Selayang Pandang Ilmiah

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI PADA USAHATANI TEMBAKAU

2011-10-19T19:06:00.000-07:00

BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Tembakau Besuki Na-oogst adalah jenis tembakau cerutu Indonesia yang sangat dikenal dipasaran Luar Negeri sejak sebelum Perang Dunia II. Hal ini karena tembakau Besuki Na-oogst mempunyai daun-daun yang tipis, terutama aroma dan keempukan yang sangat baik sehingga digunakan sebagai pembalut dan pengisi, kadang-kadang dipakai sebagai pembungkus (Budhi, 1991)
Tanaman tembakaucerutu (Necotina tabacum L) telah dibudidayakan di Indonesia lebih dari satu abad dan sebagai komoditi ekspor, sehingga cukup terkenal dipasaran Internasional, terutama Eropa Barat. Tanaman tembakau berasal dari benua Amerika, karena orang-orang Indian di Amerika Tengah telah mengenal tanaman itu jauh sebelum benua itu diketemukan oleh Colombus. V cerutu masuk ke Indonesia dan ditanam di Besuki tahun 1856 (download file)(Hartana, 1978)

Adanya rasa khas yang dimiliki seharusnya nilai ekspor ini bisa stabil dari tahun ke tahun, namun kenyataannya dari tahun 1980 hingga 1989 volume dan nilai ekspor tembakau Besuki Na-oogst menurun. Keadaan iklim yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan tembakaudi daerah Besuki serta pengolahan yang masih kurang merupakan penyebabnya (Budhi, 1991)
Beberapa masalah pokok yang ditemukan dalam dunia pertembakauan di Indonesia yang menyebabkan rendahnya hasil dan kualitas antara lain :
• Penggunaan benih yang berkualitas rendah;
• Waktu penananaman;
• Pengolahan tanah;
• Cara bercocok tanam;
• Pemeliharaan Tanaman (jarak tanam, pengendalian hama penyakit, dan gulma);
• Perlakuan pasca panen belum dilakukan secara intensif.
Dari permasalahan tersebut, pertembakauan di Indonesia perlu adanya penanganan secara intensif (Rahardjo, 1989) diantaranya adalah penggunaan jarak tanam yang tepat dan waktu pemangkasan yang tepat juga. Jarak tanam dan waktu pemangkasan merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya produksi persatuan luas dan kualitas tembakau. Penggunaan jarak tanam yang optimum ini tergantung pada jenis tanah dan varietas yang akan ditanam (Hartana, 1978)
Pembangunan di Indonesia khususnya di bidang Pertanian merupakan bagian dari pembangunan nasional yang memiliki fungsi strategis dalam recovery ekonomi bangsa. Fungsi strategis itu khususnya dalam konteks penyediaan pangan, penyediaan bahan baku industri, peningkatan eksport dan devisa Negara, penyediaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan pendidikan.
Pembangunan pertanian dewasa ini adalah mengembalikan kondisi swasembada pangan, peningkatan ekspor non migas dan mengurangi pengeluaran devisa yang sekaligus memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan petani serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan yang di titik beratkan pada ekonomi pedesaan merupakan salah satu tujuan utama pembangunan pertanian sehingga sangat diharapkan perkembangan agribisnis daerah yang mempunyai daya saing sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah dan berkelanjutan.
Pembangunan pertanian dengan sasaran tercapainya keseimbangan pendapatan antara bidang industri dengan bidang pertanian serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Berdasarkan proporsi angkatan kerja nasional yang bergerak pada sektor pertanian serta besarnya permintaan potensial bagi produk-produk pertanian, peran serta sektor pertanian sangat strategis dalam mencapai sasaran pendapatan pembangunan nasional. Sejalan dengan hal itu, selain diharapkan pembangunan sektor pertanian tumbuh dengan laju pertumbuhan yang tinggi, pembangunan pertanian diarahkan untuk dapat memecahkan masalah-masalah nasional, salah satunya adalah untuk meningkatkan pendapatan petani, termasuk petani yang berusaha pada usahatani tembakau.
Strategi pengembangan usahatani sangat menggantungkan diri pada ketersediaan sumberdaya yang ada. Sumberdaya merupakan faktor untuk mencapai pendapatan, tetapi sumberdaya terbatas jumlahnya, sehingga kemampuan untuk mencapai pendapatan juga terbatas. Pada prinsipnya, sumberdaya yang merupakan faktor utama dalam meningkatkan pendapatan petani terdiri dari:
- ketrampilan manajemen petani
- modal, meliputi modal tetap dan modal variabel
- tanah, meliputi kuantitas (luas) dan kualitas
- tenaga kerja, meliputi kuantitas (jumlah) dan kualitas
(Prayitno dkk, 1989: 96-97).

Tabel 1.1 Luas & Produktifitas lahan di tiap Kabupaten se-Jawa Timur Tahun 2009 (komoditas tembakau).

Sesuai dengan klasifikasi jenisnya, maka tembakau di Indonesia dapat di klasifikasikan menjadi beberapa kategori, diantaranya:
- tembakau kasturi - tembakau Na-Oogst
- tembakau moris - tembakau dhamamud
- tembakau samporis - tembakau Voor-Oogst
- tembakau virginia - tembakau sompor
Modal yang diperlukan oleh petani untuk usahatani tembakau sangat besar, meliputi biaya tetap dan biaya variabel, yaitu biaya bibit, biaya pupuk, biaya tenaga kerja dan biaya untuk pengairan. Para petani biasanya mendapatkan modal dari biaya pribadi (keuntungan dari panen sebelumnya), namun sebagian besar petani membutuhkan modal pinjaman untuk bertani tembakau.
Nilai ekonimis lahan dapat ditentukan dengan mengukur luas lahan suatu usahatani. Dari segi ekonomi, ciri yang sangat penting pada petani kecil adalah terbatasnya sumberdaya dasar tempat ia berusahatani. Pada umumnya, mereka hanya menguasai sebidang lahan kecil, kadang-kadang disertai ketidakpastian dalam pengelolaannya. Lahannya sering tidak subur dan terpencar-pencar dalam beberapa petak. Bersamaan dengan itu, mereka menghadapi harga yang tidak stabil sehingga kalah bersaing dengan beberapa anggota masyarakat yang lebih berkuasa dalam hal kepemilikan lahan dan pelayanan pemerintah. Akibatnya, kelangsungan hidup mereka sering tergantung kepada orang lain (Soekartawi, 1986: 15-16).
Diduga terdapat hubungan antara variabel biaya usahatani dengan pendapatan petani, sehingga penelitian dalam rangka mengetahui peningkatan pendapatan petani tembakau, diperlukan kajian khusus yang menyangkut biaya tenaga kerja, luas lahan dan modal. Ketiga variabel tersebut dipilih karena berpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan petani.
Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Pada Usahatani Tembakau”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Sejauh mana pengaruh tingkat efisiensi penggunaan tenaga kerja terhadap peningkatan pendapatan petani pada usahatani tembakau?
2. Sejauh mana pengaruh luas lahan terhadap peningkatan pendapatan petani pada usahatani tembakau?
3. Sejauh mana pengaruh modal terhadap peningkatan pendapatan petani pada usahatani tembakau?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat efisiensi penggunaan tenaga kerja terhadap peningkatan pendapatan petani pada usahatani tembakau.
2. Untuk mengetahui pengaruh luas lahan terhadap peningkatan pendapatan petani pada usahatani tembakau
3. Untuk mengetahui pengaruh modal terhadap peningkatan pendapatan petani pada usahatani tembakau

1.3.2 Manfaat Penelitian
Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak antara lain:
1. Penelitian ini bermanfaat untuk menentukan luas lahan, modal dan tenaga kerja sebagai pertimbangan ketika akan memulai menanam tembakau sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani pada usahatani tembakau.
2. Bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jember dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan prioritas dan intensitas pembinaan pada petani. Selain itu sebagai masukan dalam menentukan strategi dan kebijakan pembangunan di sektor perkebunan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori
Usaha tembakau di Jawa Timur telah melalui rentang waktu yang panjang. Pengusahaan tembakau cerutu telah dimulai sejak tahun 1856. pada tahun 1859, tembakau jenis ini telah diusahakan secara intensif untuk memenuhi kebutuhan Eropa oleh George Birnie dengan membentuk perusahaan LMOD (Lanbouw Metschappij Oud Djember) di Kabupaten Jember. Tembakau jenis Virginia mulai diusahakan di Bojonegoro sejak tahun 1925 oleh PT. BAT (British American Tobacco). Sedang sejarah pengusahaan tembakau rakyat/asli/native tobacco/bevolkingstabak tidak ditulis secara spesifik, tetapi menurut Rhuphius (seorang pengelana Portugis) tanaman tembakau di Indonesia sudah ada sebelum kedatangan bangsa Portugis tahun 1650 (Hadiwijaya dalam Tim Penyusun, 2008: 1).
Kegunaan tembakau bagi masyarakat cukup besar, karena aktivitas produksi dan pemasarannya melibatkan sejumlah penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Berbagai jenis tembakau dengan berbagai kegunaannya diusahakan di Indonesia, baik oleh petani kecil maupun oleh perusahaan.
Tembakau merupakan tanaman semusim, dalam dunia pertanian tergolong tanaman perkebunan tetapi bukan merupakan kelompok tanaman pangan. Tanaman tembakau dibudidayakan dalam pertanian untuk dimanfaatkan daunnya sebagai pembuatan rokok. Menurut Padmo dan Djatmiko (1991), spesies tanaman tembakau yang pernah ada di dunia ini diperkirakan mencapai lebih dari 20 jenis, di mana persebaran geografis sangat mempengaruhi cara bercocok tanam serta spesies, varietas yang diusahakan, dan mutu yang dihasilkan.
Klasifikasi tembakau berdasarkan bentuk hasil pengolahan pasca panen dibedakan menjadi tembakau krosok (leaf type) dan tembakau rajangan (slice type). Tembakau krosok merupakan tembakau yang paling banyak terdapat di dunia, sedangkan tembakau rajangan merupakan tipe tembakau asli Indonesia.
Berdasarkan tipe ukuran rajangannya, terbagi menjadi dua, broad cut (meliputi rajangan kasar dan sedang) dan fine cut (rajangan halus). Berdasarkan warna hasil fermentasi, tembakau rajangan dibagi menjadi dua, rajangan kuning dan hitam. Disebut rajangan kuning, sebab hasil fermentasi nantinya cenderung berwarna kuning, sedangkan rajangan hitam dikarenakan hasil fermentasi cenderung berwarna gelap.

a. Tembakau Krosok
Krosok merupakan jenis yang paling banyak terdapat di dunia. Tembakau krosok dipasarkan dalam bentuk lembaran daun utuh, setelah melalui proses pengeringan. Harga tembakau krosok cenderung lebih mahal dari pada rajangan, sebab melalui tahapan yang panjang sebelum siap dipasarkan, mulai pengeringan hingga sortasi.
Berdasarkan metode pengeringannya, tembakau krosok dibedakan menjadi:
1) Air cured, adalah proses pengeringan daun tembakau dengan menggunakan aliran udara bebas (angin). Metode pengeringan ini memerlukan bangunan khusus (curing shed). Pengeringan dengan meode ini akan menghasilkan tembakau dengan kadar gula rendah namun tinggi nikotin.
2) Flue cured, adalah proses pengeringan daun tembakau dengan mengalirkan udara panas melalui pipa (flue). Tembakau yang tergolong jenis ini adalah tembakau Virginia FC. Prinsip pengeringan flue cured sangat sederhana, berkurangnya kelembaban secara perlahan selama 24 – 60 jam pertama (masa penguningan) diikuti hilangnya kadar air secara cepat hingga lamina mengering, yang diikuti mengeringnya gagang.
3) Sun cured, adalah proses pengeringan dengan menggunakan sinar matahari secara langsung (penjemuran). Proses penjemuran untuk tembakau krosok selama 7-10 hari. Metode ini juga dipakai untuk pengeringan tembakau Oriental, yang menghasilkan kadar gula dan nikotin yang rendah.
4) Fire cured, adalah proses pengeringan daun tembakau dengan cara mengalirkan asap dan panas dari bawah susunan daun tembakau. Berbeda dengan flue cured, dimana bara api tidak dibiarkan membara, melainkan dijaga agar tetap mengeluarkan asap. Bahan baku yang umum digunakan agar menghasilkan asap yang cukup antara lain kayu akasia yang dicampur dengan ampas dan bongkol tebu, sehingga diharapkan menghasilkan aroma yang harum dan manis. Pengeringan dengan meode ini akan menghasilkan tembakau dengan kadar gula rendah namun tinggi nikotin.
Tembakau merupakan komoditas ekspor tradisional yang telah diusahakan sejak 140 tahun yang lalu, hingga kini merupakan salah satu penghasil devisa non migas. Menurut Hartana (1996), berdasarkan data rata-rata 1990 sampai dengan 1994 nilai ekspor tembakau Indonesia tiap tahun sebesar US $ 69.025.000 dari jumlah ini tembakau rokok besuki menghasilkan US $ 27.317.400. sebagai penghasil devisa negara, perusahaa rokok juga membawa dampak positif antara lain penyerapan tenaga kerja dan mempunyai efek ganda bagi sektor erekonomian antara lain seperti perbankan, transportasi, telekomunikasi dan sektor riil lainnya.

2.1.2 Faktor Produksi Usahatani Tembakau
Usahatani adalah suatu kegiatan mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi berupa lahan, tenaga kerja, dan modal sehingga memberikan manfaat sebaik-baiknya. Usahatani merupakan cara-cara petani menentukan, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan, penggunaan faktor-faktor produksi seefektif dan seefisien mungkin sehingga usaha tersebut memberikan pendapatan semaksimal mungkin.
Faktor produksi adalah semua korbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Faktor produksi dikenal pula dengan istilah input dan korbanan produksi. Faktor produksi memang sangat menentukan besar-kecilnya produksi yang diperoleh. Faktor produksi lahan, modal untuk membeli bibit, pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja dan aspek manajemen adalah faktor produksi yang terpenting. Hubungan antara faktor produksi (input) dan produksi (output) biasanya disebut dengan fungsi produksi atau faktor relationship.
Faktor produksi tanah, modal dan tenaga kerja masing-masing memberikan sumbangan terhadap hasil produksi. Tanah memberikan sumbangan berupa unsur-unsur tanah yang asli dan sifat-sifat tanah yang tidak dapat dirusak dimana hasil pertanian diperoleh. Tetapi untuk memperoleh hasil produksi diperlukan tenaga kerja manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan modal usaha adalah sumber-sumber ekonomi diluar tenaga kerja yang dibuat oleh manusia.
1. Lahan Pertanaman
Tanah sebagai salah satu faktor produksi merupakan pabrik hasil-hasil pertanian yaitu tempat dimana produksi berjalan dan darimana hasil produksi ke luar. Faktor produksi tanah mempunyai kedudukan paling penting. Hal ini terbukti dari besarnya balas jasa yang diterima oleh tanah dibandingkan faktor-faktor produksi lainnya (Mubyarto, 1995).
Tanah dan bagian-bagian diatasnya, merupakan faktor produksi penting dalam usahatani di negara-negara yang sedang berkembang. Tanah meliputi 70-90 persen dari modal seluruhnya, sehingga merupakan faktor dominan untuk meningkatkan pendapatan petani. Sebagian petani Indonesia rata-rata memiliki lahan yang sempit (Khoiri, 1993: 2).
Rukmana (1997), pengolahan tanah secara sempurna sangat diperlukan agar dapat memperbaiki tekstur dan struktur tanah, memberantas gulma dan hama dalam tanah, memperbaiki aerasi dan drainase tanah, mendorong aktivitas mikroorganisme tanah serta membuang gas-gas beracun dari dalam tanah.
2. Modal (sarana produksi)
Dalam kegiatan proses produksi pertanian, maka modal dibedakan menjadi dua macam yaitu modal tetap dan tidak tetap. Perbedaan tersebut disebabkan karena ciri yang dimiliki oleh model tersebut. Faktor produksi seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin sering dimasukkan dalam kategori modal tetap. Dengan demikian modal tetap didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak habis dalam sekali proses produksi tersebut. Peristiwa ini terjadi dalam waktu yang relative pendek dan tidak berlaku untuk jangka panjang (Soekartawi, 2003).
Sebaliknya dengan modal tidak tetap atau modal variabel adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan habis dalam satu kali dalam proses produksi tersebut, misalnya biaya produksi yang dikeluarkan untuk membeli benih, pupuk, obat-obatan, atau yang dibayarkan untuk pembayaran tenaga kerja.
Besar kecilnya modal dalam usaha pertanian tergantung dari :
a. Skala usaha, besar kecilnya skala usaha sangat menentukan besar-kecilnya modal yang dipakai makin besar skala usaha makin besar pula modal yang dipakai.
b. Macam komoditas, komoditas tertentu dalam proses produksi pertanian juga menentukan besar-kecilnya modal yang dipakai.
c. Tersedianya kredit sangat menentukan keberhasilan suatu usahatani (Soekartawi, 2003).
Keterbatasan modal yang dimiliki para petani merupakan masalah utama dalam usaha memperluas dan mengembangkan usahataninya. Kekurangan modal pada usahatani Indonesi disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan sosial. Beberapa diantara faktor tersebut adalah lahan yang sempit, pendapatan petani yang rendah, tingkat teknologi yang rendah, dan kepadatan penduduk. Hubungan antara faktor-faktor ini dengan modal sebenarnya tidak searah. Hubungan sebaliknya juga ada, misalnya pendapatan mempengaruhi besarnya modal, tetapi juga modal mempengaruhi besarnya pendapatan petani dalam mengelola usahataninya (Soeharjo dan Patong, 1973: 92-93).
Pupuk phonska merupakan pupuk majemuk yang mengandung nitrogen, phosfor dan kalium. Menurut Pinus (1994), pupuk phonska digunakan untuk pertumbuhan akar tanaman muda, membantu asimilasi dan pernapasan serta mempercepat pembungaan, pemasakan biji dan buah. Dosis pupuk phonska pada tanaman jagung yaitu 50-100 kilogram per hektar.
Biaya yang dikeluarkan dalam usahatani dimaksudkan sebagai nilai semua masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan di dalam produksi, tetapi tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani. Seharusnya pengeluaran yang dihitung dalam tahun pembukuan itu adalah yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk dalam tahun pembukuan tersebut (Soekartawi, 1989: 89).
Adapun yang berkaitan dengan produksi maka, terdapat biaya produksi yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Jumlah biaya tetap seluruhnya dan biaya variabel seluruhnya merupakan biaya total produksi. Biaya tetap adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan pada berbagai tingkat output yang dihasilkan. Yang termasuk biaya tetap pada uasaha tani tembakau adalah modal, biaya pajak dan biaya penyusutan. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah menurut tinggi rendahnya output yang dihasilkan. Yang termasuk biaya variabel adalah pembelian bibit, pembelian pupuk, pembelian obat pemberantas hama, penyediaan tenaga kerja orang.
Sedangkan yang disebut Pendapatan pada prinsipnya dibedakan menjadi dua jenis yaitu pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor yaitu pendapatan yang berasal dari penjualan hasil produksi Usahatani. Sedangkan pendapatan bersih adalah pendapatan yang berasal dari penjualan hasil produksi usahatani setelah dikurangi biaya total yang dikeluarkan (Wardani, 2003: 27). Pendapatan bersih (net farm income) mengukur imbalan yang diperoleh keluarga petani dari penggunaan faktor-faktor produksi kerja, pengelolaan, dan modal milik sendiri atau modal pinjaman yang diinvestasikan ke dalam (Soekartawi, 1989: 90).
Secara teoritis, untuk meningkatkan pendapatan petani maka terdapat empat unsur yang berpengaruh langsung. Unsur tersebut antara lain :
1. Tenaga Kerja
Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja/produktif, yaitu 15 – 64 tahun yang dapat berkerja untuk memproduksi. Pengaruh tenaga kerja terhadap produksi tidak sama dalam setiap cabang produksi. (Daniel, 2008: 11).
Tenaga kerja usahatani dibedakan terdiri dari tenaga kerja pria, tenaga kerja wanita dan tenaga kerja anak-anak. Tenaga kerja usahatani dapat diperoleh dalam keluarga maupun diluar keluarga. Tenaga kerja diluar keluarga diperoleh dengan cara upah. Tenaga kerja upahan ini biasanya terdapat pada usahatani berskala luas.
Produktifitas tenaga kerja pada daerah yang masyarakatnya memiliki lahan terbatas belum sepenuhnya mendukung kemajuan di bidang pertanian, karena faktor tenaga kerja merupakan faktor produksi yang kurang erbatas jumlahnya bila dibandingkan dengan tanah dan modal (Khoiri, 1993: 2).

2. Luas Lahan
Lahan dan semua jenis tanaman diatasnya, merupakan faktor produksi penting dalam usahatani di negara-negara yang sedang berkembang. Tanah meliputi 70-90 persen dari modal seluruhnya, sehingga merupakan faktor dominan untuk meningkatkan pendapatan petani. Sebagian petani Indonesia rata-rata memiliki lahan yang sempit.
Luas penguasaan lahan pertanian merupakan sesuatu yang penting dalam proses produksi suatu usahatani dan usaha pertanian. Dalam usahatani misalnya kepemilikan lahan sempit sudah pasti kurang efisien dibanding lahan yang luas. Semakin sempit lahan pertanian, semakin tidak efisien usahatani yang dilakukan, kecuali bila usahatani tersebut dikelola dengan tertib. Luas kepemilikan lahan atau penguasaan lahan berhubungan dengan efisiensi. Penggunaan masukan akan semakin efisien bila luas lahan yang dikuasai semakin besar.

3. Modal Usahatani
Tujuan utama suatu usahatani keluarga adalah memperoleh hasil atau produksi yang setinggi-tingginya guna mencapai kebutuhan hidup keluarga. Penghasilan usahatani keluarga pertama-tama digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, kemudian mencukupi kebutuhan pelaksanaan pengelolaan usahatani dan pembentukan modal.
Modal adalah produk atau kekayaan yang digunakan untuk memproduksi hasil selanjutnya. Modal kerja pada hakikatnya merupakan jumlah yang terus menerus ada dalam menopang usaha yang menjembatani antara saat pengeluaran untuk memperoleh bahan atau jasa dengan waktu penerimaan penjualan. Modal kerja digunakan untuk melakukan proses produksi dan mendukung pembiayaan yang ada didalamnya. Pada usahatani tembakau, biaya-biaya meliputi biaya bibit, biaya persiapan lahan, biaya tanam, biaya pencangkulan, biaya pemangkasan, biaya untuk pengairan, biaya pemupukan, biaya pemberantasan hama, biaya panen dan biaya pascapanen.
Modal usahatani mempunyai dua fungsi, yaitu:
a. Menopang kegiatan produksi
b. Menutup dana atau pengeluaran tetap dan dana yang tidak berhubungan secara langsung dengan produksi dan penjualan
Modal secara tepat merupakan syarat keberhasilan suatu usaha, apalagi usaha kecil. Modal kerja sangat erat hubungannya dalam rangka menghitung modal kerja. Perhitungan modal kerja yang berbeda akan menyebabkan perhitungan kebutuhan modal kerja yang berbeda pula.

2.2. Kerangka Pemikiran
Wilayah Eks Karesidenan Besuki merupakan suatu kawasan yang mempunyai potensi sumberdaya yang besar, sumberdaya alam yang bernilai ekonomi sangat tinggi dan dapat menjadi kantung pertumbuhan ekonomi (economics growth pole) Jawa Timur di masa yang akan datang. Wilayah Eks Karesidenan Besuki menempati posisi stategis dalam pertanian dan perkebunan tembakau, menyimpan sumberdaya melimpah yang tidak dimiliki oleh wilaya lain, namun sumberdaya tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal (Sukarno, 2008: 1).
Berdasarkan bentuk fisiknya, tembakau di Indonesia dipasarkan dalam dua wujud, yaitu tembakau rajangan dan tembakau krosok. Perbedaan kedua jenis tembakau ini terletak pada perlakuan pascapanen. Menurut Padmo dan Djatmiko (1991), harga tembakau krosok cenderung lebih mahal dari pada rajangan, sebab tembakau krosok melalui tahapan yang panjang sebelum siap dipasarkan, mulai pengeringan hingga sortasi.
Usahatani adalah suatu kegiatan mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi berupa lahan, tenaga kerja, dan modal sehingga memberikan manfaat sebaik-baiknya. Faktor produksi lahan, modal untuk membeli bibit, pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja dan aspek manajemen adalah faktor produksi yang terpenting. Dalam beberapa literature, sebagian ahli hanya mencantumkan tiga faktor produksi, yaitu luas lahan, modal dan tenaga kerja.
Berdasarkan pada uaraian tersebut diatas, maka diperlukan kajian lebih lanjut tentang faktor yang mempengaruhi keuntungan tembakau rajang dan tembakau krosok serta perbedaan keuntungan antara tembakau rajang dan tembakau krosok.
Dalam usahatani tembakau maka, komposisi tenaga kerja adalah, penduduk dalam usia kerja/produktif, yaitu 15 – 64 tahun yang dapat berkerja untuk memproduksi. Pengaruh tenaga kerja terhadap produksi tidak sama dalam setiap cabang produksi.
Sedangkan Produktifitas tenaga kerja pada daerah yang masyarakatnya memiliki lahan terbatas belum sepenuhnya mendukung kemajuan di bidang pertanian, karena faktor tenaga kerja merupakan faktor produksi yang kurang erbatas jumlahnya bila dibandingkan dengan tanah dan modal
Faktor modal yang terbatas dimiliki petani merupakan masalah utama dalam usaha memperluas dan mengembangkan usahataninya. Kekurangan modal pada usahatani Indonesi disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan sosial. Beberapa diantara faktor tersebut adalah lahan yang sempit, pendapatan petani yang rendah, tingkat teknologi yang rendah, dan kepadatan penduduk. Hubungan antara faktor-faktor ini dengan modal sebenarnya tidak searah. Hubungan sebaliknya juga ada, misalnya pendapatan mempengaruhi besarnya modal, tetapi jga modal mempengaruhi besarnya pendapatan petani dalam mengelola usahataninya (Soeharjo dan Patong, 1973: 92-93).

Unsur lahan, modal dan tenaga kerja masing-masing memberikan sumbangan terhadap peningkatan pendapatan petani. lahan memberikan sumbangan berupa unsur-unsur tanah yang asli dan sifat-sifat tanah yang tidak dapat dirusak dimana hasil pertanian diperoleh. Tetapi untuk memperoleh hasil produksi diperlukan tenaga kerja manusia (labour). Sedangkan yang dimaksud dengan modal usaha adalah sumber-sumber ekonomi duluar tenaga kerja yang dibuat oleh manusia.

Pengelolaan usahatani, maka petani selalu menggunakan sumberdaya yang dimilikinya (luas lahan, modal dan tenaga kerja) seefisien mungkin. Usahatani tembakau sangat ditentukan oleh factor produksi seperti luas lahan, modal dan tenaga kerja. Suatu produksi dapat terwujud karena adanya unsure factor produksi.
Bahwa pembangunan pertanian merupakan sektor yang paling efektif dalam menurunkan jumlah penduduk miskin Indonesia, menyerap tenaga kerja terbesar dan secara umum memiliki daya saing yang kompetitif. tembakau di Kabupaten Jember merupakan usahatani yang dilakukan secara turun temurun dan menunjukkan produk petani unggulan walaupun memerlukan biaya yang cukup besar. Banyak faktor yang mempengaruhi suatu usahatani tembakau, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Namun, faktor modal, lahan dan tenaga kerja merupakan faktor utama yang banyak membutuhkan biaya (Wardani, 2003: 6). Bila pertanian berubah dari corak subsisten ke komersial, maka kendala modal cenderung menjadi makin penting. Perencanaan yang menyangkut masalah ini mempunyai hubungan dengan pola pembayaran tunai dan penerimaan yaang sifatnya musiman.
Peningkatan pendapatan petani akan lebih besar apabila petani dapat menekan biaya variabel yang dikeluarkan. Dalam hal ini petani hendaknya dapat memanfaatkan sarana produksi yang efisien pada tanah yang diusahakan. Selain itu, petani harus mengetahui jumlah tenaga kerja yang efisien dan optimum untuk menjaga efisiensi biaya. Hal ini penting mengingat biaya tenaga kerja adalah biaya yang terbesar yang sangat perlu diperhitungkan petani untuk mendapatkan peningkatan pendapatan pada usahatani tembakau. Pengetahuan tentang data biaya dan pendapatan sangat diperlukan karena hal ini dapat membantu petani dalam mengambil keputusan yang bertujuan untuk mempertinggi tingkat hidupnya.

