ujung-ujungnya terjadi penjarahan lahan milik PTP.

)* : Disampaikan oleh Hendri Widotono, S.Pt.,MP Saat ini sebagai Ketua Komite V HKTI Kab. Bondowoso, Ketua Bag. Litbang Ikatan Penyuluh Pertanian Indonesia Cabang Bondowoso. Anggota Master plan Agropolitan Kab. Bondowoso dan masih aktif mengajar di UNIBO.

Read more.....