2.3 Hipotesis
1. Efisiensi penggunaan tenaga kerja berpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan petani pada usahatani Tembakau.
2. Luas lahan yang ditanami tembakau berpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan petani pada usahatani Tembakau.
3. Modal usahatani yang dimiliki berpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan petani pada usahatani Tembakau.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah di Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur pada bulan Juli-September 2011. Penentuan daerah penelitian ini dilakukan dengan sengaja (purposive sampling). Dasar penentuan daerah ini karena Kecamatan Jenggawah, Desa Jenggawah merupakan salah satu sentra produksi tembakau di Kabupaten Jember.

3.2 Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara objektif mengenai fakta yang berkaitan dengan penelitian (Nazir dalam Koiri, 1993: 25). Sedangkan metode analitik digunakan untuk memperkuat metode deskriptif menggunakan penghitungan dengan pendekatan analisis statistik.

3.3 Metode Pengambilan Sampel
Responden diambil dengan menggunakan metode Disproporsionate Stratified Random Sampling, digunakan untuk menentukan jumlah sampel dari populasi berstrata, tetapi jumlah tiap strata tidak proporsional. Artinya, peneliti bebas mengambil sampel dari populasi. Sampel yang diambil adalah 10% dari total jumlah populasi yang ada. Total jumlah populasi adalah 310 petani tembakau, sehingga jumlah sampel yang diteliti sebanyak 30 petani tembakau.

3.4 Teknik dan Alat Perolehan Data
Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yaitu:
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung serta wawancara pada petani dengan daftar pertanyaan sesuai dan mendukung tujuan penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang telah ada, menggali teori-teori yang mendasarinya, dan merumuskan metode serta teknik penelitian yang tepat digunakan.

3.5 Teknik Analisis Data
Untuk menguji hipotesis pertama, kedua dan ketiga, yaitu untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh oleh petani, terlebih dahulu mengetahui nilai total biaya produksi, digunakan rumus dengan notasi matematika:
TC = TFC + TVC
Keterangan: TC = biaya total produksi
TFC = biaya tetap total
TVC = biaya variabel total
Kemudian menghitung besarnya penerimaan kotor, dengan rumus:
TR = P.Q
Keterangan: TR = penerimaan kotor
P = harga produksi
Q = jumlah produksi
Setelah nilai total biaya produksi dan nilai penerimaan kotor diketahui, maka pendapatan petani tembakau dapat dihitung dengan rumus berikut:
π = TR - TC
Keterangan: π = besarnya tingkat pendapatan
TR = penerimaan kotor
TC = biaya total produksi
Analisis R/C Ratio digunakan untuk mengetahui apakah petani dalam mengusahakan pertanaman tembakau menguntungkan atau merugikan.
R/C Ratio = TR/TC
Dimana : TR = penerimaan kotor
TC = biaya total produksi
Jika : R/C Ratio > 1, maka usahatani tembakau menguntungkan
R/C Ratio = 1, maka usahatani tembakau impas
R/C Ratio < 1, maka usahatani tembakau merugikan
Sumber: Wardani, 2003: 26-28.

Untuk menguji pengaruh luas lahan, modal (biaya-biaya yang dikeluarkan) dan tenaga kerja (HKSP) dengan pendapatan petani tembakau dilakukan uji statistik Regresi Linier Berganda dengan derajad kepercayaan 95% (p<0.05). Uji ini bertujuan untuk menentukan model yang sesuai untuk pasangan data serta dapat digunakan untuk membuat model dan menyelidiki hubungan dua variabel atau lebih.
Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e
Keterangan: Y = Pendapatan petani (Rp)
X1 = Luas lahan (Ha)
X2 = Biaya Bibit
X3 = Biaya Pengairan
X4 = Biaya Pupuk
X5 = Biaya Obat Pemberantas Hama
X6 = Tenaga kerja (HKSP)
β0 = Konstanta regresi
β1,2,3 = Koefisien regresi
e = Disturbance error

Rasio yang digunakan:
a. Jika signifikansi <0.05, maka Ho ditolak, berarti ada hubungan antara modal, luas lahan, tenaga kerja dengan pendapatan.
b. Jika signifikansi >0.05, maka Ho diterima, berarti tidak ada hubungan antara modal, luas lahan, tenaga kerja dengan pendapatan.

3.6 Definisi Operasional
1. Petani adalah responden penanam Tembakau dalam penelitian di Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.
2. Biaya adalah semua pengorbanan atau pengeluaran yang diperlukan untuk suatu , dinyatakan dalam rupiah menurut harga pasar yang berlaku.
3. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi. Macam biaya tetap adalah pajak, peralatan dan sebagainya. Satuan yang digunakan adalah rupiah.
4. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi. Macam biaya variabel adalah biaya tenaga kerja, bibit, pupuk, dan lain-lain. Satuan yang digunakan adalah rupiah.
5. Penerimaan adalah jumlah produksi tembakau yang terjual dikalikan harga yang berlaku saat itu. Satuan yang digunakan adalah rupiah.
6. Pendapatan adalah selisih antara penerimaan yang didapatkan dengan total biaya yang dikeluarkan. Satuan yang digunakan adalah rupiah.
7. Jumlah tenaga kerja adalah jumlah banyaknya tenaga kerja manusia yang dihitung dalam hari orang kerja, dengan satuan rupiah. Tenaga kerja yang digunakan tidak dibedakan baik keluarga maupun diluar keluarga.
8. Upah tenaga kerja yang digunakan dalam penelitian ini distandarisasi menjadi HKSP (Hari Kerja Setara Pria). HKSP adalah jumlah hari kerja dari upah tenaga kerja yang disetarakan dengan upah tenaga pria (Rp 25.000).
9. Luas lahan sebagai input tetap adalah luas lahan garapan masing-masing , dan diukur dalam satuan hektar.
10. Modal adalah biaya awal yang dimiliki petani untuk menutupi seluruh biaya tetap dan biaya variabel.
11. Modal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, meliputi biaya bibit, biaya pupuk, biaya obat pemberantas hama dan biaya pengairan.
.

SELAMAT IDUL FITRI

2011-08-25T20:51:00.000-07:00

ANALISIS EFISIENSI BIAYA DAN KONTRIBUSI PENDAPATAN USAHATANI KOPI RAKYAT TERHADAP PENDAPATAN TOTAL KELUARGA

2011-08-23T21:09:00.000-07:00

Dian Novita Mayasari, 011510201013, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember, dengan judul ANALISIS EFISIENSI BIAYA DAN KONTRIBUSI PENDAPATAN USAHATANI KOPI RAKYAT TERHADAP PENDAPATAN TOTAL KELUARGA (Studi Kasus di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember), dibawah bimbingan Ir. Anik Suwandari, MP sebagai Dosen Pembimbing Utama (DPU) dan Ir. Sugeng Raharto, MS sebagai Dosen Pembimbing Anggota (DPA).

RINGKASAN

Perkebunan pada hakekatnya merupakan agroindustri

yang menjembatani pertanian dengan industri dan perdagangan internasional, karena itu diandalkan sebagai sumber pendapatan devisa non-migas. Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang merupakan komoditas ekspor dan memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Areal perkebunan kopi yang terluas di Kabupaten Jember adalah di Kecamatan Silo yaitu sebesar 2.173,73 ha. Desa Garahan merupakan salah satu desa di Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang banyak mengusahakan komoditas kopi rakyat. Daerah ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi daerah penghasil komoditas kopi terbesar di Kabupaten Jember.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) tingkat pendapatan per hektar pada usahatani kopi rakyat di Desa Garahan, (2) efisiensi penggunaan biaya produksi pada usahatani kopi rakyat di Desa Garahan, (3) untuk mengetahui besarnya kontribusi kopi rakyat di Desa Garahan terhadap pendapatan total keluarga petani kopi rakyat. Lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (Purposive), yaitu di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember, dan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan analitis. Metode pengambilan contoh adalah metode Simple Random Sample, berdasarkan jumlah populasi sebanyak 250 petani kopi rakyat di Desa Garahan maka ditarik sampel sebanyak 10 persen dari jumlah populasi tersebut, yaitu sebanyak 30 petani kopi rakyat. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah Analisis Pendapatan, R/C Ratio, dan Analisis Kontribusi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) usahatani kopi rakyat di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember menguntungkan petani. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata besarnya pendapatan yang diterima petani adalah sebesar Rp 2.845.216,94/ha/tahun, (2) penggunaan biaya produksi yang dikeluarkan oleh para petani kopi rakyat adalah efisien, ditunjukkan dengan nilai rata-rata R/C ratio lebih besar dari satu, yaitu 2,08 dan (3) kontribusi usahatani kopi rakyat terhadap pendapatan total keluarga petani kopi rakyat adalah rendah, yaitu sebesar 35,24%. Oleh karena itu, hendaknya para petani dalam pengolahan hasil melakukan pengolahan basah agar diperoleh mutu kopi yang bagus dan harga jual yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan kopi dan penggunaan biaya lebih efisien, dengan demikian kontribusi pendapatan usahatani kopi rakyat terhadap pendapatan total keluarga dapat meningkat.

PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PETANI GUNA MENGHADAPI PERUBAHAN PASAR PANGAN GLOBAL*)

2011-08-10T18:57:00.000-07:00

Oleh :
Dr. Ir. Yuli Hariyati, MS**)
Yuli.faperta@ymail.com

1. Pendahuluan
Peningkatan pendapatan petani merupakan kunci utama menuju peningkatan kesejahteraan petani. Peningkatan pendapatan antara lain ditempuh melalui peningkatan produktivitas usahatani dan intensitas tanam disertai dengan peningkatan akses petani ke pasar input dan output yang efisien. Sangat disayangkan dalam 10 tahun terakhir peningkatan produktivitas usahatani di tingkat petani relatif stagnan dan kapasitas produksi pertanian secara nasional semakin terbatas. Terbatasnya kapasitas produksi pertanian ini disebabkan oleh beberapa faktor (Siregar dan Masyitho, 2008; Mulyana, 1998, Yustika, 2006): (1) berlanjutnya konversi lahan dari pertanian ke non-pertanian dengan laju 5,23% per tahun selama 1995-2005, lahan sawah menyusut dari 8.464.678 ha menjadi 7.696.161 ha atau menurun seluas 768.526 ha; (2)

menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan, (3) perubahan iklim yang mengakibatkan fluktuasi dan penurunan produktivitas pertanian, (4) lambatnya penemuan dan pemasyarakatan teknologi, (5) rendahnya insentif finansial untuk menerapkan teknologi secara optimal, dan (6) penguasaan lahan yang sempit. Hasil penelitian Departemen Pertanian tahun 2000 menunjukkan bahwa 88% rumah tangga petani hanya menguasai lahan sawah kurang dari 0,5 ha dan sulitnya akses terhadap sumber kapital, informasi dan teknologi. Kondisi itu semua menyebabkan masyarakat petani menjadi miskin, tidak berdaya dan tertinggal.
Problem mendasar bagi mayoritas petani Indonesia adalah ketidakberdayaan dalam melakukan negosiasi harga hasil produksinya.

*) Makalah disampaikan dalam acara Temu Teknis Penyuluh Pertanian oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, tanggal 10-11 Agustus 2011
**) Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Jember
Posisi tawar petani pada saat ini umumnya lemah, hal ini merupakan salah satu kendala dalam usaha meningkatkan pendapatan petani. Menurut Branson dan Douglas (1983), lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan/memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai. Petani kesulitan menjual hasil panennya karena tidak punya jalur pemasaran sendiri, akibatnya petani menggunakan sistim tebang jual. Dengan sistim ini sebanyak 40 % dari hasil penjualan panenan menjadi milik tengkulak.
Peningkatan produktivitas pertanian tidak lagi menjadi jaminan akan memberikan keuntungan layak bagi petani tanpa adanya kesetaraan pendapatan antara petani yang bergerak di sub system on farm dengan pelaku agribisnis di sub sektor hulu dan hilir. Dalam dua puluh tahun terakhir telah tersedia berbagai teknologi panen, pasca-panen, dan penggilingan padi yang mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas gabah/beras, namun terkendala dalam penerapannya, karena rendahnya insentif yang diperoleh petani dan pelaku usaha. Teknologi padat karya pada umumnya masih diadopsi petani meskipun upah buruh terus meningkat. Unit penggilingan padi skala kecil masih mendominasi industri pengolahan gabah. Indonesia jauh tertinggal dalam penerapan teknologi panen, perontokan, pengeringan, dan penggilingan padi dibandingkan dengan beberapa negara produsen padi di Asia, seperti Vietnam, Thailand, dan Cina.
Fenomena yang menarik adalah, ke depan Indonesia dihadapkan pada kondisi perdagangan antar negara. Di tingkat global, peran produk pertanian dibandingkan dengan total barang (merchandise) yang diperdagangkan adalah relatif kecil. Yang dominan adalah produk manufaktur dan bahan bakar minyak/hasil tambang. Pada 2004 misalnya, produk pertanian mengambil peran hampir 9 persen. Namun di dalam produk pertanian global itu sendiri, pangan mengambil peran yang dominan yaitu sekitar 80 persen. Itu belum termasuk produk perikanan (WTO, 2005). Walaupun peran pangan atau produk pertanian adalah kecil, namun perannya besar buat Negara Berkembang (NB). Itu tidak hanya menyangkut ekspor untuk memperoleh devisa yang amat diperlukan buat pembangunan, tetapi juga keterlibatan banyak petani sempit /peternak kecil serta miskin dan menggantungkan hidup dari sector itu. Pada subsektor itu pula harapan NB dapat mendorong pembangunan desa, mengatasi kemiskinan dan kelaparan, dan serta sebagai filter terhadap urbanisasi. Penelitian di tingkat global, dan Dalam Negeri (DN) jelas menyimpulkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian dan pangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengurangan penduduk miskin dan untuk mengatasi kerawanan pangan (food insecurity).
Secara teoritis, perdagangan bebas antar-negara diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan negara yang ikut serta dalam perdagangan bebas, dengan mengandalkan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Indonesia sebagai suatu negara terbuka, mempunyai komitmen untuk ikut serta dalam perdagangan bebas di berbagai kawasan. Selain di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dengan Asean Free Trade Area (AFTA), Indonesia juga menandatangani perjanjian perdagangan bebas Asia Pasifik, yang dikenal dengan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC).
Di antara perundingan tersebut, AFTA adalah perjanjian yang paling cepat diimplementasikan, yaitu tahun 2003. Bahkan untuk beberapa komoditas tertentu, telah dilaksanakan sejak 2002. Kesepakatan AFTA juga bersifat involuntary (mengikat), sehingga AFTA cenderung menjadi blok perdagangan (trading block) di antara negara-negara Asia Tengara. Dengan perjanjian AFTA, perdagangan bebas akan terjadi antara negara ASEAN, sehingga diharapkan aliran perdagangan antar- negara ASEAN semakin cepat.
Melihat tantangan ke depan adanya liberalisasi perdagangan, ditambah lagi tantangan dalam negeri yaitu upaya peningkatan produktivitas komoditas pangan (utamanya beras) menuju konsep kemandirian pangan, maka perlu adanya perhatian khusus ”penyiapan petani” menghadapi era tersebut. Konsep pengembangan ataupun pemberdayaan petani secara individu tidak tepat lagi, akan tetapi konsep yang lebih sesuai adalah pemberdayaan kelembagaan di tingkat petani. Adapun pelaksana lapang yang berkompeten adalah para penyuluh lapangan. Oleh karenanya dalam tulisan ini disajikan beberapa kondisi nyata posisi Indonesia di tengah negara ASEAN dalam perolehan pangan, tantangan pasar global serta strategi pemberdayaan kelembagaan petani.

2. Gambaran Ketersediaan Pangan Indonesia di ASEAN
Isu pangan dalam KTT ASEAN cukup menarik untuk kita diskusikan. Pertumbuhan jumlah penduduk dari 7 miliar sampai 9 miliar di tahun 2045 menjadi ancaman serius bagi ketersedian pangan dunia. PBB merilis bahwa saat ini ada 1 miliar penduduk dunia dalam kondisi kelaparan. Gejolak harga pangan dunia memiliki imbas kepada perdagangan dan pere¬konomian nasional. Khususnya dalam bidang pangan yang mulai menghantui nega¬ra–negara ASEAN. Dalam KTT ke 18 ASEAN bersepakat untuk melakukan kerja sama regional menghadapi ancaman krisis pangan dan energi. Khusus pangan, ASEAN sepakat untuk mening¬katkan produksi pangan dengan membangun cadangan beras, investasi di bidang pertanian, termasuk kerja sama di bidang research dan inovasi. Sepuluh negara ang¬gota ASEAN sepakat untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya produksi be¬ras untuk menjamin ketahanan pangan kawasan. Salah satu langkah cepat yang harus kita ambil adalah pelaksanaan ASEAN Integrated Food Secu¬rity Framework secara komprehensif dengan focus utama bidang penelitian dan investasi pangan. Melihat pembahasan dan rencana ASEAN dalam me¬me¬nuhi kebutuhan pangannya berorientasi kepada swasembada pangan, belum mengarah kepada ketahanan pangan nasional.
Thompson dan Cowan (2000 dalam Lassa, 2006) mencatat perubahan kebijakan dan pendefinisian formal ketahanan pangan dalam kaitannya dengan globalisasi perdagangan yang terjadi di beberapa Negara. Contohnya, Malaysia men¬definisikan ulang ketaha¬nan pangannya sebagai swa¬sembada 60 persen pangan nasional. sisanya, 40 persen didapatkan dari impor pangan. Malaysia kini memiliki tingkat ketahanan pangan yang kokoh. Ini memberikan ilustrasi yang jelas bahwa ketahanan pangan dan swasembada adalah dua hal yang berbeda. Indonesia mendefinisikan kondisi ketersediaan pangan beras dengan program kemandirian pangan. Swasembada pangan umum¬nya merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional, sedangkan ketahanan pangan lebih mengutamakan akses se¬tiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi un¬tuk sehat dan produktif. De¬finisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya me¬ngacu definisi dari Bank Dunia (1986) dan Maxwell dan Frankenberger (1992) yakni “akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (secure access at all times to sufficient food for a healthy life). Indonesia menerapkannya dalam Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 dimana ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Berikut gambaran ketahanan pangan di Negara anggota ASEAN khususnya dilihat dari aspek ketersediaan.
Tabel 1. Pertumbuhan Produksi, Konsumsi Beras di Negara ASEAN antara Tahun 2006-2008
No. Negara Pertumbuhan selama 3 tahun terakhir (%/tehun)
Produksi Konsumsi Gap Produksi- Konsumsi
1 Brunei -4.74 65.96 -70.70
2 Cambodia 6.19 23.96 -17.77
3 Indonesia 6.15 0.21 5.94
4 Laos 7.72 2.08 5.64
5 Malaysia 2.87 3.85 -0.97
6 Myanmar 1.95 5.11 -3.16
7 Philippines 0.14 4.75 -4.61
8 Singapore na na na
9 Thailand -1.00 1.48 -2.47
10 Viet Nam 4.09 0.68 3.41
11 World + (Total) 2.20 1.38 0.83
12 South-Eastern Asia 3.28 2.60 0.68
13 Rerata Kontribusi ASEAN thd World 28.28 24.57
Sumber : FAOSTAT tahun 2011

Mendasarkan pada temuan data dari FAO ternyata selama tahun 2006 – 2008 negara Brunei Darusalam dan Thailand mempunyai pertumbuhan produksi beras menurun, sedangkan Negara anggota yang lain mempunyai pertubuhan meningkat. Adapun pertumbuhan konsumsi masyarakat terhadap beras semua anggota ASEAN mempunyai kecenderungan yang meningkat. Data menunjukkan pertumbuhan produksi tersebar di Laos sebesar 7.72% sedangkan pertumbuhan konsumsi terkecil di Indonesia sebesar 0.21%. Kecilnya pertumbuhan konsumsi beras di Indonesia dimungkinkan karena keberhasilan program Keluarga Berencana dalam menekan pertumbuhan penduduk atau keberhasilan diversifikasi pangan non beras (asalkan jangan bersubtitusi dengan pangan non local atau impor). Gap produksi konsumsi memberikan informasi apakah suatu Negara mengimpor atau mengekspor. Apabila nilai gap (+) maka Negara tersebut mampu memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, sebaliknya nilai (-) menunjukkan bahwa negara tersebut perlu mengimpor beras dari luar untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Mendasarkan nilai gap tersebut maka Negara anggota ASEAN yang dapat mencukupi kebutuhan dalam negerinya antara lain : Indonesia, Laos dan Vietnam. Adapun Negara ASEAN : Malaysia, Myanmar, Philipina dan Thailand tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya hanya mengandalkan produksi domestic.
Yang menarik dari tabel 1 adalah laju pertumbuhan konsumsi dan produksi Negara ASEAN melebihi laju pertumbuhan dunia. Negara ASEAN secara keseluruhan masih mampu memenuhi kebutuhan beras dari produksi di kelompok ASEAN, hanya saja perlu selalu diwaspadai dikarenakan gap produksi dan konsumsi cukup kecil yaitu sebesar 0.68. Dikawatirkan terjadinya perubahan-perubahan perekonomian dunia akan mempengaruhi kemampun tersebut. ASEAN sampai tahun 2008 mempunyai ratio produksi terhadap produksi dunia sebesar 28.28% dan ratio konsumsi sebesar 24.57%.
Berikut gambaran laju pertumbuhan konsumsi dan produksi komoditas jagung, disajikan pada tabel 2. Jagung merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang mempunyai keunikan, dikarenakan issue beberapa tahun ini terjadi guncangan pasar dunia dikarenakan beberapa Negara di dunia mengurangi ekspor jagung ke pasar dunia. Tabel 2 memberikan informasi bahwa Negara Malaysia yang mempunyai laju prtumbuhan konsumsi menurun, sedanhkan Negara ASEAN. lainnya mempunyai laju pertumbuhan konsumsi dan produksi yang meningkat. Diantara 10 negara ASEAN, Brunei, Laos, Philipina dan Vietnam masuk pada kategori belum tercukupinya konsumsi jagung dari produksi domestiknya, sedangkan Cambodia, Indonesai, Malysia dan Thailand telah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi jagung dari produksinya.

Tabel 2. Pertumbuhan Produksi, Konsumsi Jagung di Negara ASEAN antara Tahun 2006-2008

No. Negara Pertumbuhan selama 3 tahun terakhir (%/tahun)
Produksi Konsumsi Gap Produksi- Konsumsi
1 Brunei 0.00 1.25 -1.25
2 Cambodia 34.00 7.43 26.57
3 Indonesia 15.43 4.38 11.04
4 Laos 21.11 64.35 -43.24
5 Malaysia 4.76 -2.64 7.40
6 Myanmar 4.26 23.49 -19.23
7 Philippines 2.18 4.62 -2.43
8 Singapore 0.00 na na
9 Thailand 8.93 0.93 8.00
10 Viet Nam 1.00 9.87 -8.87
11 World + (Total) 1.87 1.96 -0.09
12 South-Eastern Asia 9.81 4.58 5.22
13 Kontribusi ASEAN 4.20 4.39
Sumber : FAOSTAT tahun 2011

Yang menarik dari tabel 2 adalah informasi bahwa laju produksi jagung dunia lebih kecil daripada laju pertumbuhan konsumsi jagung dunia. Sebaliknya Negara ASEAN masih memiliki pertumbuhan produksi jagung yang lebih tinggi daripada laju konsumsi jagung. Adapun share jagung ASEAN terhadap produksi dan konsumsi jagung dunia berturut-turut sebesar 4.20% dan 3.39%. Fenomena social di kalangan masyarakat adalah bahwa komoditas jagung menyusul gandum merupakan subtitusi pangan beras. Bagi Indonesia pergeseran beras ke jagung tidak “meresahkan”, dikarenakan pangan jagung masih dapat disediakan oleh produksi dalam negeri. Permasalahannya adalah, andai pergeseran konsumsi beras ke gandum (sebagai bahan baku roti), maka dimungkinkan Indonesia terbebas dari belenggu impor beras tetapi terjebak dalam situasi yang lebih sulit pada importer gandum (yang tidak dapat diproduksi dari dalam negeri). Selanjutnya disajikan laju pertumbuhan produksi dan konsumsi gandum 3 tahun terakhir pada tabel 3.

Tabel 3. Pertumbuhan Produksi, Konsumsi dan Impor Gandum di Negara ASEAN antara Tahun 2006-2008

No. Negara Pertumbuhan selama 3 tahun terakhir (%/tahun)
Produksi Konsumsi Gap Produksi- Konsumsi Impor
1 Brunei 0.00 -1.53 1.53 na
2 Cambodia 0.00 5.90 -5.90 -33.96
3 Indonesia 0.00 3.38 -3.38 -0.93
4 Laos 0.00 1.76 -1.76 na
5 Malaysia 0.00 2.68 -2.68 -26.18
6 Myanmar 7.49 12.15 -4.67 -22.83
7 Philippines 0.00 -4.01 4.01 -11.05
8 Singapore 0.00 na na na
9 Thailand 0.09 3.54 -3.45 -16.87
10 Viet Nam 0.00 12.81 -12.81 -21.36
11 World + (Total) 5.94 0.33 5.61 1.50
12 South-Eastern Asia 7.44 2.52 4.92 -11.54
13 Kontribusi ASEAN 0.03 2.00
Sumber : FAOSTAT tahun 2011

Tabel 3 memberikan informasi bahwa hampir seluruh Negara ASEAN mempunyai laju pertumbuhan konsumsi gandum lebih besar daripada laju pertumbuhan produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa Negara ASEAN bergantung pada ketersediaan gandum dari luar ASEAN. Kondisi ini perlu diwaspadai, dimana guncangan pasar gandum dunia akan mengganggu keseimbangan pasar gandum di domestic. Data menunjukkan bahwa Negara anggota ASEAN menjadi importer gandum, dengan angka pertumbuhan impor yang cukup tinggi walaupun rerata impor selama 3 tahun terakhir menunjukkan penurunan. Tidak diproduksinya komoditas gandum di ASEAN dikarenakan ketidaksesuaian karakteristik wilayah untuk budidaya gandum.
Ketahanan pangan berbasis akses pangan menjadi kunci utama penyelesaian masalah pangan di kawasan ASEAN. Ko¬¬nektifitas antar Negara ASEAN dalam masalah pangan menjadi pekerjaan pokok yang harus segera diselesaiakan. Kebijakan penelitian pangan harus kembali diorientasikan kepada empat sasaran pokok ketahanan pangan. Akses, ke¬ter¬sedian, distribusi, dan keamanan pangan. Empat pilar ini bisa disatukan dalam kebijakan ketahanan pangan ASEAN berbasis sumber daya local masing – masing negara. Adanya lumbung pangan ASEAN sangat penting bagi cadangan pangan jika terjadi krisis pangan berkepanjangan. Lumbung pangan sejatinya merupakan penerapan sistem gotong – royong atau konektifitas dalam pemenuhan kebutuhan pangan ASEAN. Lumbung pangan ASEAN dapat merupakan linked antar negara anggota yang berbentuk penelitian, investasi, pendi¬di¬kan atau kerjasama suplay pa¬ngan yang terjadual dan me¬miliki standar yang diakui oleh semua anggota.

3. Agribisnis Pangan Indonesia di Pasar Global
Pada awal Juni 2008, pada waktu delegasi berbagai negara sedang membahas berbagai isu dan menyusun modalitas pertanian di markas besar WTO, sekitar 237 orang yang berasal dari 55 negara menyampaikan berbagai pernyataan dan keprihatinan. Mereka mewakili: NGO terkemuka, seperti Action Aid, Oxfam; Sarikat Perdagangan (Trade Union); Organisasi Petani dan Organisasi Kemasyarakatan. Mereka begitu khawatir Putaran Doha (PD) ini ternyata belum mengarah ke penyelesaian masalah krisis pangan global, masih saja terperangkap untuk terus memperdalam liberalisasi perdagangan. Mereka prihatin atas harga pangan yang terus bergejolak, meningkatnya ketergantungan impor pangan NB, dan semakin menguatkan peran MNCs dalam pasar agribisnis pangan dan pertanian (TWN, 2008b).
Di tingkat global, peran produk pertanian dibandingkan dengan total barang (merchandise) yang diperdagangkan adalah relatif kecil. Yang dominan adalah produk manufaktur dan bahan bakar minyak/hasil tambang. Pada 2004 misalnya, produk pertanian mengambil peran hampir 9 persen. Namun di dalam produk pertanian global itu sendiri, pangan mengambil peran yang dominan yaitu sekitar 80 persen. Itu belum termasuk produk perikanan (WTO, 2005).
Walaupun peran pangan atau produk pertanian adalah kecil, namun perannya besar buat NB. Itu tidak hanya menyangkut ekspor untuk memperoleh devisa yang amat diperlukan buat pembangunan, tetapi juga keterlibatan banyak petani sempit /peternak kecil serta miskin dan menggantungkan hidup dari sektoritu. Pada subsektor itu pula harapan NB dapat mendorong pembangunan desa, mengatasi kemiskinan dan kelaparan, dan serta sebagai filter terhadap urbanisasi. Penelitian di tingkat global, dan dalam negeri jelas menyimpulkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian dan pangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengurangan penduduk miskin dan untuk mengatasi kerawanan pangan ( food insecurity ).
Konsentrasi produksi pangan dan perdagangan pangan berada di NM, bukan di NB. Hasil penelitian Husein Sawit (2007a) memperlihatkan bahwa dalam dua dasa warsa terakhir, terungkap bahwa tren produksi pangan semakin mengerucut ke sejumlah kecil NM yaitu AS, UE, Australia, Selandia Baru dan Kanada. AS menghasilkan pangan terutama jagung, minyak kedelai, gandum, daging unggas, beras, kedelai, buah dan sayur, daging sapi, susu bubuk skim, dan keju. UE memproduksikan buah dan sayur, jagung, gula, gandum, daging sapi, daging unggas, susu bubuk skim, mentega, dan keju. Selandia Baru menghasilkan daging sapi, susu bubuk skim, mentega dan keju. Australia manghasilkan jagung, gula, gandum, daging sapi, susu bubuk skim, mentega dan keju. Kanada memproduksikan mentega, daging sapi, buah dan sayur, minyak kedelai, gandum dan jagung.
Itu karena NM, terutama AS dan UE mensubsidi pertaniannya secara berlebih untuk sejumlah produk pangan, terutama beras, jagung, kedelai, gula, gandum, daging sapi, daging unggas, susu dan sejumlah buah-buahan dan sayur-sayuran. Berbagai ragam bentuk subsidi itu, diantaranya dapat dilihat dari besaran angka PSE ( Producer Support Estimate), meliputi antara lain market price support , payments based on area planted/animal numbers/input use/input constraints . Pendapatan petani beras, gula dan daging sapi di negara OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) yang berasal dari bantuan pemerintah mencapai masing-masing 78 persen, 51 persen, dan 33 persen. Itu artinya, hanya 22 persen pendapatan petani beras di OECD berasal dari usahatani mereka sendiri, selebihnya dari subsidi pemerintah. Petani jagung dan kedelai memperoleh bantuan dari pemerintah masing-masing sebesar 24 persen dari total pendapatan usaha taninya (Husein Sawit, 2007b).
Dalam pemenuhan input pertanian, petani berlahan sempit (kurang dari 2 hektar) bergantung pada perusahaan besar seperti Syngenta, Monsanto, Bayer Crop, BASF AG, Dow Agro. Artinya, petani sempit sedang berhadapan dengan raksasa, yang pasti sebagian petani kecil akan memperoleh manfaat, tetapi tidaklah sebesar manfaat yang diperoleh perusahaan besar tersebut. Ketergantungan petani sempit semakin besar dan ini akan memperlemah daya tawar mereka. Selain itu petani bergantung pada industri olahan dan pedagang pangan. Lima (5) besar itu adalah Nestle, Cargill, ADM, Unilever, dan Kraft Foods. Petani Indonesia masuk dalam cengkraman jaringan mereka
Konsentrasi produksi pangan dan perdagangan pangan sebenarnya berada di NM, bukan di Negara Berkembang (NB). Hasil penelitian Husein Sawit (2007a) memperlihatkan bahwa dalam dua dasa warsa terakhir, terungkap bahwa tren produksi pangan semakin mengerucut ke sejumlah kecil NM yaitu AS, UE, Australia, Selandia Baru dan Kanada. AS menghasilkan pangan terutama jagung, minyak kedelai, gandum, daging unggas, beras, kedelai, buah dan sayur, daging sapi, susu bubuk skim, dan keju. UE memproduksikan buah dan sayur, jagung, gula, gandum, daging sapi, daging unggas, susu bubuk skim, mentega, dan keju. Selandia Baru menghasilkan daging sapi, susu bubuk skim, mentega dan keju. Australia manghasilkan jagung, gula, gandum, daging sapi, susu bubuk skim, mentega dan keju. Kanada memproduksikan mentega, daging sapi, buah dan sayur, minyak kedelai, gandum dan jagung. Itu karena NM, terutama AS dan UE mensubsidi pertaniannya secara berlebih untuk sejumlah produk pangan, terutama beras, jagung, kedelai, gula, gandum, daging sapi, daging unggas, susu dan sejumlah buah-buahan dan sayursayuran. Berbagai ragam bentuk subsidi itu, diantaranya dapat dilihat dari besaran angka PSE (Producer Support Estimate), meliputi antara lain market price support, payments based on area planted/animal numbers/input use/input constraints. Pendapatan petani beras, gula dan daging sapi di negara OECD yang berasal dari bantuan pemerintah mencapai masing-masing 78 persen, 51 persen, dan 33 persen. Itu artinya, hanya 22 persen pendapatan petani beras di OECD berasal dari usahatani mereka sendiri, selebihnya dari subsidi pemerintah. Petani jagung dan kedelai memperoleh bantuan dari pemerintah masing-masing sebesar 24 persen dari total pendapatan usaha taninya (Sawit, 2007b).
Agro Observer (2006) melaporkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banyak produk agroindustri dan agro pangan yang secara lokal sudah terkenal mereknya, dijual ke perusahaan asing. Saham dari perusahaan lokal diakuisisi oleh perusahaan MNCs, seperti Danone (Perancis), Unilever (Inggeris), Nestle (Swiss), CocaCola (AS), Hj Heinz (AS), Campbels (AS), Numico (Belanda) dan Philip Morris (AS). Perusahaan MNCs ini banyak bergerak di industri hilir pangan/ pertanian. Ada 3 alasan mereka antusias berada di Indonesia: (i) jumlah penduduk dan pendapatan terus meningkat, termasuk urbanisasi, (ii) ada 12 persen penduduk kota yang kaya, membutuhkan makanan berstandar kualitas dan bermerk, (iii) perusahaan DN kesulitan mendapatkan working capital, aset yang dimiliki harganya murah, sementara hutangnya tinggi, terutama terjadi di era krisis ekonomi yang lalu (Agro Observer, 2006).

Gambar 1. Gambaran Agribisnis Pangan di Pasar Global

4. Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani
Di Pasar Internasional, globalisasi ekonomi berimplikasi kepada semakin ketatnya persaingan antarpelaku bisnis, antarnegara dan antarmanusia yang tidak hanya pada level keunggulan komparatif tetapi juga pada level politik dan diplomasi yang kesemuanya itu merupakan komponen daya saing global (Arifin, 2000). Barang (dan jasa) dapat secara bebas keluar dan masuk tanpa memperoleh hambatan yang berarti, baik berupa hambatan tarif dan kuota maupun hambatan non-tarif yang berupa kebijakan atau aspek diskriminatif lainnya (Hasyim dan Arifin, 2002). Keputusan Indonesia untuk meratifikasi dan mengikatkan diri dengan ketentuan dan skema perdagangan dunia (WTO) telah membawa konsekuensi tantangan persaingan dunia yang semakin keras.
Konsep perdagangan adil ( fair trade) adalah kondisi ideal yang mungkin tidak begitu saja dapat tercipta dari konsep pedagangan bebas, namun memerlukan upaya non-ekonomi lain, berupa langkah pembenahan institusi di tingkat domestik (termasuk yang utama dan terpenting adalah pemberdayaan kelembagaan ekonomi petani) dan upaya diplomasi di tingkat internasional.
Petani jika berusahatani secara individu akan terus berada di pihak yang lemah karena petani secara individu akan mengelola usaha tani dengan luas garapan kecil dan terpencar serta kepemilikan modal yang rendah. Sehingga, pemerintah perlu memperhatikan penguatan kelembagaan lewat kelompoktani karena dengan berkelompok maka petani tersebut akan lebih kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun permodalannya. Kelembagaan petani di desa umumnya tidak berjalan dengan baik ini disebabkan (Zuraida dan Rizal, 1993; Agustian, dkk, 2003; Syahyuti, 2003; Purwanto, dkk, 2007) :
1. Kelompoktani pada umumnya dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk memudahkan pengkoordinasian apabila ada kegiatan atau program pemerintah, sehingga lebih bersifat orientasi program, dan kurang menjamin kemandirian kelompok dan keberlanjutan kelompok.
2. Partisipasi dan kekompakan anggota kelompok dalam kegiatan kelompok masih relatif rendah, ini tercermin dari tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan kelompok rendah (hanya mencapai 50%)
3. Pengelolaan kegiatan produktif anggota kelompok bersifat individu. Kelompok sebagai forum kegiatan bersama belum mampu menjadi wadah pemersatu kegiatan anggota dan pengikat kebutuhan anggota secara bersama, sehingga kegiatan produktif individu lebih menonjol. Kegiatan atau usaha produktif anggota kelompok dihadapkan pada masalah kesulitan permodalan, ketidakstabilan harga dan jalur pemasaran yang terbatas.
4. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan tidak menggunakan basis social capital setempat dengan prinsip kemandirian lokal, yang dicapai melalui prinsip keotonomian dan pemberdayaan.
5. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan konsep cetak biru (blue print approach) yang seragam. Introduksi kelembagaan dari luar kurang memperhatikan struktur dan jaringan kelembagaan lokal yang telah ada, serta kekhasan ekonomi, sosial, dan politik yang berjalan.
6. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan pendekatan yang top down, menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat.
7. Kelembagaan-kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan horizontal, bukan ikatan vertikal. Anggota suatu kelembagaan terdiri atas orang-orang dengan jenis aktivitas yang sama. Tujuannya agar terjalin kerjasama yang pada tahap selanjutnya diharapkan daya tawar mereka meningkat. Untuk ikatan vertikal diserahkan kepada mekanisme pasar, dimana otoritas pemerintah sulit menjangkaunya.
8. Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, namun pembinaan yang dijalankan cenderung individual, yaitu hanya kepada pengurus. Pembinaan kepada kontaktani memang lebih murah, namun pendekatan ini tidak mengajarkan bagaimana meningkatkan kinerja kelompok misalnya, karena tidak ada social learning approach.
9. Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya. Struktural organisasi dibangun lebih dahulu, namun tidak diikuti oleh pengembangan aspek kulturalnya. Sikap berorganisasi belum tumbuh pada diri pengurus dan anggotanya, meskipun
Hasyim dan Zakaria (2002) menyatakan bahwa masyarakat petani merupakan komponen yang sangat penting mengingat jumlahnya sangat banyak dan umumnya bergerak dibidang usahatani (on farm). Tanpa adanya petani, maka agribisnis tidaklah mungkin berkembang dan tentu saja produk-produk pertanian juga tidak cukup tersedia bagi kita. Untuk meningkatkan taraf hidup petani, mereka harus berperan aktif dan tidak hanya semata-mata menanti uluran tangan pihak lain. Diharapkan masyarakat petani tersebut dapat berperan: Pertama, berusaha dengan penuh kesadaran yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan ketrampilan agar kualitas hidup lebih baik. Di samping itu petani harus berusaha memupuk budaya kewirausahaan (entrepreneur) dan mengedepankan rasionalitas dalam berusahatani Kedua, meningkatkan tindakan bersama secara efisien dalam menangkap manfaat ekonomi dari adanya skala usaha baik dalam proses produksi, pemasaran maupun dalam memperoleh sarana produksi melalui pemberdayaan kelembagaan petani, kelompok tani dan koperasi. Ketiga, menjalin kemitraan usaha dengan pihak swasta yang saling memperkuat, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan serta mampu menekan biaya transaksi dan menjamin keberlanjutan usaha. Kemudian agar proses kemitraan itu berjalan dengan baik, petani harus berusaha konsisten memenuhi ketentuan-ketentuan dalam bermitra. Keempat, bersama pihak swasta menciptakan suasana usaha yang harmonis sehingga skala usaha optimal pada masing-masing pihak dapat dicapai. Kelima, meningkatkan penerapan teknologi budidaya dan prosessing secara berkelanjutan, sehingga dapat memanfaatkan nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan. Keenam, melakukan diversifikasi usaha guna mengantisipasi adanya gejolak eksternal (pasar luar negeri). Ketujuh, bersama swasta berupaya menguasai informasi pasar dalam rangka memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pangsa pasar. Peran masyarakat petani secara skema disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2: Hubungan Antara Petani dengan Berbagai Stakeholder
Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pemberdayaan kelembagaan petani diantaranya :
1. Kepemimpinan
Kepemimipinan merupakan salah satu celah-masuk (entry-point) penting dalam memberdayakan, menata dan mempertahankan kelangsungan hidup kelembagaan petani. Pemimpin atau ketua kelembagaan berfungsi sebagai mobilisator, penyaring dan penyalur informasi eksternal, penasehat sosial kemasyarakatan, dan berbagai fungsi sosial lainnya sekaligus sebagai enforcer (penegak) pelaksanaan nilai dan norma sosial komunitas petani setempat. Seorang pemimpin pada sebuah kelembagaan juga menentukan apa sanksi sosial yang diberikan terhadap anggota komunitas yang melanggarnya. Dalam kaitannya dengan introduksi nilai-nilai eksternal, seorang pemimpin kelembagaan bahkan mampu menghentikan proses dan progres perubahan sosial di wilayahnya. Dalam kelompok masyarakat yang berada dalam tahap awal evolusi organisasi, lembaga kepemimpinan umumnya berupa seorang individu sebagai kepala suku dengan berbagai nama: keret (Arfak, Papua), ondoafie (Sarmi, Papua), pah-tuaf (Tetun), raja-soa (Maluku) dan lain-lain (Suradisastra, 2006). Para pemuka masyarakat tersebut juga memegang peran penting dalam kaitannya dengan kegiatan bertani dan kehidupan petani di lingkungan etnisnya. Pemimpin atau ketua kelembagaan sering dibantu oleh kelembagaan sesepuh local seperti dewan adat, lembaga ketahanan desa, dan lain-lain.
2. Norma dan Adat-istiadat
Norma, adat istiadat dan tata pengaturan sosial lain memainkan peran penting dalam proses produksi pertanian. Kelembagaan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk pranata dan interaksi sosial verbal (terucapkan) dan interaksi nonverbal (tidak terucapkan). Misalnya pada etnis Minang dikenal kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berbentuk organisasi semi-struktur, berfungsi menata dan mengawasi kehidupan sosial masyarakat, termasuk kehidupan petani dan praktek berusahatani. Etnis Sunda mengenal kelembagaan pengaturan pamali, parancah, dan uga serta manajemen kolektif aktif melalui babasan "silih asih, silih asah, silih asuh" dan gugur gunung (gotong royong) serta manajemen top-down
3. Toleransi Sosial
Kelembagaan petani memiliki ragam toleransi yang disebut daya-lenting sosial (social resilience) dalam menghadapi intervensi dan penetrasi gagasan eksternal. Social resilience mencerminkan upaya kelompok atau kelembagaan masyarakat dalam mempertahankan kelembagaan nilai sosial dan norma lokal dalam proses intervensi atau introduksi nilai dan norma eksternal. Kelenturan sosial dicerminkan oleh proses dan perubahan sikap dan bentuk kelembagaan dalam konteks waktu. Semakin tinggi daya lenting sosial, semakin besar toleransi masyarakat dan kelembagaan sosialnya dalam menghadapi proses perubahan yang disebabkan oleh lembaga eksternal. Hasil akhir proses introduksi gagasan eksternal memiliki 3 kemungkinan: (a) sikap komunitas atau kelembagaan lokal tidak berubah dengan menolak intervensi secara total (social resilience rendah), (b) mengembangkan konsensus nilai dan norma lokal dengan nilai dan norma eksternal (social resilience sedang) yang berakhir pada proses evolusi dan metamorfosis kelembagaan ke bentuk baru, dan (c) menerima seutuhnya norma dan kelembagaan introduksi (social resilience tinggi) dan berakhir pada matinya kelembagaan lama dan digantikan dengan kelembagaan introduksi.
Upaya introduksi kelembagaan baru memerlukan pengkondisian masyarakat dan kelembagaan lokal guna memaksimalkan dayalenting sosial ke posisi yang paling menguntungkan kedua belah pihak serta mengidentifikasi entry-point yang tepat. Kelemahan yang sering dijumpai dalam introduksi gagasan, teknologi atau kelembagaan baru adalah pendekatan yang kaku dan terburu-buru sebagai akibat pola pendekatan top-down yang kurang didasarkan pada pertimbangan yang berakar pada kebutuhan masyarakat lokal. Introduksi gagasan, teknologi atau kelembagaan introduksi umumnya menerapkan strategi pengelompokan petani dalam suatu wadah bersama seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani atau koperasi. Tindakan ini seringkali mengabaikan eksistensi dan peran kelembagaan petani yang tengah berjalan. Upaya pengelompokan seringkali mengabaikan fakta bahwa petani pedesaan pada umumnya hanya memiliki pengalaman pada kegiatan produksi atau bahkan hanya pada subsistem produksi. Akibatnya adalah sering terjadi introduksi gagasan, teknologi, atau kelembagaan eksternal ditolak atau program introduksi tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pendekatan yang diterapkan hendaknya terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengkaji fakta bahwa suatu norma sosial atau kelembagaan masyarakat umumnya mencerminkan dan bermula dari dinamika masyarakat dan kelembagaan lokal yang beroperasi dalam komunitas mereka.

4. Penutup
Indonesia sebagai Negara sedang berkembang mendapat banyak tantangan dengan perubahan perekonomian pangan di tingkat global, oleh karenanya perlu strategi mengatasinya. Indonesia, di tingkat ASEAN, menjadi salah satu Negara yang mempunyai laju produksi pangan beras dan jagung melebihi laju konsumsi. Adapun utnuk komoditas gandum, Indonesi mempunyai laju konsumsi yang terus menerus meningkat. Hal ini akan mengakibatkan gangguan perekonomian pangan apabila tidak segera diatasi penurunan konsumsinya. Fenomena yang terjadi Indonesia terbebas dari impor beras akan tetapi terjebak dalam impor gandum. Guna pemenuhan ketahanan pangan, maka Indonesia mencanangkan suatu kebijakan kemandirian pangan. Salah satu langkah pencapaian kebijakan tersebut adalah peningkatan produktivitas lahan pertanian.
Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) merupakan agen bagi perubahan perilaku petani dan PPL membantu petani untuk meningkatkan usahatani sehingga meningkat kesejahteraannya. Penyuluh pertanian kedepan menghadapi berbagai tantangan berupa perubahan lingkungan sosial ekonomi yang dinamis baik di tingkat daerah dan nasional maupun global, sehingga petani mampu menjadi mitra sejajar dengan pemerintah dan pengusaha. Terdapat tiga tahap (fase) dalam mewujudkan kesejahteraan petani, tahap pertama: pemberdayaan organisasi petani yakni tahap pemberdayaan kelembagaan petani (pengembangan SDM, pengembangan teknologi dan rekayasa aturan main organisasi), tahap kedua: pengembangan jaringan kemitraan bisnis (network business), dan tahap ketiga: peningkatan daya saing (competitiveness). Daya saing produk pertanian di tingkat lokal (daya saing lokal) yang dihasilkan melalui pemberdayaan kelembagaan/organisasi ekonomi petani.
Sebagai penutup, PPL adalah garda terdepan dalam “mengawal” dan mendampingi petani menuju era perekonomian global. Dengan bekal kompetensi dan kapasitas SDM yang tinggi maka kesejahteraan petani akan terwujud, dan bangsa Indonesia menjadi lebih sejahtera.

Daftar Pustaka

ASEAN (INDONESIA; Harapan dan Tantanagan ASEAN COMMUNITY 2015)
http://pustakaruwa.wordpress.com/2011/02/10/asean-indonesia-harapan-dan-tantangan-asean-community-2015/

Bello, Amelia. 2004. Food Security, Agricultural Efficiency and Regional Integration, DISCUSSION PAPER SERIES NO. 2004-38. Philippine Institute for Development Studies

Broca, Sumiter S. 2002. Food Insecurity, Poverty and Agriculture : A Concept Paper. Agricultural and Development Economics Division. The Food and Agriculture Organization of the United Nations

Bustami, Gusmardi. 2011. Indonesia Harus Menyiapkan Langkah Strategis Melalui Pengamanan Pasar domestik Dan Penguatan Ekspor. Free Trade Agreement (FTA) ASEAN dengan Mitra Wicara, 9 Maret 2011.

Craig, David dan Doug Porter, 2003. Poverty Reduction Strategy Papers: A New Convergence. World Development Vol. 31, No. 1, pp. 53–69, 2003. Elsevier Science Ltd.

Fosu, A Kwasi, 2010. Does inequality constrain poverty reduction programs? Evidence from Africa. Journal of Policy Modeling, 32 (2010) 818–827. Elsevier.

Hasyim, A dan Zakaria, WA (2004). Tinjauan Akademik tentang Kondisi dan Potensi Pemasar Produk Pertanian Lampung menghadapi Pasar Bebas Asean. Makalah disampaikan pada Seminar Pengembangan Ekspor Produk Pertanian Lampung di Hotel Marcopolo. Bandar Lampung pada tanggal September 2004

Tahlim Sudaryanto dan Effendi Pasandaran. 1993. Sistem Agribisnis di Indonesia. Badan Agribisnis, Departemen Pertanian. Jakarta

Hariyati, Y. 2003. Performansi Perdagangan Beras dan Gula Indonesia di Era Liberalisasi Perdagangan. Disertasi.

Hossain, Md. Shanawez , 2009. Regional Integration to Address Poverty and Human Insecurity in South Asia: Problems and Prospects for Mainstreaming Asian Integration.

Husein Sawit, M. 2007a. Liberalisasi Pangan: Ambisi dan Reaksi dalam Putaran Doha WTO, Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi UI: Jakarta

Husein Sawit, M. 2007b. “Serbuan Impor Pangan dengan Minim Perlindungan di Era Liberalisasi”, makalah yang disampaikan pada Konpernas XV dan Kongres XIV Perhepi, di Surakarta, 3-5 Agustus 2007

Husein Sawit, M. 2008. Perubahan Perdagangan Pangan Global Dan Putaran Doha WTO: Implikasi Buat Indonesia. Makalah yang disampaikan pada pertemuan “Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional”, dalam rangka backgroud study RPJM 2010-2014, diselenggarakan oleh Bappenas, Jakarta tgl 11 Agustus 2008.

Kerjasama Ekonomi ASEAN.
http://www.aseancommunityindonesia.org/agriculture/55-kerjasama-ekonomi-asean.html, diakses tanggal 23 Juni 2011

Swaminathan, M.S. 2010. Achieving food security in times of crisis. New Biotechnology, Volume 27, Number 5, November 2010. Elsevier.

PENGUMUMAN

2011-07-27T17:12:00.000-07:00

Sejak tanggal 14 Juli 2011, email saya: hendri_wd@yahoo.com telah dibobol hacker, dan terbukti digunakan untuk penipuan(cyber crime)berdasar konfirmasi teman dari Bogor, maka sejak tanggal 14 Juli 2011 segala aktivitas email:hendri_wd@yahoo.com di luar tanggung jawab saya, apabila ada kepentingan dengan saya bisa menggunakan email alternatif saya: hendriwd@gmail.com. Terima kasih...

JUKNIS PENILAIAN (PEMBINAAN) GAPOKTAN

2011-07-13T21:54:00.000-07:00

A. Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah penduduk miskin dengan penduduk pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta atau 13,33 persen, turun menjadi 1,51 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang sebesar 32,53 juta atau setara dengan 14,15 persen. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia khususnya di perdesaan merupakan permasalahan pokok nasional yang harus segera diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

merupakan program terobosan Kementerian Pertanian dan dilakukan secara terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) yang dicanangkan Presiden dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
PUAP merupakan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Gapoktan di perdesaan dengan memberikan fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang salah satu tujuannya yaitu memberikan kepastian akses pembiayaan kepada petani anggota Gapoktan. Struktur PUAP terdiri dari Gapoktan, penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra Tani sehingga memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) penerima dana PUAP sebagai kelembagaan tani pelaksana PUAP tentunya menjadi salah satu penentu sekaligus indikator bagi keberhasilan program PUAP itu sendiri.
Pada tahun 2010 Kementerian Pertanian telah menyalurkan dana PUAP sebesar + 858,7 Milyar kepada 8.587 Desa / Gapoktan di 444 Kabupaten/Kota pada 33 Propinsi seluruh Indonesia. Gapoktan penerima dana PUAP diharapkan dapat mengelola dana PUAP melalui unit usaha otonom simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro. Dalam pelaksanaan program PUAP Gapoktan diharapkan dapat memanfaatkan dana PUAP sesuai dengan RUB (Rencana Usaha Bersama) sehingga menjadi dasar pembinaan/penilaian terhadap Gapoktan PUAP yang berprestasi.
Pembinaan/penilaian kepada Gapoktan berprestasi merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi Gapoktan yang dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha agribisnisnya sekaligus dapat mengelola dana PUAP melalui Unit Usaha Otonom atau Lembaga Keuangan Mikro. Dengan penghargaan tersebut, diharapkan Gapoktan PUAP terdorong untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas fungsi-fungsi Gapoktan sebagai kelembagaan tani pelaksana PUAP.
Guna memperoleh obyektivitas dalam penetapan petani berprestasi yang akan memperoleh penghargaan, perlu disusun pedoman yang mengatur tata cara dan mekanisme pembinaan/penilaian Gapoktan PUAP yang berprestasi dalam mengelola dan mengembangkan dana PUAP.
Pembinaan/penilaian Gapoktan berprestasi dilakukan melalui proses pembinaan/penilaian yang obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pembinaan/penilaian tersebut harus memberikan gambaran yang akurat dan terukur terhadap kinerja Gapoktan yang dinilai. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembinaan/penilaian Gapoktan berprestasi adalah: (1) unsur-unsur pembinaan/penilaian harus mempunyai hubungan dengan kinerja Gapoktan dalam pelaksanaan PUAP; (2) adanya standar atau ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja Gapoktan; dan (3) sistem pembinaan/penilaian yang mudah dipahami dan dimengerti.
B. Maksud dan Tujuan
Pedoman pembinaan/penilaian Gapoktan PUAP berprestasi dimaksudkan untuk memberikan potret pemeringkatan kualitas Gapoktan sekaligus sebagai bahan pemberian reward dan memberikan perhatian khusus pada Gapoktan yang memiliki kualitas jauh di bawah standar.

C. Ruang Lingkup
Pembinaan Pembinaan/penilaian Gapoktan berprestasi meliputi penentuan sasaran, pembinaan/penilaian terhadap calon Gapoktan berprestasi dan penetapan Gapoktan berprestasi.

D. Pengertian
Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
1. Petani adalah perorangan warga Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di sektor pertanian, meliputi usaha hulu, usaha tani budidaya, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang yang menjadi anggota Gapoktan.
2. Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang tergabung dalam Gapoktan.
3. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
4. Gapoktan PUAP adalah Gapoktan yang telah menerima dana BLM PUAP TA. 2010 dan melaksanakan Program PUAP sesuai Pedoman Umum PUAP Tahun 2010.
5. Gapoktan PUAP berprestasi adalah Gapoktan PUAP yang berkualitas, andal, produktif, berkemampuan manajerial, mampu mengelola dan meningkatkan nilai asset yang diterima dari pemerintah melalui Unit Usaha Otonom serta dapat melaksanakan fungsi organisasi Gapoktan sebagai lembaga ekonomi dan berdaya guna bagi petani khususnya petani anggota.

A. Sasaran
Sasaran yang akan dinilai sebagai calon Gapoktan PUAP berprestasi adalah Gapoktan penerima dana BLM PUAP pada TA. 2010 (31 Gapoktan) sebagai kelembagaan tani pelaksana PUAP yang menjalankan kegiatan usaha tani di sub-sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan (on-farm) serta sub-sektor industri rumah tangga pertanian, pemasaran hasil pertanian skala mikro, dan usaha lain berbasis pertanian (off-farm) sesuai dengan potensi ekonomi desa.
B. Persyaratan Umum
a. mempunyai pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
b. Pengurus dipilih oleh anggota dan dikukuhkan oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang diberi wewenang.
c. Mempunyai usaha unggulan yang sama dengan usulan Rencana Usaha Bersama (RUB) awal.
d. Gapoktan mempunyai aturan organisasi tertulis.

C. Persyaratan Khusus
a. Merupakan gabungan dari minimal 2 (dua) Poktan yang berada di 1 (satu) wilayah desa/ kelurahan/ dukuh;
b. Gapoktan telah berdiri dan melaksanakan kegiatan organisasinya minimal 2 (dua) tahun;
c. Diutamakan Gapoktan yang telah menerima dana BLM PUAP TA. 2010

Pembinaan/penilaian terhadap Gapoktan PUAP berprestasi dilakukan berdasarkan aspek¬-aspek sebagai berikut:

A. ASPEK ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN GAPOKTAN (Bobot: 250)
1. Identitas Gapoktan (Nilai:50)
a. proposal rencana usaha kelompok Gapoktan berprestasi (Form 1);
b. identitas calon Gapoktan PUAP Berprestasi (Form 2);
c. identitas Pengurus (Ketua, Sekretaris dan bendahara) calon Gapoktan berprestasi, yang dilengkapi dengan pasphoto 4x6 sebanyak 2 (dua) buah (Form 3); rekomendasi tertulis dari Dinas Pertanian Kabupaten/ Tim Teknis PUAP Kabupaten dan Penyelia Mitra Tani (PMT) PUAP (Form 4);
d. fotokopi Berita Acara Pendirian Gapoktan;
e. fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk (Ketua, Sekretaris, Bendahara);
f. fotokopi Buku Tabungan Gapoktan yang tertera aliran dana BLM PUAP; dan
g. foto Kantor/ Sekretariat Gapoktan/ tempat usaha yang tertera papan nama/ plang Gapoktan;

2. Pengelolaan Gapoktan (Nilai: 200)
a. pertemuan/ rapat anggota/ rapat pengurus (secara tertulis);
b. rencana Kerja Gapoktan (secara tertulis), aturan/ norma tertulis;
c. adanya pencatatan/ pengadministrasian setiap anggota organisasi;
d. memiliki struktur organisasi; dan
e. memiliki AD/ ART atau aturan lainnya yang mengikat anggota.

B. ASPEK USAHA GAPOKTAN (Nilai:750)
1. Kegiatan Pelayanan Permodalan Gapoktan (Nilai:300)
a. program kerja unit usaha otonom/lembaga keuangan mikro (lkm) gapoktan PUAP;
b. pemupukan modal usaha;
c. memiliki tabungan/simpanan anggota;
d. pola penyaluran pinjaman/pembiayaan usaha; dan
e. pelaporan (buku besar, neraca harian, dll).
2. Pengembangan Usaha Agribisnis (Nilai:450) Gapoktan sudah menunjukkan arah pengembangan melaksanakan fungsi¬fungsi:
a. sebagai satu kesatuan unit usaha dan produksi;
b. sebagai penyedia saprotan;
c. sebagai penyedia modal usaha;
d. fasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir;
e. fasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
f. proses pengolahan produk pertanian;
g. fasilitasi untuk penyelenggaraan perdagangan;
h. menjadi sumber serta pelayanan informasi teknologi;
i. membangun jalinan kerjasama antara Gapoktan dengan pihak lain; dan
j. melakukan pembinaan usaha anggota.

Klasifikasi bertujuan untuk memetakan kemampuan gapoktan sebagai hasil resultan pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian. Adapun kategori hasil pembinaan/penilaian sebagaimana tabel di bawah ini:
No Interval Skor Kategori
1 357 s.d 485 Sangat Jelek
2 486 s.d 613 Jelek
3 614 s.d 742 Sedang
4 743 s.d 870 Baik
5 871 s.d 1000 Sangat Baik

A. Metode Pembinaan/penilaian, Pembinaan/penilaian calon Gapoktan PUAP berprestasi dilakukan dengan metode, sebagai berikut:
a. Seleksi Administrasi. Seleksi administrasi dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan administrasi calon Gapoktan PUAP Berprestasi.
b. Pembinaan/penilaian Kinerja/Prestasi Gapoktan. Pembinaan/penilaian Kinerja/Prestasi Gapoktan meliputi aspek pengelolaan dana PUAP dan aspek pengembangan usaha agribisnis.
c. Observasi lapangan. Observasi lapangan dimaksudkan untuk menilai secara langsung kinerja dan usahatani calon Gapoktan PUAP Berprestasi.
B. Prosedur Pembinaan/Penilaian, Prosedur pembinaan/penilaian dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
No Tingkat Kegiatan
1. BPP a) Tim Penilai BPP menghadirkan semua Ketua/pengurus Gapoktan penerima PUAP tahun 2010 di BPP;
b) Tim penilai BPP menginstruksikan kepada semua Gapoktan agar membawa administrasi.
2. Kabupaten/ Kota a) Tim Penilai Kabupaten melakukan seleksi administrasi dan observasi lapangan terhadap calon Gapoktan PUAP Berprestasi.
b) Tim kabupaten memilih 3 (tiga) Gapoktan PUAP Berprestasi, selanjutnya akan ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan surat keputusan Bupati.

Pelindung : Ir. WAHYUDI TRIATMADJI (Kepala Dinas)
Ketua : Ir. WINARTO, M.Si (Ka.Bid. Perencanaan dan Evaluasi)
Wakil Ketua : Ir. SADTHUHU ISWINDIYONO, M.Si (Ka.Bid. Usaha tani & Sarana Prasarana)
Sekretaris : HENDRI WIDOTONO, SPt.,MP (KJF)
Bendahara : Ir. RATNA SARI DEWI, MP (Kasie Identifikasi dan Perumusan)
Anggota : DAELIMI, SP ( KJF )
: Ir. DIDIK HADIONO, M.Si (Kasie Usahatani dan Permodalan)
: HM. TU L I N, SP (Koordinator KJF)
: SIGIT ZULKARNAIN, STP.,M.Si (KJF)
: AKMAD BAGUS SUGIARTO, SH (PMT)
: KETUT YUDI KARTIKO, S.Pi (PMT)
: PRIMA JANUARDANI ISTIFARIN, SP (PMT)
: HENDRA PRAHMANA, ST (PMT)

NO TIM I NO TIM II
1 Ir. WINARTO, M.Si 1 Ir. SADTHUHU ISWINDIYONO, M.Si
2 Ir. RATNA SARI DEWI, MP 2 Ir. DIDIK HADIONO, M.Si
3 DAELIMI, SP 3 HM. TU L I N, SP
4 SIGIT ZULKARNAIN, STP.,M.Si 4 HENDRI WIDOTONO, SPt.,MP
5 AKMAD BAGUS SUGIARTO, SH 5 PRIMA JANUARDANI ISTIFARIN, SP
6 KETUT YUDI KARTIKO, S.Pi 6 HENDRA PRAHMANA, ST

NO NAMA BPP HARI / TANGGAL JAM KETERANGAN
1 Pakem Selasa / 12-07-2011 09.00-Selesai Tim 1
2 Congkrong Selasa / 12-07-2011 09.00-Selesai Tim 1
3 Besuk Selasa / 12-07-2011 09.00-Selesai Tim 2
4 Gununganyar Kamis / 14-07-2011 09.00-Selesai Tim 2
5 Tangsil Kamis / 14-07-2011 09.00-Selesai Tim 2
6 Maskuning Kamis / 14-07-2011 09.00-Selesai Tim 1

Rencana anggaran pelaksanaan pembinaan/penilaian Gapoktan dibebankan pada anggaran APBD II tahun 2011.

Identifikasi Peran Pemangku Kepentingan (Stakeholder) dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu

2011-07-13T17:41:00.000-07:00

Ada 3 (tiga) kata kunci dalam bahasan makalah ini yaitu: identifikasi, pemangku kepentingan dan pengelolaan DAS. Identifikasi dalam arti sederhana adalah pengenalan. Identifikasi berasal dari kata “identification” yang berarti suatu prosedur pemberian tanda dari suatu variabel atau bentuk tertentu dengan menggunakan character, alphanumeric atau simbol lainnya. Identifikasi juga dapat diartikan pekerjaan mencari dan mengenal ciri-ciri taksonomi individu yang beraneka ragam dan memasukannya dalam suatu takson.(DOWNLOAD FILE)
Para pemangku kepentingan (stakeholders)

adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalam pengelolaan DAS.
Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktifitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
Dengan demikian Identifikasi Peran Pemangku Kepentingan (Stakeholder) dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara sederhana dapat diartikan “pengenalan peran atau tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktifitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

Latar Belakang
Selama ini sejumlah kegiatan dan proyek yang berkaitan dengan pengelolaan DAS telah dilaksanakan oleh Kementrerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian negara Lingkungan Hidup (KLH) dan pihak-pihak lainnya. Masing-masing instansi mempunyai pendekatan yang berbeda dalam kegiatan pengelolaan DAS baik dalam unit perencanaan maupun implementasinya sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan DAS merupakan hal yang sangat kompleks baik ditinjau dari banyaknya pihak yang terlibat maupun aspek-aspek yang ada di dalam suatu DAS. Dengan kondisi yang demikian maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat menciptakan percepatan dalam pengelolaan DAS secara ideal.
Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masing-masing lembaga tersebut cenderung bersifat sektoral, dan oleh karenanya, seringkali terjadi tabrakan kepentingan (conflict of interest) antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan DAS. Untuk menghindari terjadinya tabrakan kepentingan, diperlukan klarifikasi dan identifikasi secara jelas tugas dan wewenang masing-masing lembaga dalam menjalankan fungsinya. Selain masalah tabrakan kepentingan, masalah lain yang umum terjadi dalam pengelolaan sumberdaya yang melibatkan banyak lembaga adalah masalah kerjasama dan koordinasi antar lembaga.
Oleh karena itu, pengaturan kelembagaan dan regulasi yang mengatur mekanisme kerja antar lembaga tersebut harus disiapkan dengan matang sehingga dapat menghasilkan pola kerjasama dan koordinasi yang optimal. Menyadari adanya keterbatasan dalam hal kapasitas kelembagaan dan besarnya tingkat kesulitan dalam melaksanakan pengaturan kelembagaan dalam pengelolaan DAS, terutama dalam sistem pengelolaan yang mengandalkan pada pola kerjasama dan koordinasi antar lembaga, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah:
a. Melakukan identifikasi dan membuat daftar seluruh lembaga dan pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan DAS termasuk mereka yang diprakirakan akan terkena dampak atas pelaksanaan program pengelolaan DAS.
b. Melakukan identifikasi peran tugas dan wewenang masing-masing lembaga dan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.
c. Merumuskan bentuk lembaga atau badan pengelola DAS yang sesuai dengan karakteristik biogeofisik dan sosial, ekonomi dan budaya serta letak geografis DAS.

Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Pengelolaan DAS
Pengelolaan DAS terpadu merupakan upaya pengelolaan sumberdaya yang menyangkut berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda, sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh banyak pihak, tidak semata-mata oleh pelaksana langsung di lapangan tetapi oleh pihak-pihak yang berperan dari tahapan perencanaan, monitoring sampai dengan evaluasinya. Masyarakat merupakan unsur pelaku utama, sedangkan pemerintah sebagai unsur pemegang otoritas kebijakan, fasilitator dan pengawas yang direpresentasikan oleh instansi-instansi sektoral Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Pengelolaan DAS.
Stakeholder Pemerintah yang dapat berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan DAS antara lain: Departemen Kehutanan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Departemen Perikanan dan Kelautan, Departemen Kesehatan dan Kementerian negara Lingkungan Hidup (KLH). Departemen Kehutanan terutama berperan dalam penatagunaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi DAS. Departemen Pekerjaan Umum berperan dalam pengelolaan sumberdaya air dan tata ruang. Departemen Dalam Negeri berperan dalam pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah. Departemen Pertanian berperan dalam pembinaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pertanian dan irigasi. Departemen ESDM berperan dalam pengaturan air tanah, reklamasi kawasan tambang. Departemen Perikanan dan Kelautan berperan dalam pengelolaan sumberdaya perairan, sedangkan KLH dan Departemen Kesehatan berperan dalam pengendalian kualitas lingkungan.
Pemerintah Daerah Provinsi berperan sebagai koordinator/fasilitator/regulator/ supervisor penyelenggaraan pengelolaan DAS skala provinsi dan memberi pertimbangan teknis penyusunan rencana Pengelolaan DAS yang lintas Kabupaten/Kota, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta instansi teknis terkait di dalamnya berperan sebagai koordinator/fasilitator/regulator/ supervisor penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten/kota dan memberi pertimbangan teknis penyusunan rencana Pengelolaan DAS di wilayah kabupaten/kota serta dapat berperan sebagai pelaksana dalam kegiatan-kegiatan tertentu.
Pihak-pihak lain yang mendukung keberhasilan pengelolaan DAS antara lain: unsur legislatif, yudikatif, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, LSM dan Lembaga Donor. Dengan demikian dalam satu wilayah DAS akan terdapat banyak pihak dengan masing-masing kepentingan, kewenangan, bidang tugas dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga tidak mungkin dikoordinasikan dan dikendalikan dalam satu garis komando.
Oleh karena itu koordinasi yang dikembangkan adalah dengan mendasarkan pada hubungan fungsi melalui pendekatan keterpaduan. Di antara para pihak yang terlibat harus dikembangkan prinsip saling mempercayai, keterbukaan, tanggung jawab, dan saling membutuhkan. Dengan demikian dalam pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu ada kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap pihak (siapa, mengerjakan apa, bilamana, dimana, dan bagaimana).
Sundawati dan Sanudin (2009) mengelompokkan stakeholder berdasar kemanfaatan terhadap program/kegiatan, yaitu pemangku kepentingan primer (utama), pemangku kepentingan sekunder (pendukung), dan pemangku kepentingan kunci. Pemangku kepentingan utama merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung atau memperoleh manfaat dan terkena dampak langsung dari suatu kebijakan, program, dan proyek. Pemangku kepentingan pendukung adalah pemangku kepentingan yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Pemangku kepentingan kunci merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan.
Peran masing-masing Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Pengelolaan DAS

1. Lembaga Pemerintah
A. Pemerintah Daerah Provinsi berperan:
• sebagai koordinator/ fasilitator/ regulator/ supervisor penyelenggaraan pengelolaan DAS skala provinsi,
• memberi pertimbangan teknis penyusunan rencana Pengelolaan DAS yang lintas Kabupaten/Kota
B. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berperan:
• koordinator/ fasilitator/ regulator/ supervisor penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten/kota,
• memberi pertimbangan teknis penyusunan rencana Pengelolaan DAS di wilayah kabupaten/kota serta dapat berperan sebagai pelaksana dalam kegiatan-kegiatan tertentu
C. Dinas Kehutanan berperan:
• Memberdayakan masyarakat dalam bidang kehutanan dan perkebunan,
• penatagunaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi DAS
D. Dinas Pertanian berperan:
• Memberdayakan masyarakat dalam bidang pertanian,
• Pembangungan dan Pemanfaatan air pada jaringan irigasi tersier.
E. Dinas Perikanan berperan:
• pemanfaatan sumberdaya air.
F. Dinas Pengairan berperan:
• Pengelolaan dan pembangunan jaringan irigasi,
• Membimbing masyarakat dalam perijinan pengairan,
G. Dinas Kesehatan dan Badan Lingkungan berperan:
• pengendalian kualitas lingkungan.
H. Dinas Pariwisata berperan:
• Memanfaatkan perairan sebagai wisata.
I. BPDAS berperan:
• Menyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai;
• Mengembangkan model pengelolaan daerah aliran sungai;
• Pengembangan kelembagaan dan kemitraan pengelolaan daerah aliran sungai;
2. Lembaga Non Pemerintah
A. Perguruan Tinggi Swasta, berperan:
• sebagai lembaga independen yang bergerak di bidang research dan development DAS,
B. Lembaga Swadaya Masyarakat, berperan:
• Sebagai memelihara dan memanfaatkan kuantitas dan kualitas air.

IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN BERDASAR PERAN DAN FUNGSI

IDENTIFIKASI TINGKAT PENGARUH DAN KEPENTINGAN

KUADRAN ANALISIS

ANALISIS PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK

2011-06-29T17:31:00.000-07:00

Berikut hasil penelitian saudara Andreas Avelinus Suwantoro tentang Pertanian Organik:1.1. Latar Belakang /span>Menjelang tutup abad XX keadaan pangan dunia sangat memprihatinkan.Produksi pangan tidak merata dan lebih dikuasai oleh negara-negara maju. Hampir seperempat penduduk dunia setiap hari berangkat tidur dengan perut kosong. Meskipun kelaparan dan malgizi sudah diperangi dengan upaya yang makin meningkat, namun masih ada semilyar orang yang menderita kelaparan terus menerus, yang 455 juta diantaranya menderita malgizi gawat. Hampir seluruh penderita ini hidup dinegaranegara sedang berkembang yang paling miskin (Tanco, Jr dalam Notohadiprawiro, T,1995). Kekurangan pangan yang akan menimbulkan kelaparan tidak akan dapat diatasi jika negara-negara berkembang sebagai suatu keseluruhan tidak dapat memacu pertumbuhan produksi pangan mereka (download file lengkap) seiring dengan laju pertambahan penduduk yang begitu cepat.

Peningkatan pertumbuhan produksi pangan kiranya akan sulit dilakukan karena tidak semua negara berkembang memiliki ketersediaan lahan yang layak / subur untuk mengembangkan pertanian dan produksi pangan. Penguasaan teknologi yang kurang sepadan akan menghambat upaya untuk mengubah lahan yang kurang layak / tidak subur menjadi layak untuk pengembangan pertanian. Untuk mengatasi kelangkaan pangan tersebut harus ada upaya untuk dapat meningkatkan laju produksi hasil-hasil pertanian secara signifikan dengan suatu terobosan upaya yang nyata. Negara – negara berkembang pada khususnya harus mengerahkan segala sumber dayanya untuk dapat memproduksi pangan yang cukup bagi rakyatnya. Upaya meningkatkan hasil – hasil pertanian secara nyata menarik para peneliti di berbagai lembaga penelitian untuk dapat menghasilkan tanaman – tanaman dengan tingkat produktifitas yang mengagumkan. Untuk itu pertanian harus diusahakan secara “modern” dengan menyediakan bibit unggul, pestisida, pupuk kimia dan melakukan mekanisasi pertanian.

Pengusahaan pertanian secara “modern” inilah yang disebut sebagai revolusi hijau. Revolusi hijau telah memainkan peranan yang sangat vital dalam mengatasi kelaparan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam dekade awal,revolusi hijau mengalami perkembangan yang pesat dan dapat mencukupi kebutuhan pangan sesuai laju pertambahan penduduk dunia. Tidak terkecuali, negara kita juga menerapkan revolusi hijau yang menjadi prioritas program pemerintah pada masa Orde Baru. Segala upaya dan banyak dana disediakan untuk mendukung program ini sehingga pada tahun 1984, Indonesia pernah mencapai swadaya beras. Petani tidak banyak mempunyai pilihan didalam memilih jenis padi yang akan ditanam karena sudah ditentukan oleh Pemerintah. Revolusi hijau diterapkan diseluruh Indonesia terlebih pada daerah-daerah yang dikenal sebagai sentra produksi pangan tidak terkecuali di Kabupaten Magelang yang merupakan salah satu kabupaten penghasil pangan di Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah memperkenalkan kepada petani teknologi revolusi hijau dengan suatu asumsi bahwa teknologi tersebut akan meningkatkan produksi, dan dengan peningkatan produksi yang dicapai akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran petani. Akhir tahun 1969 dengan adanya BIMAS dan INMAS sebagai pelaksana Revolusi Hijau, situasi pertanian dan pedesaan awalnya seolah nampak subur makmur dengan diperkenalkan bibit-bibit IR 5, IR. 8, IR 33, IR 64 dan seterusnya. Namun dalam jangka panjangnya ternyata sangat mengecewakan. Benih-benih lokal dipunahkan, budaya pertanian dipaksakan, petani dibodohkan menjadi petani paket, tidak mengulir budi. Proses pembodoan kaum tani tersebut terus berlanjut sampai kini, belum ada kesudahannya. Demikian juga pembunuhan bumi dan kaum tani berkelanjutan. Kaum tani semakin tergantung dari benih pabrik, pupuk buatan (Urea dan sejenisnya), pestisida kimia,dan lain - lain. (Utomo, 2007).

Kritik terhadap revolusi hijau adalah terlalu tergantung pada input tinggi,khususnya pupuk kimia dan insektisida kimia. Ratchel Carson secara dini sudah memperingatkan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan pestisida yang berlebihan. Penulis buku Silent Spring yang merupakan salah satu ahli biologi kelautan mengungkapkan bahwa pestisida sebagai salah satu paket pertanian modern memiliki dampak yang bersifat toksik bagi organisme lain dan mengganggu ekologi tanaman. Kondisi yang demikian juga terjadi di Kabupaten Magelang. Seiring dengan berjalannya waktu akibat dari pemakaian pupuk dan pestisida kimia secara terus menerus menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan terjadinya kerusakan lingkungan. Hasil analisa tanah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Magelang dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah Tahun 2004 diperoleh hasil bahwa hampir semua lokasi di Kabupaten Magelang mempunyai kandungan N total rendah sampai sangat rendah (0,02 – 0,39%). Hal ini diduga karena di sebagian besar tanah di Kabupaten Magelang memiliki kandungan C organik yang relatif rendah (0,12 – 3,72%) sebagai akibat dari mulai berkurangnya penggunaan pupuk organik. Di sisi yang lain tanah-tanah di Kabupaten Magelang sudah sudah kaya akan unsur hara P. Tingginya unsur hara P dalam tanah disamping karena akumulasi dari proses pemupukan fosfat (TSP, SP 36 dan lain-lain) yang dilakukan selama bertahun-tahun juga disebabkan karena sebagian besar tanah-tanah di Kabupaten Magelang memiliki kandungan alofan yang cukup tinggi. Mineral alofan menjadi penyebab rendahnya efisiensi pemupukan P oleh karena kemampuannya mengikat unsur P sangat tinggi.

Revolusi hijau dengan asumsi yang mendasarkan pada pertumbuhan itu ternyata salah. Pertumbuhan produksi yang berhasil dicapai tidak mampu mengangkat kesejahteraan petani. Revolusi hijau justru meminggirkan petani. Petani menjadi tergantung pada perusahaan-perusahaan besar untuk menjalankan usaha pertanian mereka. Selain memarjinalkan petani revolusi hijau juga membawa dampak kerusakan yang luas terhadap lingkungan. Tanah persawahan semakin lama menjadi semakin keras dan bantat. Penggunaan pupuk kimia meningkat dari waktu kewaktu. Serangan hama menjadi semakin eksplosif dan menuntut penggunaan pestisida yang semakin meningkat pula. Pestisida tidak hanya mematikan hama tanaman tetapi juga memusnahkan banyak kehidupan yang lain. Dunia Barat, sebagai penggagas pertanian modern sudah lama menyadari dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahan-bahan kimia sintetis dalam dunia pertanian. Kini mereka sudah beralih kepada sistem pertanian tanpa bahan kimia sintetik atau yang dikenal dengan pertanian organik.

Pertanian organik di Magelang khususnya untuk tanaman padi sudah dirintis jauh
hari ketika revolusi hijau masih dilaksanakan secara represif dan kebebasan menanam
belum diperoleh para petani. Sawangan yang merupakan salah satu kecamatan di
Kabupaten Magelang dapat dikatakan sebagai daerah rintisan pertanian organik.
Pengembangan pertanian organik di Sawangan dirintis kelompok tani yang dibentuk
tahun 1996 oleh Rama Kirjito, pastor di Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan
Magelang. Mereka mengadakan pertemuan rutin seminggu sekali, termasuk dengan
perwakilan kelompok tani organik dari dari beberapa wilayah. Kelompok tani ini
awalnya mengkhususkan produknya pada padi varietas Rojolele dan Andelrojo yang
keduanya merupakan padi lokal. Saat itu segmen pasar sudah terbentuk, baik di
Magelang, Yogyakarta, dan sekitamya. Hotel Puri Asri, hotel yang cukup bergengsi di
Magelang secara rutin mengambil beras dari kelompok tersebut. Sayangnya, permintaan
pasar yang meningkat ketika itu tidak diikuti dengan pengawasan stabilitas mutu. Demi
memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, ada oknum yang berlaku tidak jujur
dengan mencampurkan beras anorganik ke dalam beras kemasan organik. Akhimya
semua produk dikembalikan dan pasar tidak percaya lagi pada produk kelompok tani ini.
Sejak saat itu kegiatan mereka terhenti.

Para pelaku pertanian organik karena berasal dari latar belakang yang beragam
menyebabkan beragam pula motif dan kepentingan yang mendasarinya. Para pelaku
pertanian organik yang terlalu berorientasi pada keuntungan ekonomi sesaat seringkali
melupakan prinsip – prinsip dari pertanian organik yang terdiri dari prinsip kesehatan,ekologi, keadilan dan perlindungan. Orientasi ekonomi sering kali menyebabkan aspek perlindungan lingkungan menjadi suatu hal yang terabaikan.
Dalam kurun waktu yang kurang lebih sama, Mitra Tani, sebuah LSM yang berkantor di Yogyakarta mengembangkan pertanian ramah lingkungan di Kecamatan Sawangan. Pertanian ramah lingkungan merupakan sistem pertanian yang mengarah kepada pertanian organik tetapi dalam pelaksanaannya masih menggunakan pupuk pabrikan sebagai pupuk dasar. Mitra Tani kurang berhasil dalam mengembangkan sistem pertanian ini karena dalam beberapa hal kelompok-kelompok tani merasa sering “dimanfaatkan” oleh LSM. Banyak petani yang merasa diklaim secara sepihak sebagai anggota atau binaan LSM tersebut. Lahan sawah yang mereka kelola sering dimanfaatkan sebagai semacam “etalase” untuk berbagai kunjungan atau laporan kegiatan untuk kepentingan ekonomi / dana bantuan sementara pendampingan yang dilakukan tidak banyak dirasakan manfaatnya.

Tahun 2003 muncul kelompok tani baru di Sawangan dengan nama Paguyuban
Petani Lestari (P2L) yang memulai usaha dengan pembibitan ikan. P2L saat ini fokus
pada pengembangan padi organik lokal menthik wangi yang merupakan trade mark dari
Kecamatan Sawangan. Dari kurun waktu 2003 – sampai dengan saat ini, P2L mampu
menjaga produksi mereka secara berlanjut. Dengan perlakuan secara organik gabah hasil
produksi anggota dihargai lebih tinggi daripada gabah yang dikelola secara
konvensional. Produk yang dijual ke pasar dalam setiap bulannya antara 3 – 5 ton beras. P2L belum bisa memenuhi seluruh permintaan yang masuk karena keterbatasan lahan dan pendanaan. Kelompok mengalami kesulitan untuk mengajak petani yang lain
bergabung melaksanakan usaha tani padi mereka secara organik.

Para petani konvensional beranggapan apabila ia melakukan budidaya secara
organik ada banyak kesulitan yang akan dihadapi. Salah satu kesulitan terbesar, para
petani konvensional mempunyai kekhawatiran akan mengalami kesulitan dalam
memperoleh pupuk organik. Para petani belum melihat potensi lokal yang ada berupa
limbah pertanian yang tersedia melimpah yang dapat dikelola menjadi pupuk organik.
Para petani lebih senang membakar jerami atau limbah pertanian daripada
membenamkan jerami ke dalam tanah. Dengan melakukan pembakaran, petani menjadi
lebih mudah dalam menggarap lahan dan abu hasil pembakaran bisa langsung
dimanfaatkan menjadi pupuk. Jerami yang dibakar selain membawa manfaat juga
menimbulkan beberapa kerugian. Pembakaran akan menyebabkan pencemaran udara
dan menyebabkan hilangnya unsur hara dalam jumlah yang cukup banyak terutama
yang mudah menguap (Gambar 6.B).

Upaya perbaikan lingkungan terutama kondisi tanah baik yang berhubungan
dengan faktor fisik tanah, faktor kimia tanah maupun faktor hayati (biologis) tanah
melalui sistem pertanian organik membutuhkan kurun waktu yang cukup lama. Karena
alasan yang demikian seyogyanya lahan persawahan yang sudah dikelola secara organik
haruslah mendapat perlindungan supaya tidak tercemar oleh zat-zat kimia yang
merugikan. Kondisi di lapangan, para petani organik sering mengalami kekhawatiran
karena lahan persawahan mereka berdekatan dengan lahan pertanian hortikultura yang
masih menggunakan pupuk dan pestisida kimia sintetis secara intensif. Lahan pertanian
hortikultura dikelola oleh para petani pebisnis dengan cara menyewa puluhan hektar
lahan. Karena sifatnya menyewa, lahan pertanian hortikultura dapat berpindah di banyak lokasi sehingga semakin besar pula potensi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh model sistem pertanian yang demikian.

Di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi, P2L dengan para petani
anggotanya mampu membangun jaringan pasar dan mampu menjaga pasokan produk
beras organik secara rutin kepada konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian
organik dapat dikembangkan di Kecamatan Sawangan dan lebih luas lagi di Kabupaten
Magelang bertumpu pada potensi dan sumber daya lokal yang ada. Berbagai kegagalan
yang dialami oleh para pelaku pertanian organik sebelumnya bukan disebabkan oleh
faktor teknis budidaya tetapi karena disebabkan oleh hal-hal lain di luar faktor teknis. Melalui pertanian organik ada banyak keuntungan yang bisa diraih yaitu
keuntungan secara ekologis, ekonomis, sosial / politis dan keuntungan kesehatan.
Berbagai keuntungan tersebut selama ini masih terbatas dirasakan dan diyakini oleh para pelaku pertanian organik. Revolusi hijau dengan berbagai tawaran kemudahan semu
ternyata juga berpengaruh pada sikap mental para petani dengan menciptakan budaya
instan. Para petani dalam melaksanakan usaha pertanian menginginkan dapat
memperoleh hasil yang banyak dalam waktu singkat dan tidak terlalu direpotkan. Pupuk
organik yang bersifat ruah, oleh para petani konvensional dilihat sebagai sesuatu yang merepotkan dan membutuhkan lebih banyak tenaga untuk mengelola dan
memanfaatkannya. Demikian juga halnya dengan berbagai tanaman yang dapat
digunakan sebagai pestisida organik tidak lagi banyak dimanfaatkan karena selain
keterbatasan pengetahuan juga dipandang sebagai sesuatu yang merepotkan. Kesadaran
untuk mengelola lingkungan menjadi lebih baik sering kali dikalahkan oleh
pertimbangan teknis.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya
mengembangkan sistem pertanian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,
pertanian organik menjadi salah satu pilihan yang dapat diambil. Pemerintah akhirnya
mempunyai komitmen untuk mengembangkan pertanian organik yang pada awal
revolusi hijau tidak mendapat perhatian yang memadai. Departemen Pertanian
mencanangkan Program Go Organik 2010 dengan berbagai pentahapannya yang
dimulai pada tahun 2001.

1.2. Perumusan Masalah
Revolusi hijau menimbulkan dampak negatif yang nyata terhadap lingkungan.
Hasil analisa tanah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Magelang dan Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah Tahun 2004 membuktikan hal
tersebut. Pertanian Organik di Sawangan dirintis jauh hari ketika Revolusi Hijau masih dijalankan secara represif oleh pemerintah. Fakta di lapangan pertanian organik sempatberkembang dalam situasi yang demikian meskipun akhirnya ditinggalkan oleh pasar.Kondisi sekarang ketika para petani mempunyai kebebasan untuk menanam apa
saja dan memilih teknik budidaya yang dikehendaki pertanian organik belum menunjukkan perkembangan yang siginifikan baik dalam artian jumlah pelaku maupun
luasan lahan bahkan ketika pemerintah sudah mencanangkan Program Go Organik 2010.
P2L selama ini belum mampu memenuhi seluruh permintaan beras organik. Berbagai
keuntungan yang diperoleh dan dirasakan oleh para pelaku pertanian organik belum
menjadi daya tarik bagi para petani konvensional. Para pelaku pertanian padi organik belum mengacu pada standar tertentu yangdisepakati bersama. Selain belum adanya standar yang diacu bersama, adanyapemahaman yang beragam mengenai pertanian organik menyebabkan pertanian organik dimaknai secara berbeda-beda dan masing-masing pelaku pertanian organik menetapkan sendiri standar mereka masing-masing yang berbeda satu sama lain.Dari beberapa uraian di atas dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut;
1. Bagaimana kegiatan pertanian organik dilaksanakan di Kecamatan Sawangan ?
2. Bagaimana komitmen Pemerintah Kabupaten Magelang (cq Dinas Pertanian) dalam
mengembangkan pertanian organik ?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi dan melakukan analisis terhadap kendala yang dihadapi oleh para
petani organik dalam menjalankan dan mengembangkan usaha pertanian mereka di
Kecamatan Sawangan.
2. Merumuskan pendekatan perencanaan kebijakan pengembangan pertanian organik di
Kecamatan Sawangan

1.4. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang berguna dalam:
1. Memberi masukan mengenai berbagai kendala yang dihadapi oleh petani dalam
menjalankan dan mengembangkan pertanian organik khususnya di Kecamatan
Sawangan dan Kabupaten Magelang secara umum.
2. Memberi masukan untuk perencanaan pengembangan pertanian organik sesuai
dengan potensi daerah dan kondisi masyarakat petani khususnya di Kecamatan
Sawangan dan Kabupaten Magelang secara umum.

KUOTA DAN PERSYARATAN SERTIFIKASI PENYULUH PERTANIAN

2011-06-27T00:33:00.000-07:00

Berikut ini isi pokok surat Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor 2130/KP.460/J/5/2011, tanggal 19 Mei 2011, tentang kuota sertifikasi penyuluh pertanian.
Sebagaimana telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K), bahwa Penyuluh Pertanian, Perikanan,dan Kehutanan selain sebagai pejabat fungsional jugs merupakan profesi. Bagi Penyuluh yang dinyatakan memenuhi persyaratan sertifikasi melalui uji kompetensi berhak (download file) memperoleh tunjangan profesi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Organisasi Kementerian Pertanian diyatakan bahwa Badan Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menyelenggarakan fungsi standardisasi dan sertifikasi SDM Pertanian.

Untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tersebut, Menteri Pertanian melalui Surat No. 388/Kp.410/M/8/2010 perihal : Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian, menugaskan BPSDMP menyelenggarakan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian PNS. Rangkaian kegiatan Sertifikasi Profesi dimulai dari Diklat Pembekalan (Pra Asesmen), Diklat Profesi dan diakhiri dengan Uji Kompetensi (Asesmen) bagi Penyuluh Pertanian PNS.

Agar pelaksanaan sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian PNS berjalan secara efektif dan efisien, BPPSDMP telah melakukan persiapan-persiapan yaitu :
1. Menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian PNS, Peraturan Kepala Badan PSDMP Nomor : 71/Per/Kp.460//6/2010;
2. Menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian PNS, Peraturan Kepala Badan PPSDMP Nomor : 92/Per/Kp.460/J/05/11;
3. Menetapkan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak I (LSP-PI), Lembaga Diklat Profesi (LDP), dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).
4. Menyediakan anggaran kegiatan sertifikasi profesi/diktat di tingkat pusat dan UPT Pelatihan melalui APBN tahun 2011. Untuk Tahun 2011, Calon Penyuluh Pertanian PNS yang akan dipanggil mengikuti Diklat dan dilanjutkan dengan proses sertifikasi profesi yaitu; (1) Diklat Pembekalan sebanyak 880 orang dan (2) Diklat Profesi sebanyak 540 orang;
5. Menetapkan alokasi 880 Calon Peserta Diklat pembekalan bagi Penyuluh Pertanian PNS Kelompok Terampil dan Ahli Tahun 2011 per Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lampiran 1);
6. Menetapkan alokasi 880 Calon Peserta Diklat Profesi Penyuluh Pertanian PNS dan tempat Diklat berdasarkan Sub Sektor (Tamanan Pangan, Hortikultura, Perternakan dan Perkebunan) per Provinsi, Tempat dan Jumlah Peserta Diklat Tahun 2011 (Lampiran 2);
7. Menetapkan tempat, alamat dan jadwal Diklat Pembekalan dan Diklat Profesi sekaligus sebagai tempat/jadwal Pra Asesmen dan Uji Kompetensi (Lampiran 3).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kedasama Saudara untuk menugaskan Kepala yang menangani Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di provinsi dan kabupaten/kota untuk menetapkan Penyuluh Pertanian PNS yang akan mengikuti kegiatan Sertifikasi profesi dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Kepala Kelembagaan Penyuluhan Provinsi dan kabupaten/kota bersama-sama menetapkan nama Penyuluh Pertanian PNS sesuai dengan alokasi dari Kementerian Pertanian(LampAran 1) dan dirind berdasarkan sub sektor (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan) dan kelompok jabatan fungsional (Lampiran 2);
2.
3. Mengirimkan daftar nama peserta Diklat Pembekalan kepada Balai Besar/Balai Diklat UPT Pelatihan Kementerian Pertanian (Lampiran 3) selambat-lambatnya tanggal 4 Juli 2011 dengan tembusan kepada : (a). Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian; (b). Kepala Pusat Pelatihan Pertanian dan (c). Kepala Pusat Pendidikan, Stanclardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian selaku Kepala LSP-131;
4. Pembiayaan selama mengikuti Diklat dan Uji Kompetensi yang meliputi akomodasi/konsumsi dan biaya transportasi dibebankan pads Balai Besar/Balai Diklat UPT Pelatihan Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penyuluh Pertanian PNS yang dipanggil sebagai peserta Diklat Pembekalan wajib membawa kelengkapan persyaratan Pra Asesmen sesuai dengan yang tercantum pads Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian PNS;
6. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan yang telah ditetapkan pads Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Berta ketentuan lain (Lampiran 4) yang tercantum pads Lampiran Surat ini akan dikembalikan ke instansi asal tanpa pengyandan transport dan biaya lainnya,
7. Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian PNS dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian PNS dapat diakses melalui website Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (www.deptan.go.id/bpsdmp/).
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

PETUNJUK TEKNIS / JUKNIS SERTIFIKASI PENYULUH PERTANIAN

2011-06-24T00:01:00.001-07:00

Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (SP3K) menyatakan bahwa Pekerjaan penyuluh pertanian
merupakan profesi. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan menyatakan bahwa setiap penyuluh pertanian yang telah mendapat sertifikat profesi sesuai dengan standar kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya, diberikan tunjangan profesi penyuluh. (download file)

Sebagai tindak lanjut dari semangat melaksanakan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut telah ditetapkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang penyuluh pertanian melalui keputusan Meneteri Tenaga Kerja dan transmigrasi RI No. 29/Men/III/2010. Agar sertifikasi profesi penyuluh pertanian dp berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah ditetapkan pula peraturan Kepala Badan Nomor 71/Per/KP.460J/6/10 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Profesi penyuluh pertanian. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta penjaminan mutu pelaksanaan sertifikasi perlu ditetapkan petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Profesi penyuluh pertanian

Dasar Hukum
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigras Ri I No.Kep. 29/Men/III/2010 Tentang Standar Kompetensi Kerja NasionaI Indonesia (SKKNI) Bidang Penyuluh Pertanian

2. Peraturan Kepala Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMNP) No. 71/Per/KP.460J/6/10

3. Peraturan Kepala Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMNP) No …………….tentang pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1) Penyuluh pertanian.

4. Pedoman Badan nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) No. 206 tentang Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi (TUK)
MOHON MA'AF FILE MASIH DALAM PROSES UPLOAD

Hubungan Tingkat Adopsi Inovasi Petani Terhadap Penyuluhan Pemanfaatan Mikroorganisme Lokal.

2011-06-14T00:25:00.000-07:00

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan di Desa Besuk Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso menunjukan bahwa petani mempunyai tigkat respon tinggi di daerah penelitian yaitu pendidikan mempunyai respon yang paling tinggi sehingga pelaksanaan pemanfaatan mikroorganisme lokal pada komoditas padi yang dianjurkan bisa dilakukan dengan baik oleh karena tersebut petani ini sudah berfikiran modern dan cukup mampu dalam usahatninya dan juga mempunyai keinginan untuk mencoba yang cukup tinggi.(download file)Hasil uji One-Sample t Test diperoleh nilai t hitung adalah 1.241 sedangkan dengan nilai t tabel untuk df = 40 pada taraf signifikan α =0.222 t tabel = 2.001.Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima artinya hubungan tingkat adopsi petani terhadap penyuluhan pemanfaatan mikroorganisme lokal

pada komoditi padi tegolong sangat diminati petani. Diantara Umur, pendidikan, luas lahan dan pengalaman bekerja yang paling berpengaruh terhadap adopsi inovasi petani terhadap penyuluhan pemanfaatan mikroorganisme lokal pada komoditi padi adalah variabel pendidikan.Melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan secara, rutin, teratur dan berkesinambungan dapat mendukung dan meningkatkan peran serta aktif petani. Dengan demikian dapat membangkitkan kreatifitas guna terwujudnya petani mandiri dan tangguh yang memiliki keterampilan dan respontif terhadap penerapan inovasi.Diharapkan pada petani untuk lebih giat lagi dan mencoba dalam menerapkan teknologi baru sehingga akan memaksimalkan pendapatan petani.

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Usaha Sapi Potong Sistem Kereman

2011-06-14T00:16:00.000-07:00

RINGKASAN
Penelitian dilaksanakan pada Bulan Juli sampai Agustus 2010, dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha penggemukan sapi potong sistem kereman.Sampel yang digunakan 70 peternak, terdiri dari peternak sapi lokal 42 orang dan peternak sapi hasil kawin suntik sebanyak 28 orang. Metode penelitian yang (download file) digunakan dengan cara suvey. Hasil komputasi dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 17 menunjukkan koefisien determinasi (adjusted R2) 0.672 berarti 67,2% pendapatan (Y) dipengaruhi oleh variasi pengalaman (X1), jumlah keluarga (X2), biaya bibit (X3) dan biaya pembuatan kandang (X4),

sedangkan 32,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model yang terangkum dalam kesalahan random. Hal ini diperkuat dengan hasil analisis estimasi Uji F hitung diperoleh nilai 29,27 dengan taraf signifikan α < 0,01
Hasil analisis regresi parsial pengaruh pengalaman peternak (X1) terhadap pendapatan diperoleh koefisien 9976,151 dengan taraf signifikansi 0,096 atau α < 0,100, berarti pengalaman peternak berpengaruh nyata terhadap pendapatan, dengan kata lain bahwa kenaikan pengalaman berusahatani ternak sapi kereman selama 1 tahun dengan asumsi variabel lain tetap maka akan diikuti kenaikan pendapatan peternak sebesar Rp. 9.997,15. Koefisien regresi jumlah anggota keluarga (X2) 5.7250,592 dengan taraf signifikansi α = 0.211atau (α > 0,100), berarti variabel jumlah anggota keluarga berpengaruh tidak nyata terhadap perolehan pendapatan peternak. Koefisien regresi harga bibit ternak (X3) 0,251 taraf signifikansi α = 0,000 (α < 0,01), berarti harga bibit ternak berpengaruh nyata terhadap pendapatan peternak. Koefisien tersebut berimplikasi bahwa setiap kenaikan biaya pembelian bibit satu rupiah maka akan meningkatkan pendapatan peternak sebesar Rp 0,251 dengan asumsi faktor lain konstan. Sedangkan koefisien biaya pembuatan kandang (X4) -0.202 dengan taraf signifikansi α = 0.097 (α < 0,100) berarti biaya pembuatan kandang berpengaruh nyata terhadap pendapatan peternak. Sifat hubungan negatif, berarti setiap kenaikan biaya kandang Rp. 1,00 maka akan menurunkan pendapatan peternak sebesar Rp. 0,202. Hal ini terjadi karena peternak pada umumnya mengaplikasikan biaya pembuatan kandang yang berlebihan, padahal kandang ternak sapi kereman tidak membutuhkan ukuran yang terlalu besar, karena untuk mengurangi gerak dari sapi. Hasil analisis regresi variabel dummy kawin suntik didapat t hitung 4.5412 dengan taraf signifikansi α = 0.000) (α < 0, 01) berarti sapi kereman hasil kawin suntik berbeda dengan kawin alam dalam perolehan pendapatan peternak.

PENDIDIKAN ORANG DEWASA (POD)

2011-06-12T19:43:00.000-07:00

Pendahuluan
Pada dasarnya "orang dewasa" memiliki banyak pengalaman baik dalam bidang pekerjaannya maupun pengalaman lain dalam kehidupannnya. Tentu saja untuk menghadapi peserta pendidikan yang pada umumnya adalah "orang dewasa" dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang berbeda dengan "pendidikan dan pelatihan" ala bangku sekolah, atau pendidikan konvensional yang sering disebut dengan pendekatan Pedagogis. Dalam praktek "pendekatan pedagogis" yang diterapkan dalam pendidikan dan pelatihan (DOWNLOAD FILE)seringkali tidak cocok. Untuk itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih cocok dengan "kematangan", "konsep diri" peserta dan "pengalaman peserta". Di dalam dunia pendidikan, strategi dan pendekatan ini dikenal dengan "Pendidikan Orang Dewasa" (Adult Education).

Pengertian
Malcolm Knowles dalam publikasinya yang berjudul "The Adult Learner, A Neglected Species" mengungkapkan teori belajar yang tepat bagi orang dewasa. Sejak saat itulah istilah "Andragogi" makin diperbincangkan oleh berbagai kalangan khususnya para ahli pendidikan.
Andragogi berasal dari bahasa Yunani kuno "aner", dengan akar kata andr- yang berarti laki-laki, bukan anak laki-laki atau orang dewasa, dan agogos yang berarti membimbing atau membina, maka andragogi secara harafiah dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar orang dewasa. Sedangkan istilah lain yang sering dipergunakan sebagai perbandingan adalah "pedagogi", yang ditarik dari kata "paid" artinya anak dan "agogos" artinya membimbing atau memimpin. Maka dengan demikian secara harafiah "pedagogi" berarti seni atau pengetahuan membimbing atau memimpin atau mengajar anak.
Karena pengertian pedagogi adalah seni atau pengetahuan membimbing atau mengajar anak maka apabila menggunakan istilah pedagogi untuk kegiatan pelatihan bagi orang dewasa jelas tidak tepat, karena mengandung makna yang bertentangan. Pada awalnya, bahkan hingga sekarang, banyak praktek proses belajar dalam suatu pendidikan yang ditujukan kepada orang dewasa, yang seharusnya bersifat andragogis, dilakukan dengan cara-cara yang pedagogis. Dalam hal ini prinsip-prinsip dan asumsi yang berlaku bagi pendidikan anak dianggap dapat diberlakukan bagi kegiatan pendidikan bagi orang dewasa.
Namun karena orang dewasa sebagai individu yang sudah mandiri dan mampu mengarahkan dirinya sendiri, maka dalam andragogi yang terpenting dalam proses interaksi belajar adalah kegiatan belajar mandiri yang bertumpu kepada warga belajar itu sendiri dan bukan merupakan kegiatan seorang guru mengajarkan sesuatu (Learner Centered Training / Teaching)
Asumsi-Asumsi Pokok
Malcolm Knowles dalam mengembangkan konsep andragogi, mengembangkan empat pokok asumsi sebagai berikut:
• Konsep Diri
Asumsinya bahwa kesungguhan dan kematangan diri seseorang, bergerak dari ketergantungan total (realita pada bayi) menuju ke arah pengembangan diri sehingga mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri dan mandiri. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa secara umum konsep diri anak-anak masih tergantung sedangkan pada orang dewasa konsep dirinya sudah mandiri. Karena kemandirian inilah orang dewasa membutuhkan untuk mendapatkan penghargaan orang lain sebagai manusia yang mampu menentukan dirinya sendiri (Self Determination) dan mampu mengarahkan dirinya sendiri (Self Direction). Apabila orang dewasa tidak menemukan dan menghadapi situasi dan kondisi yang memungkinkan timbulnya penentuan diri sendiri dalam suatu pelatihan, maka akan menimbulkan penolakan atau reaksi yang kurang menyenangkan. Orang dewasa juga mempunyai kebutuhan psikologis agar secara umum menjadi mandiri, meskipun dalam situasi tertentu boleh jadi ada ketergantungan yang sifatnya sementara.

Hal ini menimbulkan implikasi dalam pelaksanaan praktek pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan iklim dan suasana pembelajaran dan diagnosa kebutuhan serta proses perencanaan pendidikan.
• Peranan Pengalaman
Asumsinya adalah bahwa sesuai dengan perjalanan waktu seorang individu tumbuh dan berkembang menuju ke arah kematangan. Dalam perjalanannya, seorang individu mengalami dan mengumpulkan berbagai pengalaman pahit-getirnya kehidupan, dimana hal ini menjadikan seorang individu sebagai sumber belajar yang kaya, dan pada saat yang bersamaan individu tersebut memberikan dasar yang luas untuk belajar dan memperoleh pengalaman baru. Oleh sebab itu, dalam teknologi pembelajaran orang dewasa, terjadi penurunan penggunaan teknik transmittal seperti yang dipergunakan dalam pelatihan konvensional dan menjadi lebih mengembangkan teknik yang bertumpu pada pengalaman. Dalam hal ini dikenal dengan "Experiential Learning Cycle" (Proses Belajar Berdasarkan Pengalaman).

Hal ini menimbulkan implikasi terhadap pemilihan dan penggunaan metoda dan teknik pembelajaran. Maka, dalam praktek pelatihan lebih banyak menggunakan diskusi kelompok, curah pendapat, kerja laboratori, sekolah lapangan (field school), melakukan praktek dan lain sebagainya, yang pada dasarnya berupaya untuk melibatkan peranserta atau partisipasi peserta pelatihan.
• Kesiapan Belajar
Asumsinya bahwa setiap individu semakin menjadi matang sesuai dengan perjalanan waktu, maka kesiapan belajar bukan ditentukan oleh kebutuhan atau paksaan akademik ataupun biologisnya, tetapi lebih banyak ditentukan oleh tuntutan perkembangan dan perubahan tugas dan peranan sosialnya.
Hal ini berbeda pada seorang anak, umumnya seorang anak belajar karena adanya tuntutan akademik atau biologisnya. Tetapi pada orang dewasa, kesiapan belajar ditentukan oleh tingkatan perkembangan mereka yang harus dihadapi dalam peranannya sebagai kader, pekerja, orang tua atau pemimpin organisasi.
Hal ini membawa implikasi terhadap materi pembelajaran dalam suatu pendidikan tertentu. Dalam hal ini tentunya materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan peran sosialnya.
• Orientasi Belajar
Asumsinya, pada anak (yang belajar) orientasi belajarnya ‘seolah-olah’ sudah ditentukan dan dikondisikan untuk memiliki orientasi yang berpusat pada materi pembelajaran (Subject Matter Centered Orientation). Sedangkan pada orang dewasa, memiliki orientasi belajar cenderung berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi (Problem Centered Orientation). Hal ini dikarenakan belajar bagi orang dewasa merupakan kebutuhan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan keseharian, terutama dalam kaitannya dengan fungsi dan peranan sosial orang dewasa.
Selain itu, perbedaan asumsi ini disebabkan juga karena adanya perbedaan perspektif waktu. Bagi orang dewasa, belajar lebih bersifat untuk dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dalam waktu segera. Sedangkan anak, penerapan apa yang dipelajari masih menunggu waktu hingga dia lulus dan sebagainya. Sehingga ada kecenderungan pada anak, bahwa belajar hanya sekedar untuk dapat lulus ujian dan memperoleh sekolah yang lebih tinggi.

Hal ini menimbulkan implikasi terhadap sifat materi pembelajaran atau pelatihan bagi orang dewasa, yaitu bahwa materi tersebut hendaknya bersifat praktis (menjawab kebutuhan) dan dapat segera diterapkan di dalam kenyataan sehari-hari.
Beberapa Implikasi Untuk Praktek
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan sementara beberapa perbedaan teoritis dan asumsi yang mendasari andragogi dan pedagogi (konvensional) yang menimbulkan berbagai implikasi dalam praktek.
Dalam pedagogi atau konsep pendidikan konvensional, karena berpusat pada materi pembelajaran (Subject Matter Centered Orientation) maka implikasi yang timbul pada umumnya peranan guru, pengajar, pembuat kurikulum, evaluator sangat dominan. Pihak murid atau peserta belajar lebih banyak bersifat pasif dan menerima. Paulo Freire, menyebutnya sebagai "Sistem Bank" (Banking System). Hal ini dapat terlihat pada hal-hal sebagai berikut:
• Penentuan mengenai materi pengetahuan dan ketrampilan yang perlu disampaikan yang bersifat standard dan kaku.
• Penentuan dan pemilihan prosedur dan mekanisme serta alat yang perlu (metoda & teknik) yang paling efisien untuk menyampaikan materi pembelajaran.
• Pengembangan rencana dan bentuk urutan (sequence) yang standard dan kaku
• Adanya standard evaluasi yang baku untuk menilai tingkat pencapaian hasil belajar dan bersifat kuantitatif yang bersifat untuk mengukur tingkat pengetahuan.
• Adanya batasan waktu yang demikian ketat dalam "menyelesaikan" suatu proses pembelajaran materi pengetahuan dan ketrampilan.
Dalam andragogi, peranan guru, pengajar atau pembimbing yang sering disebut dengan fasilitator adalah mempersiapkan perangkat atau prosedur untuk mendorong dan melibatkan secara aktif seluruh warga belajar, yang kemudian dikenal dengan pendekatan partisipatif. Dalam proses belajarnya melibatkan elemen-elemen:
• Menciptakan iklim dan suasana yang mendukung proses belajar mandiri.
• Menciptakan mekanisme dan prosedur untuk perencanaan bersama dan partisipatif.
• Diagnosis kebutuhan-kebutuhan belajar yang spesifik.
• Merumuskan tujuan-tujuan program yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar.
• Merencanakan pola pengalaman belajar.
• Melakukan dan menggunakan pengalaman belajar ini dengan metoda dan teknik yang memadai.
• Mengevaluasi hasil belajar dan mendiagnosis kembali kebutuhan-kebutuhan belajar, sebagai sebuah proses yang tidak berhenti.
Oleh karena itu, dalam memproses interaksi belajar dalam pendidikan orang dewasa, kegiatan dan peranan fasilitator bukanlah memindahkan pengetahuan dan ketrampilan kepada peserta pelatihan. Peranan dan fungsi fasilitator adalah mendorong dan melibatkan seluruh peserta dalam proses interaksi belajar mandiri, yaitu proses belajar untuk memahami permasalahan nyata yang dihadapinya, memahami kebutuhan belajarnya sendiri, dapat merumuskan tujuan belajar, dan mendiagnosis kembali kebutuhan belajarnya sesuai dengan perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu.
Dengan begitu maka tugas dan peranan fasilitator bukanlah memaksakan program atau kurikulum dari atas atau dari NGO yang dibuat di balik meja –yang berjarak/terlepas – dari kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi peserta belajar.
Langkah-Langkah Pokok Dalam Proses belajar Partisipatif (Andragogi)
Berdasarkan pada implikasi andragogi untuk praktek dalam proses pembelajaran kegiatan pelatihan, maka perlu ditempuh langkah-langkah pokok sebagai berikut:
1. Menciptakan Iklim Pembelajaran yang Kondusif
Ada beberapa hal pokok yang dapat dilakukan dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan suasana yang kondusif untuk proses pembelajaran, yaitu:
• Pengaturan Lingkungan Fisik
Pengaturan lingkungan fisik merupakan salah satu unsur dimana orang dewasa merasa terbiasa, aman, nyaman dan mudah. Untuk itu perlu dibuat senyaman mungkin:
• Penataan dan peralatan hendaknya disesuaikan dengan kondisi orang dewasa.
• Alat peraga dengar dan lihat yang dipergunakan hendaknya disesuaikan dengan kondisi fisik orang dewasa.
• Penataan ruangan, pengaturan meja, kursi dan peralatan lainnya hendaknya memungkinkan terjadinya interaksi sosial.
• Pengaturan Lingkungan Sosial dan Psikologis
Iklim psikologis hendaknya merupakan salah satu faktor yang membuat orang dewasa merasa diterima, dihargai dan didukung. Untuk itu diperlukan:
• Fasilitator lebih bersifat membantu dan mendukung.
• Mengembangkan suasana bersahabat, informal dan santai.
• Menciptakan suasana demokratis dan kebebasan untuk menyatakan pendapat tanpa rasa takut.
• Mengembangkan semangat kebersamaan.
• Menghindari adanya pengarahan dari siapapun.
• Menyusun kontrak belajar yang disepakati bersama
2. Diagnosis Kebutuhan Belajar
Dalam andragogi tekanan lebih banyak diberikan pada keterlibatan seluruh warga/peserta belajar di dalam suatu proses melakukan diagnosis kebutuhan belajarnya:
• Melibatkan seluruh pihak terkait (stakeholder) terutama pihak yang terkena dampak langsung atas kegiatan itu.
• Membangun dan mengembangkan suatu model kompetensi atau prestasi ideal yang diharapkan
• Menyediakan berbagai pengalaman yang dibutuhkan.
• Lakukan perbandingan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang ada, misalkan kompetensi tertentu.
3. Proses Perencanaan
Dalam perencanaan pendidikan hendaknya melibatkan semua pihak terkait, terutama yang akan terkena dampak langsung atas kegiatan pendidikan tersebut. Tampaknya ada suatu "hukum" atau setidak tidaknya suatu kecenderungan dari sifat manusia bahwa mereka akan merasa 'committed' terhadap suatu keputusan apabila mereka terlibat dan berperanserta dalam pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan:
• Libatkan peserta untuk menyusun rencana pendidikan, baik yang menyangkut penentuan materi pembelajaran, penentuan waktu dan lain-lain.
• Temuilah dan diskusikanlah segala hal dengan berbagai pihak terkait menyangkut pendidikan tersebut.
• Terjemahkan kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi ke dalam tujuan yang diharapkan dan ke dalam materi belajar.
• Tentukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara pihak terkait siapa melakukan apa dan kapan.
4. Memformulasikan Tujuan
Setelah menganalisis hasil-hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan yang disepakati bersama dalam proses perencanaan partisipatif. Dalam merumuskan tujuan hendaknya dilakukan dalam bentuk deskripsi tingkah laku yang akan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas. Dalam setiap proses belajar, tujuan belajar hendaklah mencakup tiga hal pokok yakni: kognitif, afektif, dan psikomotorik.
5. Mengembangkan Model Umum
Ini merupakan aspek seni dan arsitektural dari perencanaan pendidikan dimana harus disusun secara harmonis antara beberapa kegiatan belajar seperti kegiatan diskusi kelompok besar, kelompok kecil, urutan materi dan lain sebagainya. Dalam hal ini tentu harus diperhitungkan pula kebutuhan waktu dalam membahas satu persoalan dan penetapan waktu yang sesuai.
6. Menetapkan Materi dan Teknik Pembelajaran
Dalam menetapkan materi dan metoda atau teknik pembelajaran hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
• Materi pembelajaran hendaknya ditekankan pada pengalaman-pengalaman nyata dari peserta belajar.
• Materi belajar hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan berorientasi pada aplikasi praktis. Bukan berarti materi yang disusun hanya bersifat pragmatis.
• Metoda dan teknik yang dipilih hendaknya menghindari teknik yang bersifat pemindahan pengetahuan dari fasilitator kepada peserta, tetapi akan lebih baik jika bersifat mendorong ketajaman analisis dan metodologi.
• Metoda dan teknik yang dipilih hendaknya tidak bersifat satu arah namun lebih bersifat partisipatif, atau dalam bahasa Freire “dialogis”.
7. Peranan Evaluasi
Pendekatan evaluasi secara konvensional (pedagogi) kurang efektif untuk diterapkan bagi orang dewasa. Untuk itu pendekatan ini tidak cocok dan tidaklah cukup untuk menilai hasil belajar orang dewasa. Ada beberapa pokok dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar bagi orang dewasa yakni:
• Evaluasi hendaknya berorientasi kepada pengukuran perubahan perilaku setelah mengikuti proses pembelajaran / pelatihan.
• Sebaiknya evaluasi dilaksanakan melalui pengujian terhadap dan oleh peserta belajar itu sendiri (Self Evaluation).
• Perubahan positif perilaku merupakan tolok ukur keberhasilan.
• Ruang lingkup materi evaluasi "ditetapkan bersama secara partisipatif" atau berdasarkan kesepakatan bersama seluruh pihak terkait yang terlibat.
• Evaluasi ditujukan untuk menilai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program pendidikan yang mencakup kekuatan maupun kelemahan program.
• Menilai efektifitas materi yang dibahas dalam kaitannya dengan perubahan sikap dan perilaku.
Demikian bahan bacaan singkat. Untuk lebih jelasnya harus diuji melalui kegiatan riel dilapangan. Terima kasih.

LUHT4108 Pendidikan Orang Dewasa
Modul pendidikan orang dewasa ini memiliki bobot 2 SKS dan akan membahas berbagai konsep dan prinsip yang berkaitan dengan pendidikan orang dewasa yang harus dipahami oleh penyuluh pertanian agar dapat digunakan untuk mengajar petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Cakupan bahasan modul ini meliputi konsep dan prinsip sebagai berikut.
1. Pengertian pendidikan orang dewasa.
2. Perbedaan orang dewasa dan anak-anak.
3. Pengertian dan identifikasi gaya pembelajaran.
4. Jenis, ciri-ciri dan pemilihan gaya pembelajaran.
5. Mengenal corak kepribadian orang dewasa.
6. Dimensi penentu corak kepribadian orang dewasa.
7. Segi kuat dan segi lemah kepribadian orang dewasa.
8. Suasana pembelajaran orang dewasa.
9. Prinsip pendidikan orang dewasa.
10. Prinsip belajar orang dewasa.
11. Hakikat pendidik dalam pendidikan orang dewasa.
12. Pemandu dalam pendidikan orang dewasa.
13. Cara Belajar Lewat Pengalaman (CBLP) sebagai teknik pembelajaran orang dewasa.
14. (CBLP) Terstruktur dan Rencana Kepemanduan.
Keempat belas konsep dan prinsip ini saling berhubungan dan Baling terkait sehingga untuk mempelajarinya harus dilakukan secara berurutan dan tidak bisa dilakukan dengan meloncat-loncat. Tujuan akhir mempelajari modul ini adalah agar penyuluh pertanian dapat mengajar petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Mengajar petani adalah mengajar orang dewasa, oleh karena itu muara dari keempat belas konsep dan prinsip tersebut di atas pada hakikatnya adalah teknik pembelajaran orang dewasa dan penyusunan Rencana Kepemanduan dalam pendidikan orang dewasa. Namun, untuk dapat mempelajari kedua prinsip tersebut, Anda terlebih dahulu perlu mempelajari konsep dan prinsip nomor 1 sampai dengan nomor 12. Adapun susunan modul yang akan dipelajari dalam buku materi pokok mata kuliah ini adalah sebagai berikut.
Modul pertama, membahas mengenai pengertian dan konsep pendidikan orang dewasa terdiri dari 3 kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas tentang Pengertian Pendidikan Orang Dewasa, Kegiatan Belajar 2 membahas tentang Perbedaan Orang Dewasa dan Anak-anak, dan Kegiatan Belajar 3 membahas tentang Implikasi Kegiatan Pendidikan Orang Dewasa.

Modul kedua, membahas mengenai gaya pembelajaran orang dewasa, terdiri dari 2 kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas tentang Pengertian dan Identifikasi Gaya Pembelajaran serta Kegiatan Belajar 2 membahas tentang Jenis, Ciri-ciri dan Pemilihan Gaya Pembelajaran.
Modul ketiga, membahas mengenai corak kepribadian orang dewasa dan terdiri dari 3 kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas tentang Mengenal Corak Kepribadian Orang Dewasa, Kegiatan Belajar 2 membahas tentang Dimensi Penentu Corak Kepribadian Orang Dewasa, serta Kegiatan Belajar 3 membahas tentang Segi kuat dan Segi Lemah Kepribadian Orang Dewasa.
Modul keempat, membahas mengenai prinsip pendidikan dan belajar orang dewasa, terdiri dari 3 kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas tentang Suasana Pembelajaran Orang Dewasa, Kegiatan Belajar 2 membahas tentang Prinsip Pendidikan Orang Dewasa, serta Kegiatan Belajar 3 membahas tentang Prinsip Belajar Orang Dewasa.
Modul kelima, membahas mengenai mengajar orang dewasa, terdiri dari 2 kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas tentang Hakikat Pendidik dalam Pendidikan Orang Dewasa dan Kegiatan Belajar 2 membahas tentang Pemandu dalam Pendidikan Orang Dewasa.

Modul keenam, membahas mengenai teknik pembelajaran orang dewasa dan terdiri dari 2 kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas tentang CBLP sebagai Teknik Pembelajaran Orang Dewasa serta Kegiatan Belajar 2 membahas tentang CBLP Terstruktur dan Rencana Kepemanduan.
Cara mempelajari Buku Materi Pokok Pendidikan Orang Dewasa adalah sebagai berikut.
1. Pelajari isi setiap modul dengan sebaik-baiknya dengan cara membaca dan mendiskusikannya dengan rekan Anda.
2. Melatih diri dengan menjawab soal-soal yang ada pada latihan dan tes formatif. Apabila telah selesai, kemudian bandingkan jawaban Anda dengan jawaban yang ada pada akhir setiap modul.
3. Apabila ada kesulitan, diskusikan dengan teman Anda.
4. Untuk lebih mendalami mengenai pengetahuan tentang pendidikan orang dewasa, diharapkan Anda dapat membaca buku-buku atau rujukan lainnya yang tercantum dalam referensi yang ada pada akhir setiap modul atau referensi lainnya.
Selamat mempelajari modul ini!
Modul 1
Kegiatan Belajar 1
Pengertian Pendidikan Orang Dewasa
Pendidikan Orang Dewasa atau Andragogi adalah ilmu tentang memimpin atau membimbing orang dewasa atau ilmu mengajar orang dewasa. Pendidikan orang dewasa berbeda dengan konsep pendidikan untuk anak-anak, yang sering disebut dengan istilah pedagogi.
Perbedaan antara konsep andragogi dan pedagogi adalah bahwa konsep andragogi berkaitan dengan proses pencarian dan penemuan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia untuk hidup, sedangkan konsep pedagogi berkaitan dengan proses mewariskan kebudayaan yang dimiliki generasi yang lalu kepada generasi sekarang.
Kegiatan Belajar 2
Perbedaan Orang Dewasa dan Anak-anak
Terdapat 4 (empat) konsep untuk membedakan antara orang dewasa dan anak-anak, yaitu (1) konsep diri, (2) konsep pengalaman, (3) konsep kesiapan belajar, dan (4) konsep perspektif waktu atau orientasi belajar.
Menurut konsep diri orang disebut dewasa, jika orang tersebut (1) mampu mengambil keputusan bagi dirinya, (2) mampu memikul tanggung jawab, dan (3) sadar terhadap tugas dan perannya.
Adapun menurut konsep pengalaman orang dewasa adalah kaya dengan pengalaman, tidak seperti botol yang kosong atau lembaran kertas yang bersih. Konsep kesiapan belajar menekankan bahwa orang disebut dewasa kalau sadar terhadap kebutuhannya dan kesadaran terhadap kebutuhan inilah yang akan menjadi sumber kesiapan untuk belajar. Sedangkan menurut konsep perspektif waktu atau orientasi belajar adalah bahwa orang dewasa belajar berpusat pada persoalan yang dihadapi sekarang, yaitu bagaimana menemukan masalah sekarang dan memecahkannya sekarang juga. Jadi, belajar sekarang untuk digunakan sekarang, bukan belajar sekarang untuk bekal masa datang.

Kegiatan Belajar 3
Implikasi Kegiatan Pendidikan Orang Dewasa
Dalam andragogi terdapat hubungan timbal balik di dalam transaksi belajar-mengajar, di mana hubungan pengajar dan pelajar adalah hubungan yang saling membantu. Dalam pedagogi terdapat hubungan ketergantungan (dependent) dari murid kepada guru, di mana hubungan guru dan murid adalah hubungan yang bersifat memerintah.
Dalam andragogi komunikasi banyak arah dipergunakan oleh semua yang hadir (pengajar dan pelajar) sebagai warga belajar, di mana pengalaman dari semua yang hadir dinilai sebagai sumber untuk belajar. Dalam pedagogi komunikasi satu arah terjadi antara guru dan murid, di mana pengalaman guru dinilai sebagai sumber utama untuk belajar.
Dalam andragogi pelajar mengelompokkan dirinya berdasarkan minat, di mana pengajar memfasilitasi untuk membantu pelajar menentukan kebutuhan belajarnya. Dalam pedagogi murid di-kelompokkan berdasarkan tingkatan atau kelas, di mana guru menyusun kurikulum untuk setiap tingkatan atau kelas tersebut.
Dalam andragogi belajar berorientasi pada pemecahan masalah, yaitu belajar sambil bekerja pada persoalan sekarang untuk dipergunakan sekarang juga. Dalam pedagogi orientasi belajarnya adalah pada mata pelajaran yang dipelajari oleh murid sekarang untuk bekal hidup di masa mendatang.

Daftar Pustaka
Knowles, M. (1973). Andragogy concepts for Adult Learning. Washington, D.C: U.S. Departement of Heatlth, Education and Welfare.
Knowles, M. (1978). The Adult Learner; A Neglected Spesies. 2nd Ed. Houston, Texas: Gulf Publishing Co.
Soedijanto. (1995). Bagaimana Mendidik Penyuluh Pertanian. Jakarta: FAO.
Soedijanto. (2003). Problem Solving Learning. Jakarta: Badan Pengembangan SDM Pertanian.
Soedijanto. (2003). Andragogi dalam Penyuluhan Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Modul 2
Gaya Pembelajaran Orang Dewasa
Kegiatan Belajar 1
Pengertian dan Identifikasi Gaya Pembelajaran
Gaya pembelajaran adalah gambaran kegiatan-kegiatan yang paling cocok dilakukan seseorang untuk mengembangkan kemampuan dirinya dalam pembelajaran. Identifikasi gaya pembelajaran dilakukan dengan mengisi instrumen penilaian gaya pembelajaran. Pada umumnya setiap orang memiliki semua jenis gaya pembelajaran, namun akan ada jenis gaya pembelajaran yang dominan yang akan digunakan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dalam pembelajaran.
Kegiatan Belajar 2
Ciri-ciri gaya pembelajaran tergantung (dependent) adalah sebagai berikut.
1. Pengajar menyampaikan materi sajiannya dengan baik sekali, biasanya menggunakan metode kuliah dengan menggunakan alat peraga dan memberi kesempatan untuk melakukan tanya jawab.
2. Pengajar merencanakan secara detail semua kegiatan pembelajaran.
3. Pengajar merancang dan mengorganisasi pembelajaran, kemudian menjelaskannya kepada para pelajar.
4. Pengajar yang menetapkan materi yang diperlukan dalam pelajar.
5. Pelajar akan senang apabila pengajar menyajikan materinya dengan kuliah dan demonstrasi.
6. Pengajar memberitahukan hal-hal yang benar atau yang salah menurut pendapatnya.
7. Pengajar melakukan kontrol yang ketat terhadap diskusi yang akan dilakukan oleh pelajar sehingga waktu dapat dipergunakan dengan baik.
8. Pengajar memikul tanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pembelajaran.
9. Pelajar menyerahkan sepenuhnya kepada pengajar mengenai jawaban pertanyaan atau hal-hal yang dianggapnya paling benar yang menyangkut materi pembelajaran.
10. Pengajar memutuskan apakah pelatihan dianggap berhasil atau gagal.
Ciri-ciri gaya pembelajaran kerja sama (collaborative) adalah sebagai berikut.
1. Pengajar ikut bersama-sama dengan para pelajar dalam kegiatan pembelajaran.
2. Pengajar bersama-sama dengan para pelajar bertanggung jawab terhadap penetapan materi pembelajaran.
3. Peran utama pengajar adalah mendorong para pelajar agar dapat bekerja sama, mengembangkan alternatif-alternatif, dan mengarah-kan mereka untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran.
4. Pengajar sebaiknya menerima ide atau pendapat para pelajar, walaupun sebenarnya dia tidak setuju.
5. Pengajar hendaknya membagi tanggung jawab bersama-sama dengan para pelajar untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Pengajar memberikan kesempatan kepada pelajar untuk memberikan komentar dan mengungkapkan kebutuhan mereka untuk menyempurnakan program pendidikan.
7. Pengajar mengharapkan para pelajar dapat beradu pendapat dengannya.
8. Para pelajar diikutsertakan dalam penyusunan rencana pembelajaran.
9. Pengajar membantu para pelajar agar mereka dapat menentukan materi pembelajaran termasuk topik-topik yang akan dipelajari.
10. Pelajar bersama-sama dengan pengajar menentukan apakah pembelajaran bermanfaat atau tidak, apabila tidak bermanfaat, kemudian diputuskan langkah-langkah apa yang akan diambil mereka.
Modul 3

Corak Kepribadian Orang Dewasa
Kegiatan Belajar 1

Mengenal Corak Kepribadian Orang Dewasa
Mengenal corak kepribadian seseorang merupakan faktor penentu keberhasilan interaksi kegiatan pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa. Interaksi antarwarga belajar adalah inti dari kegiatan pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa. Interaksi antarwarga belajar akan terjadi apabila ada kontak dan komunikasi di antara mereka
Kegiatan Belajar 2
Dimensi Penentu Corak Kepribadian Orang Dewasa
Ada empat dimensi yang menentukan corak kepribadian seseorang, yaitu sebagai berikut.
1. Dimensi 1 : Tertutup (T) – Terbuka (B).
2. Dimensi 2 : Idealis (I) – Praktisi (P).
3. Dimensi 3 : Perasa (R) - Pemikir (F).
4. Dimensi 4 : Mediator (M) – Kontroler (K).

Kegiatan Belajar 3

Segi Kuat dan Segi Lemah Kepribadian Orang Dewasa

Dari berbagai corak dimensi kepribadian orang dewasa, terdapat nilai-nilai atau segi kekuatan dan nilai-nilai atau segi kelemahan. Hal ini menggambarkan bahwa setiap manusia memiliki sisi kuat dan sisi lemah, tidak ada yang sempurna.
Dalam berinteraksi, kekuatan seseorang diharapkan dapat menutup kelemahan orang lain sehingga tercipta hubungan yang harmonis tanpa ada perselisihan.

Daftar Pustaka

Tough, A. (1971). The Adult’s Learning Process. The Ontario Institute for Studies and Education.

Soedijanto. (1994). Pengembangan Metodologi Pendidikan melalui Pendidikan Guru Pertanian. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. Jakarta: Departemen Pertanian.

Soedijanto. (1994). Teknik Dasar Interaksi Belajar. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. Jakarta: Departemen Pertanian.

Soedijanto. (1998). Pendekatan Psikologis dan Participatory dalam Pendidikan Orang Dewasa. Jakarta: FAO..

Modul 4
1. Prinsip Pendidikan dan Belajar Orang Dewasa

Kegiatan Belajar 1

Suasana Pembelajaran Orang Dewasa

Untuk menciptakan pembelajaran orang dewasa yang efektif dan efisien diperlukan suasana yang menggambarkan berikut ini.
1. Kumpulan manusia aktif.
2. Saling hormat menghormati.
3. Saling menghargai.
4. Saling mempercayai.
5. Penemuan diri.
6. Tidak mengancam.
7. Keterbukaan.
8. Mengakui corak kepribadian.
9. Membenarkan adanya perbedaan.
10. Mengakui hak.
11. Untuk melakukan penilaian bersama.

Untuk menciptakan suasana pembelajaran orang dewasa yang efektif dan efisien perlu diterapkan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa dan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa.

Kegiatan Belajar 2

Prinsip Pendidikan Orang Dewasa

Untuk menciptakan suasana pembelajaran orang dewasa yang efektif dan efisien perlu diterapkan sepuluh prinsip pendidikan orang dewasa, yaitu sebagai berikut.
1. Prinsip kemitraan.
2. Prinsip pengalaman nyata.
3. Prinsip kebersamaan.
4. Prinsip partisipasi.
5. Prinsip keswadayaan.
6. Prinsip kesinambungan.
7. Prinsip manfaat.
8. Prinsip kesiapan.
9. Prinsip lokalitas.
10. Prinsip keterpaduan.

Kegiatan Belajar 3

Prinsip Belajar Orang Dewasa

Untuk menciptakan suasana pembelajaran orang dewasa yang efektif dan efisien perlu diterapkan sebelas prinsip belajar orang dewasa, yaitu sebagai berikut.
1. Orang dewasa akan belajar dengan baik apabila dia secara penuh mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran.
2. Orang dewasa akan belajar dengan baik apabila materinya menarik bagi dia dan ada kaitannya dengan kehidupannya sehari-hari.
3. Orang dewasa akan belajar dengan sebaik mungkin apabila apa yang dipelajari bermanfaat dan dapat diterapkan.
4. Dorongan semangat dan pengulangan terus-menerus akan membantu orang dewasa untuk belajar lebih baik.
5. Orang dewasa akan belajar sebaik mungkin apabila dia mempunyai kesempatan yang memadai untuk mengembangkan pengetahuannya, sikapnya dan keterampilannya.
6. Proses belajar orang dewasa dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang lalu dan daya pikirnya.
7. Saling pengertian yang lebih baik akan membantu pencapaian tujuan pembelajaran.
8. Orang dewasa akan lebih banyak belajar dari situasi kehidupan nyata.
9. Orang dewasa tidak dapat memusatkan perhatian untuk waktu yang lama kalau hanya mendengar saja.
10. Orang dewasa mencapai retensi tertinggi melalui kombinasi kata-kata dan visual.
11. Orang dewasa akan cenderung mengulang kembali perilaku yang dipuji.

Daftar Pustaka

Soedijanto. (1994). Pengembangan Metodologi Pendidikan melalui Pendidikan Guru Pertanian. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. Jakarta: Departemen Pertanian.

Soedijanto. (1994). Teknik Dasar Interaksi Belajar. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. Jakarta: Departemen Pertanian.

Soedijanto. (1994). Bagaimana Mendidik Penyuluh Pertanian Orang Dewasa. Jakarta: FAO.

Soedijanto. (2002). Pedoman Diklat Kemitraan. Jakarta: Badan Pengembangan SDM Pertanian.

Soedijanto. (2002). Pendidikan Orang Dewasa dalam Penyuluhan Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Modul 5
Mengajar Orang Dewasa
Kegiatan Belajar 1
Hakikat Pendidik dalam Pendidikan Orang Dewasa Pendidik dalam pendidikan orang dewasa pada hakikatnya adalah pendamping belajar dari orang dewasa yang:
1. tidak dapat dipisahkan dari situasi kehidupan nyata;
2. penuh dengan pengalaman;
3. penuh dengan tanggung jawab;
4. mampu mengambil keputusan yang paling baik bagi dirinya;
5. sadar terhadap tugas dan perannya;
6. sadar dan mengerti akan kebutuhannya;
7. selalu ingin menjawab tantangan yang dihadapinya;
8. selalu ingin memperbaiki kualitas kehidupannya;
9. selalu terikat pada kehidupan masyarakatnya atau kelompoknya;
10. ingin mandiri untuk menemukan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya;
11. belajar sekarang untuk dipergunakan sekarang juga.
Kegiatan Belajar 2
Pemandu dalam Pendidikan Orang Dewasa
Ciri-ciri pemandu dalam pendidikan orang dewasa adalah sebagai berikut.
1. Menjadi anggota kelompok yang diajar.
2. Mampu menciptakan iklim pembelajaran yang baik.
3. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, rasa pengabdian dan idealisme untuk kerjanya.
4. Memikirkan orang lain.
5. Menyadari kelemahannya, mampu mengembangkan tingkat keterbukaan, kekuatannya dan tahu di antara kekuatan yang dimiliki dapat menjadi kelemahan pada situasi tertentu.
6. Dapat melihat permasalahan dan menentukan pemecahannya.
7. Peka dan mengerti perasaan orang lain lewat pengamatannya.
8. Mengetahui bagaimana meyakinkan dan memperlakukan orang.
9. Selalu optimis dan mempunyai iktikad baik terhadap orang lain.
10. Menyadari bahwa perannya bukan mengajar, tetapi menciptakan iklim untuk belajar.
11. Menyadari bahwa segala sesuatu mempunyai segi positif dan negatif.
12. Sikap pemandu dalam pendidikan orang dewasa adalah:
13. Tidak berusaha menonjolkan diri.
14. Selalu berusaha memfasilitasi dan menggugah proses berpikir pelajar.
15. Selalu bersama untuk menjalin kerja sama dengan pelajar dengan cara menghargainya dan menghormatinya.
16. Selalu mengembangkan proses dialog horizontal dengan pelajar dan bukan merupakan komunikasi satu arah.
17. Tidak menggurui.
Tindakan nyata pemandu dalam pendidikan orang dewasa adalah sebagai berikut.
1. Mendengarkan pendapat pelajar.
2. Turun bersama-sama pelajar untuk mengetahui masalah yang dihadapi mereka.
3. Berdiskusi secara terbuka dengan pelajar tentang masalah mereka dan bukan berbicara selaku orang yang lebih tahu terhadap orang yang tidak mengetahui atau lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang lebih rendah.
4. Menghormati pelajar dengan meng"orang"kannya, yaitu dengan mengajukan pertanyaan, menaruh perhatian, membantu mereka menemukan jawaban pertanyaan mereka sendiri, dan tidak pernah memberikan jawaban pertanyaan pelajar secara langsung.
Ciri-ciri orang dewasa yang akan ikut menentukan keberhasilan proses belajarnya yang perlu dipahami oleh pemandu adalah sebagai berikut.
1. Orang dewasa mempunyai pengalaman-pengalaman.
2. Orang dewasa mempunyai tendensi dapat menentukan kehidupan-nya sendiri.
3. Orang dewasa lebih suka menerima saran-saran ketimbang digurui.
4. Orang dewasa memberikan perhatian lebih pada hal-hal yang menarik baginya
5. dan menjadi bagian dari kebutuhannya.
6. Orang dewasa lebih suka dihargai daripada diberikan hukuman atau disalahkan.
7. Orang dewasa biasa menilai rendah terhadap kemampuannya.
8. Orang dewasa lebih menyenangi hal-hal yang bersifat praktis.
9. Orang dewasa membutuhkan waktu belajar yang relatif lebih lama, akrab dan menjalin hubungan yang erat.
Daftar Pustaka
Soedijanto. (1994). Pengembangan Metodologi Pendidikan melalui Pendidikan Guru Pertanian. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. Jakarta: Departemen Pertanian. Soedijanto. (1994). Teknik Dasar Interaksi Belajar. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. Jakarta: Departemen Pertanian. Soedijanto. (1994). Bagaimana Mendidik Penyuluh Pertanian Orang Dewasa. Jakarta: FAO. Soedijanto. (2002). Pedoman Diklat Kemitraan. Jakarta: Badan Pengembangan SDM Pertanian. Soedijanto. (2002). Pendidikan Orang Dewasa dalam Penyuluhan Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Modul 6

Kegiatan Belajar 1
Cara Belajar Lewat Pengalaman (CBLP) sebagai Teknik Pembelajaran Orang Dewasa

Teknik pembelajaran yang biasa digunakan untuk pembelajaran orang dewasa adalah teknik pembelajaran CBLP. Penyelenggaraan CBLP harus memenuhi 4 syarat, yaitu (1) Partisipasi aktif, (2) Tanggung jawab penuh, (3) Pembelajaran dalam kelompok, (4) Berorientasi kepada kebutuhan.
Kelebihan teknik pembelajaran CBLP, antara lain (1) Mampu menumbuhkan rangsangan bagi pelajar untuk menemukan sendiri hasil belajarnya; dan (2) Menempatkan pelajar sebagai manusia seutuhnya atau subjek pembelajar.
Adapun langkah-langkah daur CBLP terdiri atas 5 tahap, yaitu (1) Mengalami, (2) Mengemukakan pengalaman, (3) Mengolah pengalaman, (4) Menyimpulkan, dan (5) Menerapkan atau meng-aplikasikan.

Kegiatan Belajar 2

CBLP Terstruktur dan Rencana Kepemanduan
Urutan pelaksanaan CBLP dalam setiap session pembelajaran adalah sebagai berikut.
1. Pengantaran:
a. Membangun iklim pembelajaran.
b. Klarifikasi tujuan pembelajaran.
2. Pelaksanaan:
a. Alami.
b. Kemukakan.
c. Olah.
d. Simpulkan.
e. Aplikasi.
3. Penutup:
a. Evaluasi hasil pembelajaran.
b. Tindak lanjut.

Adapun komponen RK terdiri atas berikut ini.
1. Topik pembelajaran.
2. Tujuan pembelajaran.
3. Kegiatan pembelajaran.

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SEKOLAH LAPANG PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (SL PTT)

2011-06-12T19:23:00.000-07:00

Komoditi tanaman pangan memiliki peranan pokok sebagai pemenuh kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri yang setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan dan pakan. Sehingga dari sisi Ketahanan Pangan Nasional fungsinya menjadi amat penting dan strategis.(Download file)Komoditi padi berperan untuk memenuhi kebutuhan pokok karbohidrat masyarakat, sedangkan jagung, dan kedelai terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pangan olahan dan pakan.

Upaya peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai yang terfokus pada penerapan SL-PTT tahun 2010 pada areal seluas 2.950.000 Ha telah berhasil menjadi pemicu dalam meningkatkan produksi padi 2,46 %, dan jagung 1,22 %. Berdasarkan hasil penerapan SL-PTT tahun 2010, maka pada tahun 2011 fokus kegiatan tersebut akan dilanjutkan menjadi seluas 2.778.980 Ha untuk padi non hidrida, padi hibrida, padi gogo, untuk areal jagung hibrida seluas 206.730 Ha, dan areal kedelai seluas 300 ribu Ha.
Pelaksanaan SL-PTT tahun 2011 akan mendapat fasilitasi/dukungan penyediaan benih padi non hibrida, padi hibrida, padi gogo, jagung hibrida, dan kedelai melalui Bantuan Benih Unggul.
SL-PTT merupakan Sekolah Lapangan bagi petani dalam menerapkan berbagai teknologi usahatani melalui penggunaan input produksi yang efisien menurut spesifik lokasi sehingga mampu menghasilkan produktivitas tinggi untuk menunjang peningkatan produksi secara berkelanjutan.
Dalam SL-PTT petani dapat belajar langsung di lapangan melalui pembelajaran dan penghayatan langsung (mengalami), mengungkapkan, menganalisis, menyimpulkan dan menerapkan (melakukan/mengalami kembali), menghadapi dan memecahkan masalah-masalah terutama dalam hal teknik budidaya dengan mengkaji bersama berdasarkan spesifik lokasi.
Melalui penerapan SL-PTT petani akan mampu mengelola sumberdaya yang tersedia (varietas, tanah, air dan sarana produksi) secara terpadu dalam melakukan budidaya di lahan usahataninya berdasarkan kondisi spesifik lokasi sehingga petani menjadi lebih terampil serta mampu mengembangkan usahataninya dalam rangka peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai. Namun demikian wilayah diluar SL-PTT akan tetap dilakukan pembinaan peningkatan produksi sehingga produksi dan produktivitas tahun 2011 dapat meningkat.
B. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
a. Menyediakan acuan pelaksanaan SL-PTT padi, jagung, dan kedelai untuk mendukung kegiatan peningkatan produksi tahun 2011 di provinsi dan kabupaten/kota.
b. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan peningkatan produksi melalui kegiatan SL-PTT padi, jagung, dan kedelai antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
c. Mempercepat penerapan komponen teknologi PTT padi, jagung, dan kedelai oleh petani sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usahataninya untuk mendukung peningkatan produksi nasional.
d. Meningkatkan produktivitas, produksi dan pendapatan serta kesejahteraan petani padi, jagung, dan kedelai.
2. Sasaran
a. Tersedianya acuan pelaksanaan SL-PTT padi, jagung, dan kedelai untuk mendukung kegiatan peningkatan produksi tahun 2011 di provinsi dan kabupaten/kota.
b. Terkoordinasi dan terpadunya pelaksanaan peningkatan produksi melalui kegiatan SL-PTT padi, jagung, dan kedelai antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
c. Teradopsinya berbagai alternatif pilihan komponen teknologi PTT padi, jagung, dan kedelai oleh petani sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola usahataninya untuk mendukung peningkatan produksi nasional.
d. Meningkatnya produktivitas padi non hibrida sekitar 0,5 – 1,0 ton/Ha pada areal SL-PTT seluas 2,2 juta Ha, padi hibrida sekitar 1,5 – 2,5 ton/Ha pada areal SL-PTT seluas 228 ribu Ha, padi gogo sekitar 0,5 – 1,0 ton/Ha pada areal SL-PTT seluas 350 ribu Ha, jagung hibrida sekitar 2,0 – 3,0 ton/Ha pada areal SL-PTT seluas 206 ribu Ha, dan kedelai sekitar 0,5 ton/Ha pada areal SL-PTT seluas 300 ribu Ha.
e. Mendukung tercapainya produksi padi tahun 2011 sebesar 70,59 juta ton GKG, produksi jagung sebesar 22 juta ton PK, dan produksi kedelai sebesar 1,56 juta ton BK
C. Pengertian – Pengertian dalam SL-PTT
1. Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) adalah suatu pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani melalui perbaikan sistem / pendekatan dalam perakitan paket teknologi yang sinergis antar komponen teknologi, dilakukan secara partisipatif oleh petani serta bersifat spesifik lokasi. Komponen teknologi dasar PTT adalah teknologi yang dianjurkan untuk diterapkan di semua lokasi. Komponen teknologi pilihan adalah teknologi pilihan disesuaikan dengan kondisi, kemauan, dan kemampuan.
2. Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) adalah suatu tempat Pendidikan non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usahatani, mengatasi permasalahan, mengambil keputusan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi sumberdaya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahataninya menjadi efisien, berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan.
3. Laboratorium Lapangan (LL) adalah kawasan / area yang terdapat dalam kawasan SL-PTT yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek penerapan teknologi yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompoktani / petani.
4. Pemandu Lapangan (PL) adalah Penyuluh Pertanian, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang telah mengikuti pelatihan SL-PTT.
5. Pemahaman Masalah dan Peluang (PMP) atau Kajian Kebutuhan dan Peluang (KKP) adalah tahapan pendekatan PTT yang diawali dengan kelompoktani melakukan identifikasi masalah peningkatan hasil padi di wilayah setempat dan membahas peluang kemungkinan mengatasi masalah tersebut.
6. POSKO I - V adalah Pos Simpul Koordinasi sebagai tempat melaksanakan koordinasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan SL-PTT, POSKO yang dimaksud adalah POSKO yang telah ada misalnya POSKO P2BN.
7. Rencana Usahatani Kelompok (RUK) adalah rencana kerja usahatani dari kelompoktani untuk satu periode musim tanam yang disusun melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani sehamparan wilayah kelompoktani yang memuat uraian kebutuhan, jenis, volume, harga satuan dan jumlah uang yang diajukan untuk pembelian saprodi.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, antara lain pupuk kandang, pupuk hijau dan kompos (humus) berbentuk padat yang telah mengalami dekomposisi.
9. Pengawalan dan Pendampingan oleh Peneliti adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) didukung oleh peneliti UK/UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian guna meningkatkan pemahaman dan akselerasi adopsi PTT dengan menjadi narasumber pada pelatihan, penyebaran informasi, melakukan uji adaptasi varietas unggul baru, demo-plot, dan supervisi penerapan teknologi.
10. Pengawalan dan Pendampingan oleh Penyuluh adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh guna meningkatkan penerapan teknologi spesifik lokasi sesuai rekomendasi BPTP dan secara berkala hadir di lokasi khususnya lokasi LL dalam rangka pemberdayaan kelompoktani sekaligus memberikan bimbingan kepada kelompok dalam penerapan teknologi.
11. Pengawalan dan Pendampingan oleh POPT (Pengawas Organisme Pengganggu Tanaman) adalah kegiatan pendampingan oleh Pengawas OPT dalam rangka pengendalian hama terpadu.
12. Pengawalan dan Pendampingan oleh Pengawas Benih Tanaman adalah kegiatan pendampingan oleh Pengawas Benih dalam rangka pengawasan benih.
13. Wilayah Fokus adalah lokasi peningkatan produktivitas di areal SL-PTT.
14. Wilayah Non-Fokus adalah lokasi peningkatan produktivitas di luar areal SL-PTT.
15. Carry Over adalah sisa pertanaman kegiatan tahun berjalan tetapi produksi tidak berkontribusi pada tahun tersebut, dan akan berkontribusi pada tahun berikutnya.
16. Kelompoktani adalah sejumlah petani yang tergabung dalam satu hamparan / wilayah yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan untuk meningkatkan usaha agribisnis dan memudahkan pengelolaan dalam proses distribusi, baik itu benih, pestisida, sarana produksi dan lain-lain.
17. Swadaya adalah semua upaya yang berasal dari modal petani sendiri.

18. Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) adalah sejumlah tertentu benih varietas unggul bermutu padi non hibrida, padi hibrida, padi gogo, jagung hibrida, dan kedelai yang disalurkan oleh pemerintah secara gratis kepada petani (kelompoktani) yang ditetapkan.
19. Cadangan Benih Nasional (CBN) adalah sejumlah tertentu benih padi, jagung, dan kedelai yang memenuhi spesifikasi teknis, dan merupakan milik pemerintah pusat yang pengadaannya bersumber dari dana APBN.

II. KERAGAAN, SASARAN DAN TANTANGAN PRODUKSI TAHUN 2011

A. Keragaan produksi

Produksi padi dalam 5 tahun terakhir meningkat rata-rata 4,93 %/tahun, dari 54,45 juta ton GKG pada tahun 2006 menjadi 65,98 juta ton GKG pada tahun 2010 (ARAM III) sedangkan laju peningkatan produktivitas baru mencapai 2,16 %/tahun sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.

BONDOWOSO PERTANIAN ORGANIK "BOTANIK"

2011-05-09T17:37:00.000-07:00

1.Latar Belakang
Tanah merupakan faktor penting dalam peningkatan produksi pertanian baik secara kuantitas maupun kualitas. Keseimbangan tanah dengan kandungan bahan organik, mikro organisme dan aktifitas biologi serta keberadaan unsur-unsur dan nutrisi sangat penting untuk keberlanjutan pertanian kedepan, begitu juga dengan kesehatan manusia berhubungan (DOWNLOAD FILE) langsung dengan kesehatan tanah.Salah satu permasalahan saat ini yang dihadapi banyak petani adalah

kesehatan dan kesuburan tanah yang semakin menurun. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala sebagai berikut; tanah cepat kering, retak-retak bila kurang air, lengket bila diolah, lapisan olah dangkal, asam dan padat, produksi sulit meningkat bahkan cenderung menurun. Kondisi ini semakin buruk karena penggunaan pupuk an-organik terus meningkat dan penggunaan pestisida untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan juga meningkat.
Perilaku usahatani lebih tertuju pada cara memupuk tanaman, bukan cara memupuk tanah agar tanah menjadi subur, sehingga dapat menyediakan sekaligus memberikan banyak nutrisi pada tanaman. Saat ini secara umum belum melibatkan tanah sebagai komponen yang mempengaruhi dan menentukan keputusan pengendalian dalam pengelolaan suatu agroekosistem.
Dibeberapa tempat masih terjadi pembakaran sisa jerami sebelum pengolahan lahan, sehingga mengakibatkan pencemaran udara dan rotasi unsur hara tidak terjadi.
Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan Sekolah Lapang Pengembangan Pupuk Organik sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis masyarakat tani dalam budidaya tanaman padi yang intensif dan efisien dengan memanfaatkan bahan organik yang melimpah di sekitar lingkungan kita untuk mengusahakan perbaikan kondisi tanah baik fisik, kimia dan biologis tanah serta teknik budidaya dengan proses manajemen sistem perakaran dengan berbasis pada pengelolaan tanaman, tanah dan air.

2. Tujuan
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapang Pengembangan Pupuk Organik sebagai adalah berikut :
a. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan petani tentang pengembangan pupuk organik pada usahatani tanaman pangan terutama padi sawah metode SRI ( System of Rice Intesification ).
b. Meningkatkan kerjasama, aktivitas dan kinerja kelompok tani dalam pembelajaran pengembangan pupuk organik.
c. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani serta kesejahteraan petani.
d. Memasyarakatkan penggunaan pupuk organik dalam upaya peningkatan kesuburan tanah dan tanaman yang ramah lingkungan.

3. Sasaran
Sasaran kegiatan Sekolah Lapang Pengembangan Pupuk Organik adalah petani padi lahan sawah irigasi (teknis, ½ teknis, pedesaan) di 6 desa masing-masing 1 unit yang tersebar di 6 kecamatan pada wilayah kerja 6 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Bondowoso. Pada tahun 2010 kegiatan Sekolah Lapang Pengembangan Pupuk Organik

4. Input
a. Tersedia dana untuk pelaksanaan Kegiatan
b. Tersedia
c.
5. Output
a. Terlaksananya Kegiatan Sekolah Lapang Pertanian Organik
b. Petani Menerima Teknologi

6. Outcome
a. Petani mengurangi pemakaian pupuk anorganik
b. Petani dapat membuat pupuk organic

B. SEKOLAH LAPANG PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT)
1. Latar Belakang
Pembangunan tanaman pangan di Jawa Timur tahun 2010 diprioritaskan pada 3 (tiga) komoditi utama yaitu padi, jagung dan kedelai, selain komoditi unggulan lainnya. Kegiatan pembangunan tanaman pangan dilakukan dengan pendekatan target produksi komoditas utama padi, jagung dan kedelai.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran produksi komoditi utama tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai adalah dengan meningkatkan penggunaan benih varietas unggul bermutu. Penggunaan benih varietas unggul bermutu, berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas, produksi dan mutu hasil tanaman. Permasalahan yang masih dihadapi sampai saat ini, antara lain adalah peggunaan benih varietas unggul bermutu (bersertifikat/ berlabel) pada petani relatif masih rendah, walaupun produksi benih varietas unggul bermutu meningkat setiap tahunnya. Salah satu penyebab relatif rendahnya penggunaan benih bermutu, antara lain adalah rendahnya daya beli petani, disamping tingkat kesadaran dan keyakinan petani terhadap manfaat, penggunaan benih varietas unggul bermutu di beberapa wilayah juga masih rendah.
Untuk meringankan beban petani dalam rangka meningkatkan penggunaan benih bermutu untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai maka Pemerintah memberikan bantuan benih varietas unggul bermutu kepada petani. Anggaran bantuan benih berasal dari APBN Departemen Pertanian Tahun 2010 yang dialokasikan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bondowoso.
Pemberian bantuan benih tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi komoditi utama tanaman pangan khususnya padi di Kabupaten Bondowoso sebesar 5% dari total produksi sehingga produktivitas padi tahun 2009 sebesar 5,73 Ton/Ha GKG diharapkan meningkat menjadi 5,84 Ton/Ha GKG pada tahun 2010. Sedangkan untuk komoditi jagung diharapkan adanya peningkatan total produksi sebesar 3% dari tahun 2009 sehingga produktivitasnya sebesar 3,86 Ton/Ha pipilan kering diharapkan meningkat menjadi 3,98 Ton/Ha pipilan kering pada tahun 2010.
Guna mendukung upaya peningkatan produksi tanaman pangan tersebut, maka diperlukan kegiatan pengawalan meliputi sosialisasi, rapat koordinasi, operasional posko melalui kegiatan sharing SL-PTT Tahun 2010.

2. Tujuan
Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu ( SL-PTT ) Tahun 2010 adalah :
a. Meningkatkan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai dalam waktu yang cepat.
b. Meningkatkan penggunaan benih varietas unggul bermutu.
c. Meringankan beban petani dalam penyediaan benih varietas unggul bermutu.
d. Mendorong berkembangnya Industri Perbenihan Nasional.
e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya.

3. Sasaran
Sasaran Program Peningkatan produktivitas dan produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu ( SL-PTT ) Tahun 2010 di Kabupaten Bondowoso, adalah:
a. Peningkatan produktivitas padi non hibrida pada areal tanam sasaran program Sekolah Lapang Penglolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu ( SL- PTT )
b. Peningkatan produktivitas padi hibrida pada areal tanam sasaran program Sekolah Lapang Penglolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu ( SL- PTT ).
c. Peningkatan produktivitas jagung hibrida pada areal tanam sasaran Sekolah Lapang Penglolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu ( SL- PTT ) .
d. Peningkatan produktivitas kedelai pada areal tanam sasaran Sekolah Lapang Penglolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu ( SL- PTT )
e. Meningkatnya penggunaan benih varietas unggul bermutu (bersertifikat) padi, jagung dan kedelai.
f. Meningkatnya produksi dan pemasaran benih unggul bermutu (bersertifikat) dalam negeri serta menumbuh-kembangkan Produsen Benih di Kabupaten Bondowoso.

4. Input
a. Tersedia dana untuk pelaksanaan kegiatan
b. Tersedia teknologi bagi petani

5. Output
a. Terlaksananya Kegiatan SL-PTT
b. Petani melaksanakan kegiatan SL-PTT

6. Outcome
Petani terampil dalam Pengelolaan Tanaman Terpadu

C. BANTUAN ALAT PEMBUATAN PUPUK ORGANIK (APPO)
1. Latar Belakang
Pada saat penggunaan pupuk organic menjadi suatu gerakan secara menyeluruh maka pupuk organic yang semula hanya berupa kompos maupun pupuk kandang dengan produksi dan pemakaian local berubah menjadi suatu komoditas dengan keragaman sumber bahan baku.
Upaya untuk mendukung peningkatan kualitas pupuk organic salah satunya ditempuh dengan penyediaan alat mesin dan teknologi bagi penyajian pupuk organic berbentuk granule. Sehingga pupuk organic menarik minat petani, pekebun, perkebunan dan pengusaha agribisnis sebagai pengguna karena aplikasinya yang mudah baik di kebun maupun di sawah.
Oleh karena itu bantuan berupa Alat Pembuatan Pupuk Organik (APPO) sangat diperlukan dalam memfasilitasi pembuatn pupuk organic yang dapat menarik minat petani.

2. Tujuan
a. Memudahkan petani dalam mengolah bahan baku organic menjadi pupuk organic yang siap pakai
b. Mengubah tampilan pupuk organic dalam bentuk curah menjadi granule yang aplikasinya lebih mudah.

3. Sasaran
Kelompok tani di wilayah cluster

4. Input
Tersedia dana untuk pelaksanaan kegiatan
5. Output
a. Terlaksananya kegiatan bantuan APPO
b. Petani dapat mengolah limbah pertanian organic menjadi pupuk organic yang mudah diaplikasikan dan diminati petani

6. Outcome
a. Kelompok tani terampil dalam penggunaan APPO
b. Kelompok tani mampu memproduksi pupuk organic

D. RUMAH PERCONTOHAN PEMBUATAN PUPUK ORGANIK (RP3O)
1. Latar Belakang
Jauh sebelum ditemukannya pupuk anorganik, petani Indonesia telah mengenal dan menggunakan pupuk organic sebagai bahan penyubur tanamannya, baik berupa pupuk hijau, abu hasil pembakaran maupun kotoran hewan. Sejak revolusi hijau, introduksi pupuk anorganik pada tahun 70-an langsung diminati oleh petani dan meninggalkan kebiasaan penggunaan pupuk organic dan menjadi sangat tergantung pada pupuk anorganik.
Sejalan dengan perkembangan penerapan berbagai teknologi dalam upaya peningkatan mutu intensifikasi khususnya dengan penggunaan benih unggul bermutu, maka penggunaan pupuk anorganik menjadi kebutuhan prioritas petani dalam kegiatan usahataninya. Hal ini terlihat dari dosis pemupukan cenderung terus meningkat bahkan melebihi dosis yang direkomendasikan. Intensifnyapertanaman mengakibatkan menipisnya kadar bahan organic tanah sehingga tanah menjadi keras dan padat (tidak porous). Kondisi seperti ini mengakibatkan pemupukan yang dilakukan petani semakin tidak efektif dan dosis pemupukan tidak efisien. Mengingat hal tersebut, penggunaan pupuk organic harus ditingkatkan melalui pemberian pupuk organic bersubsidi. Perlu disadari bahwa beban anggaran subsidi pupuk anorganik yang ditanggung pemerintah semakin berat mencapai Rp. 17,5 T pada tahun 2009. Keadaan ini dapat diatas dengan efisiensi penggunaan pupuk organic dengan mengembangkan penggunaan pupuk organic dan anorganik untuk mengoptimalisasi peningkatan produktivitas yang berkelanjutan.
Untuk mendorong hal tersebut Pemerintah telah memprakarsai pengembangan penggunaan pupuk organic melalui kegiatan pengembangan penggunaan bahan organic sisa tanaman atau jerami untuk diolah menjadi kompos/pupuk organic melalui pemanfaatan limbah. Pemerintah akan melanjutkan program pengembangan pupuk organic dengan kegiatan pokok diantaranya Pengadaan Rumah Percontohan Pembuatan Pupuk Organik (RP3O)

2. Tujuan
Tujuan dari Pengadaan RP3O adalah sebagai berikut :
a. Mendorong percepatan pengembangan penerapan pupuk organic di tingkat petani
b. Mendorong peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan produksi maupun efisiensi biaya usaha tani

3. Sasaran
Sasaran dari Pengadaan RP3O adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya penggunaan pupuk organic di tingkat petani
b. Meningkatnya produktivitas dan kualitas hasil
c. Berkurangnya biaya usaha tani sebagai akibat efisiensi penggunaan pupuk

4. Input
a. Tersedia dana untuk pelaksanaan
b. Tersedia teknologi untuk pembuatan pupuk organic

5. Output
a. Terlaksana Kegiatan Pengadaan Rumah Percontohan Pembuatan Pupuk Organik (RP3O)
b. Petani dapat mengolah limbah pertanian organic menjadi pupuk organic yang mudah diaplikasikan dan diminati petani

6. Outcome
Kelompok tani mampu memproduksi pupuk organic

E. UNIT PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK (UPPO)
1. Latar Belakang
Perbaikan kesuburan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas lahan pertanian dalam mendukung peningkatan produktivitas pada subsector tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesuburan pada lahan sawah adalah dengan mengembalikan jerami kedalam lapisan tanah sebagai bahan organic dan tidak membakar atau membawa jerami keluar dari areal sawah. Upaya lain dalam perbaikan kesuburan lahan sawah dapat ditempuh melalui pemberian pupuk organic yang berasal dari bahan organic berupa limbah pertanian seperti limbah panen (jerami dan lainnya) serta limbah peternakan (kotoran hewan). Perbaikan kesuburan lahan dengan penggunaan pupuk organic perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk pertanian, efisiensi dalam usahatani, peningkatan aspek kesehatan serta terpeliharanya lingkungan hidup.
Proses pembuatan pupuk organic dari bahan baku berupa limbah panen dan limbah peternakan apabila dilakukan secara alami memerlukan waktu cukup lama yaitu sekitar 1-2 bulan bahkan lebih. Apabila proses tersebut menggunakan alat bantu berupa APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik) yang berfungsi sebagai pencacah dan penghancur bahan organic, maka waktu pengomposan menjadi lebih pendek yaitu sekitar 2-3 minggu. Dalam skala kelompok tani/gapoktan, diperlukan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), yaitu berupa bangunan rumah kompos untuk penempatan mesin APPO, bak Fermentasi, dilengkapi alat pengangkut kendaraan bermotor roda tiga agar lebih efisien, serta hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pupuk organic.

2. Tujuan
Tujuan dari pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yaitu :
a. Menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organic (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organic) menjadi kompos (pupuk organic)
b. Memenuhi kebutuhan pupuk organic oleh dari dan untuk petani tanpa harus membeli dan bergantung kepada pabrik pupuk
c. Mensubstitusi kebutuhan pupuk anorganik
d. Memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian
e. Meningkatkan populasi ternak
f. Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja di pedesaan
g. Tempat training dan penelitian bagi berbagai kalangan masyarakat, termasuk petani, mahasiswa dan karyawan
h. Melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan

3. Sasaran
Sasaran dari kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) adalah :
a. Daerah-daerah sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan sentra peternakan
b. Diutamakan pada daerah-daerah potensial bahan baku organic dan kelompok tani/gapoktan yang memiliki motivasi yang tinggi untuk maju

4. Input
a. Tersedia Dana untuk pelaksanaan kegiatan
b. Tersedia fasilitas terpadu pengolahan bahan organic

5. Output
a. Terlaksana kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)
b. Petani melaksanakan kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)
6. Outcome
a. Petani dapat memenuhi kebutuhan pupuk organic sendiri tanpa harus bergantung kepada pabrik pupuk
b. Meningkatkan populasi ternak
c. Mengurangi penggunaan pupuk anorganik
Target kinerja pelaksanaan Gerakan Botanik Kabupaten Bondowoso pada tahun 2011 adalah penggunaan pupuk organic pada komoditas padi seluas 20.000 Ha dan penggunaan pestisida nabati, agensia hayati dan musuh alami seluas 1.000 Ha

Distorsi Kebijakan dan Kegagalan Pasar

2011-02-25T06:58:00.000-08:00

Berikut ini pemaparan Pearson, Scott dkk. 2003 tentang konsep dasar kerangka : (Distorsi Kebijakan dan Kegagalan Pasar) Jenis-jenis hasil analisis yang mungkin terjadi telah diuraikan pada tiga bab terdahulu. Tingkat keuntungan dihitung dengan menerapkan identitas keuntungan, sementara efek divergensi dihitung dengan menerapkan identitas divergensi. Keuntungan privat, yang didefinisikan sebagai D = A – (B + C), mengukur daya saing pada tingkat harga privat (harga aktual). Keuntungan sosial, yang didefinisikan sebagai H = E – (F + G), mengukur efisiensi download file selengkapnya click here (atau keunggulan komparatif) pada tingkat harga sosial (harga efisiensi).

Bab ini memfokuskan diri pada identifikasi dan interpretasi efek divergensi. Suatu divergensi akan menyebabkan harga aktual berbeda dengan harga efisiensi. Divergensi timbul karena salah satu dari dua sebab, yaitu kegagalan pasar atau distorsi kebijakan.
Kegagalan pasar terjadi apabila pasar gagal menciptakan suatu competitive outcome dan harga efisiensi. Jenis kegagalan pasar yang umum adalah monopoli, externality, dan pasar faktor produksi yang tidak sempurna. Kebijakan yang distortif adalah intervensi pemerintah yang menyebabkan harga pasar berbeda dengan harga efisiensinya. Pajak/subsidi, hambatan perdagangan, atau regulasi harga bisa menimbulkan divergensi. Kebijakan yang distortif umumnya dilakukan dalam rangka mencapai tujuan non-efisiensi (pemerataan atau ketahanan (pangan)).
Output Transfer Dalam Policy Analysis Matrik
Divergensi pada harga output, menyebabkan pendapatan privat (A) berbeda dengan pendapatan sosial (E),serta terjadinya output transfer (I = (A – E)). Output transfer diilustrasikan pada Gambar 5.1. Divergensi bisa positif (menyebabkan timbulnya implisit subsidi atau transfer sumberdaya yang menambah keuntungan sistem) atau negatif (menyebabkan implisit pajak atau transfer sumberdaya yang mengurangi keuntungan sistem).

Gambar 5.1. Output Transfer dalam Policy Analysis Matrix

Pendapatan Biaya Keuntungan
Input Faktor
Privat A
Sosial I
Efek Divergensi I
Sebagai contoh, pada saat ini Indonesia menerapkan tarif impor beras, yang menyebabkan harga beras domestik 25 persen lebih tinggi dari harga dunia (harga efisiensi). Kebijakan yang distortif ini menyebabkan positif divergensi (I), dan efek divergensinya adalah selisih antara harga domestik (A) dan harga sosial yaitu harga impor (E). Dengan kata lain, tarif impor menyebabkan implisit subsidi kepada produksen padi/beras karena hal ini menyebabkan harga beras domestik lebih tinggi dibandingkan dengan harga tanpa kebijakan tersebut. Dalam contoh ini, sebagian dari divergensi disebabkan oleh risk premuim yang harus dihadapi oleh pedagang dan sisanya disebabkan oleh tarif impor (seperti telah didiskusikan pada Bab 1).
Interpretasi Output Transfers
PAM entry untuk output transfer adalah I = (A – E). Satuan atau unit yang digunakan untuk setiap entry pada Tabel PAM disebut numeraire. Semua entry dalam PAM, termasuk besaran untuk output transfer, dibuat dalam satuan mata uang dalam negeri (Rupiah) per kilogram (atau per ton) komoditas utama yang dihasilkan (atau di jual). Misalnya, untuk membandingkan sistem produksi padi di Indonesia satuan yang digunakan adalah Rupiah per kilogram beras pada tingkat penggilingan, atau Rupiah per kilogram Gabah Kering Panen (atau Gabah Kering Giling) di tingkat petani.
Rasio, suatu ukuran yang bebas nilai mata uang ataupun jenis komoditas, digunakan untuk membandingkan output atau produk yang berbeda (misalnya, padi dengan tebu). Rasio yang dibuat untuk mengukur output transfer disebut Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO), sebuah istilah yang diambil dari literatur perdagangan internasional. NPCO = A/E. Rasio ini menunjukkan seberapa besar harga domestik (harga privat) berbeda dengan harga sosial. Bila NPCO lebih besar dari satu, berarti harga domestik lebih tinggi dari harga impor (atau ekspor) dan berarti sistem usahatani yang sedang diteliti menerima proteksi. Bila NPCO lebih kecil dari satu, harga domestik lebih rendah dari harga dunia berarti harga domestik di disproteksi. Dalam situasi tidak ada policy transfer (yakni, bila I sama dengan nol), harga domestik tidak akan berbeda dengan harga dunia, dan NPCO akan sama dengan satu.
Analis PAM harus meneliti secara hati-hati dalam menentukan ada atau tidaknya kegagalan pasar – monopoli atau externality – yang mempengaruhi pasar output. Studi-studi tentang sistem pertanian di negara berkembang yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa kegagalan pasar yang signifikan yang mempengaruhi pasar output jarang terjadi. Monopoli yang ditemukan di lapangan umumnya diciptakan oleh kebijakan pemerintah.
Sebaliknya, sebagian besar output transfer terjadi karena kebijakan yang distortif. Salah satu sumber distorsi adalah kebijakan harga – hambatan perdagangan atau pajak/subsidi – yang diterapkan untuk mencapai tujuan non-efisiensi. Penyebab kedua dari output transfer adalah disequilibrium nilai tukar yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan makroekonomi. Harga efisiensi dari output adalah harga dunia untuk barang yang sejenis. Kebijakan yang distortif menyebabkan harga domestik berbeda dengan harga efisiensinya, dan penetapan nilai tukar yang salah akan menyebabkan konversi harga dunia kedalam harga domestik menjadi salah pula.
Contoh Output Transfers
Ilustrasi tentang output transfer untuk sistem usahatani padi varitas unggul di Indonesia disajikan pada Tabel 5.1.
Tabel 5.1. Contoh Output Transfer

Pendapatan (rupiahs per ha)
Privat 7,230,000 A
Sosial 5,784,000 E
Divergensi 1,446,000 I

I A-E 1,446,000
NPCO A/E 1.25

Pada contoh diatas, sistem usahatani hanya menghasilkan satu jenis output yaitu beras. Nilai beras yang dihitung pada harga privat (Rp. 7.230.000 per hektar) sekitar 25 persen lebih tinggi dari nilai sosialnya (Rp. 5.784.000 per hektar). Output transfer (Rp. 1.446.000 per hektar) disebabkan oleh specific import tariff sebesar Rp. 430/kilogram beras, atau setara dengan tarif sebesar 25 persen.
Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO) atau A/E adalah 1,25. Artinya, karena tarif impor beras maka nilai total output 25 persen lebih tinggi dari yang seharusnya, yakni apabila tidak ada kebijakan tarif impor tersebut.

Tradabel Input Transfer dalam Policy Analysis Matrix
Divergensi pada harga input tradabel menyebabkan biaya input tradabel privat (B) berbeda dengan biaya sosialnya (F), serta terjadinya transfer input tradabel (J = (B – F)), seperti disajikan pada Gambar 5.2. Divergensi ini bisa positif (menyebabkan suatu implisit pajak atau transfer sumberdaya keluar dari sistem) atau negatif (menyebabkan implisit subsidi atau transfer sumberdaya kedalam sistem).
Gambar 5.2. Transfer Input Tradabel dalam Policy Analisis Matrix

Pendapatan Biaya Keuntungan
Input Faktor
Privat B
Sosial F
Efek Divergensi J
Subsidi atas pestisida, misalnya, berarti petani hanya akan membayar sebesar (B), sebagian dari biaya yang seharusnya (F). Pemerintah harus membayar sisanya (J) sebagai subsidi pestisida. J = (B – F) akan negatif karena B lebih kecil dari F sebesar subsidi yang diberikan. Suatu subsidi yang mengurangi biaya input dengan sendirinya akan dimasukkan kedalam Tabel PAM sebagai negative entry dalam baris efek divergensi (baris ketiga).
Hal sebaliknya akan terjadi dalam kasus pajak atas input tradabel. Pajak atas bahan bakar, misalnya, akan menyebabkan biaya bahan bakar yang harus dibayar petani (B) akan melebihi opportunity costnya yaitu harga dunia (F) sebesar pajak yang dibebankan (J), dan J = (B – F) akan positif.
Interpretasi Tradable Input Transfers
PAM entry untuk tradable input transfers adalah J = (B – F). Interpretasi tradabel input transfers adalah sama seperti tradable output transfer karena keduanya didasarkan pada perbandingan antara harga privat (harga aktual) dengan harga sosial (harga dunia).
Rasio, yang bebas dari satuan mata uang atau jenis komoditas, digunakan untuk membandingkan jenis input tradabel yang berbeda (misalnya pupuk dengan bahan bakar). Rasio untuk mengukur transfer input tradabel adalah Nominal Protection Coefficient on Input (NPCI), istilah ini juga diambil dari literatur perdagangan internasional. NPCI = B/F. Rasio ini menunjukkan seberapa besar harga domestik dari input tradabel berbeda dengan harga sosialnya. Bila NPCI lebih besar dari satu, biaya input domestik lebih mahal dari biaya input pada tingkat harga dunia. Dengan kata lain, sistem seolah-olah dibebani pajak oleh kebijakan yang ada. Bila NPCI lebih kecil dari satu, harga domestik lebih rendah dari harga dunia, dan sistem seolah-olah disubsidi oleh kebijakan yang ada. Apabila tidak ada transfer (yakni, bila J sama dengan nol), harga input domestik dan harga dunia tidak akan berbeda, dan NPCI akan sama dengan satu.
Rasio yang kedua, Effective Protection Coefficient (EPC), bisa dihitung langsung dari nilai-nilai yang ada di Tabel PAM. Rasio ini membandingkan nilai tambah pada tingkat harga domestik (A – B) dengan nilai tambah pada tingkat harga dunia (E – F). EPC = (A – B)/(E – F). Tujuan dari EPC adalah menunjukkan efek transfer gabungan yang disebabkan oleh sebuah kebijakan (policy transfer), baik transfer output tradabel maupun maupun transfer input tradabel. EPC merupakan bentuk lain dari Effective Rate of Protection (ERP), sebuah ukuran distorsi perdagangan yang umum dipakai. ERP = (EPC – 1) x 100%.
Analis PAM harus menelaah secara hati-hati atas ada atau tidaknya kegagalan pasar – monopoli atau externatlity – yang mempengaruhi pasar input tradabel. Studi yang telah dilakukan di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa kegagalan pasar yang cukup signifikan yang mempengaruhi input tradabel jarang terjadi. Seperti halnya pada output tradabel, kebanyakan monopoli terjadi karena kebijakan pemerintah, bukan cartel yang dibentuk oleh kalangan swasta.
Dengan kata lain, sebagian besar transfer input tradabel disebabkan oleh kebijakan yang distortif. Sama halnya dengan output tradabel, dua sumber divergensi yang mempengaruhi harga input tradabel adalah kebijakan harga (hambatan perdagangan atau pajak/subsidi) dan disequilibrium nilai tukar.
Contoh Tradable Input Transfers
Sebuah ilustrasi berkenaan dengan transfer input tradabel pada usahatani padi di indonesia disajikan pada Tabel 5.4. Pada contoh tersebut, sistem usahatani padi menggunakan tiga jenis input tradabel yaitu pupuk, obat-obatan (chemicals) dan lainnya (benih dan bahan bakar).

Tabel 5.4. Contoh Transfer Input Tradabel

Biaya Input Tradabel (Rp/ha)
Pupuk Obat-obatan Lainnya Total
Privat 586,000 195,000 185,000 966,000 B
Sosial 586,000 250,000 185,000 1,021,000 F
Divergensi - (55,000) - (55,000) J

I B-F (55,000)
NPCI B/F 0.95
Biaya obat-obatan (insektisida dan herbisida) pada tingkat harga privat (Rp. 195.000 per hektar) jauh lebih kecil dari biaya obat-obatan pada tingkat harga sosial (Rp. 250.000 per hektar). Seluruh transfer negatif input tradabel (-Rp. 55.500 per hektar) disebabkan oleh subsidi atas obat-obatan sekitar 28 persen.
Untuk seluruh input tradabel, total policy transfer dari input tradabel (J) adalah Rp. 55.500 per hektar. Nominal Protection Coefficient on Inputs (NPCI) adalah B/F atau 195.000/250.000 = 0,78. Karena subsidi yang diberikan atas obat-obatan, total biaya input tradabel hanya 78 persen dari biaya seharusnya, seandainya tidak ada kebijakan.
Factor Transfer dalam Policy Analysis Matrix
Divergensi bisa mempengaruhi harga faktor domestik (tenaga kerja terampil, tenaga tidak terampil, modal, dan lahan). Divergensi pada pasar faktor domestik menyebabkan harga privat faktor domestik (C) berbeda dengan harga sosialnya (G) dan dengan sendirinya menimbulkan transfer faktor domestik (K = (C – G)). Transfer faktor domestik diilustrasikan pada Gambar 5.3. Sama halnya dengan divergensi yang mempengaruhi biaya input tradabel, divergensi faktor domestik juga bisa positif (menyebabkan terjadinya implisit pajak atau transfer sumberdaya keluar sistem) atau negatif (menyebabkan terjadinya implisit subsidi atau transfer sumberdaya kedalam sistem).
Gambar 5.3. Transfer Faktor Domestik dalam Policy Analisis Matrix

Pendapatan Biaya Keuntungan
Input Faktor
Privat C
Sosial G
Efek Divergensi K

Interpretasi Factor Transfers
PAM entry untuk transfer faktor domestik adalah K = (C – G). Divergensi di pasar faktor domestik timbul sebagai akibat kegagalan pasar maupun distorsi kebijakan.
Studi-studi sistem pertanian di negara-negara berkembang yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa kegagalan pasar yang signifikan pada pasar faktor domestik amat umum terjadi. Oleh karena itu, peneliti harus berasumsi bahwa pasar faktor domestik adalah tidak sempurna kecuali pengujian yang seksama menunjukkan hal sebaliknya, sehingga harga privat faktor merupakan penduga yang dapat dipertanggung-jawabkan bagi harga sosial faktor. Pendekatan untuk mengidentifikasi ketidaksempurnaan pasar faktor diuraikan pada bab 4.
Transfer faktor domestik juga bisa timbul sebagai akibat kebijakan yang distortif. Distorsi yang terjadi di pasar tenaga kerja dan modal timbul karena adanya pajak atau subsidi (misalnya pajak tunjangan pensiun yang dibebankan kepada upah atau subsidi kredit), regulasi harga (misal, upah minimum atau tingkat bunga tertinggi), atau kebijakan ekonomi makro yang distortif (misal, kebijakan moneter yang bersifat inflationary). Cara untuk mengidentifikasi distorsi kebijakan pasar faktor domestik juga telah dibahas pada bab 4.
Contoh Faktor Transfer
Sebuah ilustrasi tentang transfer faktor domestik dalam sistem usahatani padi di Indonesia disajikan pada tabel 5.3. Pada contoh tersebut, usahatani padi menggunakan dua jenis input faktor domestik yaitu tenaga kerja dan modal. Divergensi yang terjadi pada pasar tenaga kerja tidak terampil di pedesaan Indonesia tidak signifikan seperti dijelaskan pada bab 4. Oleh karena itu, tingkat upah privat tenaga tidak terampil dianggap sebagai penduga yang baik untuk tingkat upah sosial nya.
Tabel 5.3. Contoh Transfer Faktor Domestik

Biaya Faktor Domestik (Rp/ha)
Tenaga Kerja Modal Total
Privat 1,680,000 402,500 2,082,500 C
Sosial 1,680,000 462,500 2,142,500 G
Divergensi - (60,000) (60,000) K

Subsidi atas biaya modal lebih bersifat implisit. Implisit subsidi timbul karena social opportunity cost dari modal kerja pada contoh diatas adalah sebesar 24 persen per tahun (8 persen per musim) sementara tingkat bunga modal kerja privat per tahun hanya 15 persen (5 persen per musim). Transfer faktor domestik atas modal merupakan subsidi sebesar 15 persen dari total biaya modal, atau Rp. 60.000 per hektar. Faktor transfer bersih merupakan subsidi sebesar 3 persen dari total biaya faktor. Subsidi kredit tersebut tidaklah terlalu besar dibandingkan dengan total biaya.
Transfer Bersih (Net Transfer) dalam Policy Analysis Matrix
Positif transfer output (I) menciptakan subsidi pada sebuah sistem usahatani (karena akan menyebabkan pendapatan yang lebih tinggi), sementara negatif transfer input tradabel (J) dan transfer faktor domestik (K) mencerminkan adanya subsidi (karena merendahkan biaya produksi). Sama halnya dengan itu, negatif output transfer sama dengan membebankan pajak kepada sistem, sementara positif input tradabel dan faktor transfer sama dengan pajak. Transfer bersih (L), seperti terlihat pada Tabel PAM dalam Gambar 5.4., adalah penjumlahan dari semua efek transfer, baik positif maupun negatif, atas pendapatan maupun biaya.
Gambar 5.4. Net Transfer dalam Policy Analisis Matrix

Pendapatan Biaya Keuntungan
Input Faktor
Privat A B C D
Sosial E F G H
Efek Divergensi I J K L

Interpretasi dari Transfer Bersih
Transfer bersih (L) diperoleh dengan menerapkan salah satu dari dua PAM indentitas. Dilihat dari identitas keuntungan, L = (I – I – K). Transfer bersih adalah penjumlahan dari transfer output, transfer input tradabel, dan transfer faktor domestik. Dilihat dari identitas divergensi, L = (D – H). Transfer bersih menunjukkan selisih antara keuntungan privat dan keuntungan sosial. Apabila sebuah kebijakan mampu menghilangkan kegagalan pasar, dan apabila seluruh kebijakan yang distortif dicabut, maka divergensi akan hilang dan transfer bersih akan nol. Transfer bersih juga akan bernilai nol apabila distorsi dalam harga output terhapus oleh distorsi pada harga input dengan nilai yang sama namun dengan tanda yang berbeda.
Perhitungan dua rasio akan berguna ketika kita ingin membandingkan dua hasil PAM yang memproduksi komoditas yang berbeda. Profitability coefficient (PC) mengukur dampak dari seluruh transfer atas keuntungan privat. PC sama dengan rasio antara keuntungan privat dan keuntungan sosial, atau PC = D/H = (A – B – C)/(E – F – G). PC dihitung dengan menggunakan data yang sama dengan ketika menghitung tranfer bersih (L = (D – H)) sehingga memungkinkan kita untuk membandingkan transfer bersih diantara sistem yang berbeda. PC juga merupakan perluasan dari EPC dengan memasukkan biaya faktor (bersama-sama dengan pendapatan dan biaya input tradabel).
Subsidy Ratio to Producers (SRP) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seluruh efek transfer. SRP adalah ukuran proteksi yang disetarakan dengan tarif atas output (output tarif equivalent). Dengan kata lain SRP adalah ukuran seluruh transfer efek bila seluruh transfer dilakukan melalui tarif impor atas output. Rasio ini merupakan perbandingan antara transfer bersih dengan nilai output pada tingkat harga dunia, atau SRP = L/E. SRP menunjukkan sejauh mana pendapatan dari sistem meningkat atau menurun karena pengaruh transfer. Bila kegagalan pasar tidak terlalu berarti, maka SRP memperlihatkan dampak bersih dari kebijakan yang distortif atas sistem usahatani.
Contoh dari Transfer Bersih
Sebuah ilustrasi tentang transfer bersih dari usahatani padi di indonesia disajikan pada Tabel 5.4.
Tabel 5.4. Net Transfer, Koefisien Keuntungan, dan Subsidi Ratio to Producer dalam Sistem Perberasan Indonesia

Pendapatan Biaya Keuntungan
Input Tradabel Faktor Domesik
Privat 7,230,000 966,000 2,082,500 4,181,500
Sosial 5,784,000 1,021,000 2,142,500 2,620,500
Divergensi 1,446,000 (55,000) (60,000) 1,561,000 -

EPC (A-B)/(E-F) 1.32
NPCI B/F .95
NPCO A/E 1.25
PC D/H 1.60
SRP L/E 0.27
Dihitung pada tingkat harga sosial, sistem usahatani padi di Indonesia menguntungkan meski tanpa ada kebijakan apapun (H = Rp. 2.620.500 per hektar). Transfer bersih adalah penjumlahan seluruh divergensi (L = (I – J – K)) juga merupakan selisih antara keuntungan privat dan keuntungan sosial (L = (D – H)). Transfer bersih dari sistem usahatani padi pada contoh diatas, Rp. 1.561.000 per hektar, adalah penjumlahan dari transfer output (Rp. 1.446.000 per hektar) yang disebabkan oleh tarif impor beras, transfer input tradabel (Rp. 55.000 per hektar) sebagai akibat dari subsidi obat-obatan, dan transfer faktor domestik (Rp. 60.000 per hektar) yang timbul sebagai akibat ketidaksempurnaan pasar modal kerja. Transfer bersih juga merupakan selisih antara keuntungan privat dan keuntungan sosial, atau Rp. 4.181.500 – Rp. 2.620.500 = Rp. 1.561.000.
Profitability Coefficient (PC) yaitu rasio antara keuntungan privat dengan keuntungan sosial, atau PC = D/H, adalah Rp. 4.181.500/Rp.2.620.000 = 1,6. Transfer bersih sebesar Rp. 1.561.000 menyebabkan keuntungan profit satu setengah kali lebih besar dari yang seharusnya, seandainya tidak ada policy transfer. Maka menjadi pertanyaan, mengapa pengambil kebijakan di Indonesia masih harus melaksanakan kebijakan yang membantu sistem pertanian meski tanpa bantuan policy transfer apapun sistem tersebut telah sangat menguntungkan.
Subsidi Ratio to Producers (SRP), rasio antara transfer bersih terhadap pendapatan pada tingkat harga sosial, atau L/E, adalah Rp. 1.561.000/Rp. 5.784.000 = 0.27. Artinya, transfer bersih sebesar itu akan terjadi dengan tarif impor beras sebesar 27 persen bila tidak ada divergensi lain. Seandainya tidak ada divergensi yang mempengaruhi input tradabel maupun faktor domestik, maka untuk memelihara tingkat transfer bersih sebesar Rp. 1.625.500 per hektar NPCO cukup meningkat dari 1,25 menjadi 1,27. Hasil ini menunjukkan bahwa hampir seluruh subsidi untuk produsen beras bersumber dari kebijakan tarif impor, dan sangat kecil yang bersumber dari subsidi obat-obatan maupun implist subsidi untuk biaya modal.

Bab 6
Analisis Benefit-Cost
Budget usahatani dan analisis PAM yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya digunakan untuk menentukan tingkat profitabilitas dan efisiensi sistem usahatani padi di Indonesia. Dengan sedikit tambahan data pada data yang digunakan pada bab 3 dan 4, metode PAM yang sama juga dapat digunakan untuk mengevaluasi feasibilitas ekonomi dari sebuah investasi. Dua informasi tambahan diperlukan untuk melakukan analisis ini, yaitu dampak investasi terhadap hubungan input-output usahatani, dan biaya investasi.
Analisis Benefit-Cost dalam PAM
Empat langkah untuk menghitung benefit-cost (B-C) rasio sebuah investasi dalam sistem usahatani padi di Indonesia:
1. Kumpulkan data untuk membuat tabel input-output yang baru. Dengan menggunakan harga privat dan harga sosial yang telah ada, buat tabel PAM yang baru.
2. Estimasi setiap komponen biaya dan total biaya investasi pada tingkat harga privat dan harga sosial.
3. Kurangkan tingkat profitabilitas (privat dan sosial) PAM yang lama dari tingkat profitabilitas PAM yang baru untuk menentukan pertambahan benefit sebagai akibat investasi tersebut.
4. Bagikan pertambahan benefit kepada biaya (keduanya harus di diskonto (discount) terlebih dahulu) untuk memperoleh benefit-cost rasio, baik privat maupun sosial. Benefit-cost rasio yang lebih besar dari satu berarti bahwa pelaksanaan proyek (investasi) tersebut menguntungkan.
Pertama-tama, lakukan keempat langkah diatas untuk rentang waktu satu periode, dimana benefit dan biaya terjadi pada tahun yang sama, kemudian baru dilakukan pada rentang waktu yang lebih lama (multi-period) dimana baik benefit maupun biaya terjadi selama rentang waktu tersebut. Untuk menghitung nilai kedalam waktu saat ini (present value) maka setiap elemen dari analisis (baik benefit maupun cost) harus di diskonto sebagai cerminan bahwa nilai rupiah yang diperoleh saat ini mempunyai nilai lebih besar dibandingkan dengan jumlah rupiah yang sama yang akan diterima atau dibayarkan di kemudian hari. (Rupiah yang diperoleh saat ini bisa disimpan di bank dan memperoleh bunga, oleh karena itu rupiah yang diperoleh saat ini lebih besar nilainya dengan yang diperoleh di kemudian hari, yang tidak akan mendapatkan bunga).
Rumus yang digunakan untuk mendiskonto adalah ∆D/(1+i)t, dimana ∆D adalah selisih profitabilitas dari kedua PAM, i adalah tingkat diskonto (discount rate), dan t adalah waktu, dihitung sejak proyek dimulai. Nilai yang terjadi pada saat t masih kecil (tahap awal dari proyek) akan mengalami diskonto yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan ketika t besar (akhir proyek). Umumnya, biaya yang muncul di awal proyek akan mengalami diskonto yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan benefit, karena benefit akan diterima bertahun-tahun kemudian. Artinya, seandainya proyek tidak dapat diselesaikan pada waktunya, maka benefit-cost yang terjadi akan jauh lebih rendah dari apa yang ditetapkan oleh perencana proyek.
Analisis Benefit-Cost Periode Tunggal (Single Period Benefit-Cost Analysis)
PAM yang lama dikenal dalam literatur project appraisal sebagai kasus “tanpa proyek”, yang menunjukkan apa yang akan terjadi bila tidak ada intervensi atas sistem usahatani. Yang kedua, PAM “dengan proyek” yang ditunjukkan dengan tanda aksen (‘) pada Tabel 6.1 memperhitungkan efek dari perubahan produktivitas yang timbul sebagai akibat tambahan penggunaan pupuk dan pestisida. Gambar 6.1 menjelaskan cara penghitungan single-period benefit-cost rasio atas penggunaan input seperti pupuk dan obat-obatan. Pada contoh single-period, baik biaya investasi maupun pendapatan dihasilkan dalam tahun yang sama.
Incremental benefit dari investasi diperoleh dengan mengurangkan keuntungan privat maupun sosial PAM “tanpa proyek” dari PAM “dengan proyek”, menghasilkan ∆D sebagai perubahan dari keuntungan privat, dan ∆H sebagai perubahan dari keuntungan sosial. Kedua incremental benefit tersebut merupakan pembilang (numerator) pada rasio benefit-cost. Biaya pupuk dan obat-obatan, dinilai dalam harga privat dan sosial, merupakan penyebut (denominator) pada rasio. Oleh karena itu, privat benefit-cost rasio adalah ∆D/IP dan sosial benefit-cost rasio adalah ∆H/IS.

Gambar 6.1. Analisis Benefit-Cost Periode Tunggal

Privat
Pendapatan Biaya Keuntungan Biaya
Input Faktor Investasi B-C Ratio
Dengan Project A' B' C' D'
Tanpa Project A B C D
ΔD IP ΔD/IP
Sosial
Dengan Project E' F' G' H'
Tanpa Project E F G H
ΔH IS ΔH/IS

Contoh perhitungan single-period benefit cost rasio, menggunakan hasil PAM yang diuraikan pada Bab 5, disajikan pada Tabel 6.1. Suatu investasi dengan nilai Rp. 500.000 dalam bentuk investasi jangka pendek seperti penggunaan pupuk, bahan bakar, benih, obat-obatan, akan menghasilkan kenaikan output sebesar 1.000 kilogram per hektar. Tambahan pendapatan bersih privat adalah Rp. 1.205.000, dan benefit-cost rasionya adalah 2.41. Dinilai pada tingkat harga sosial, tambahan pendapatan bersih adalah sebesar Rp. 964.000 dan benefit-cost rasionya adalah 1.93. Perbedaan kedua benefit-cost rasio tersebut diakibatkan oleh kebijakan perdagangan dan subsidi yang telah diuraikan pada Bab 5.
Tabel 6.1. Analisis Benefit-Cost Periode Tunggal

Privat
Pendapatan Biaya Keuntungan Biaya
Input Faktor Investasi B-C Ratio
Dengan Proyek 7,230,000 966,000 2,082,500 4,181,500
Tanpa Proyek 6,025,000 966,000 2,082,500 2,976,500
1,205,000 500,000 2.41
Sosial
Dengan Proyek 5,784,000 1,021,000 2,142,500 2,620,500
Tanpa Proyek 4,820,000 1,021,000 2,142,500 1,656,500
964,000 500,000 1.93

Analisis Benefit-cost Multi Periode (Multi-period Benefit-Cost Analysis)
Sebagian besar proyek melibatkan investasi dengan rentang waktu yang panjang. Biasanya, investasi di sektor pertanian, misalnya irigasi pompa, fasilitas pemasaran, atau kandang ternak, memberikan hasil yang kecil atau bahkan tidak sama sekali pada awal periode. Aliran benefit berlangsung untuk waktu yang panjang di masa yang akan datang. Gambar 6.2. menggambarkan aliran biaya dan benefit dari proyek. Pada awalnya, aliran benefit bersih (tambahan benefit plus biaya investasi) negatif, karena biaya investasi mendominasi aliran dana. Ketika biaya menurun dan benefit meningkat, keadaan berbalik, dan aliran dana (cash flow) menjadi positif. Cash-flow harus di diskonto dan kemudian dijumlahkan untuk menghitung benefit-cost rasio dari proyek tersebut.
Gambar 6.2. Aliran Biaya dan Pendapatan (Benefit and Cost)
Selama Masa Proyek

Menghitung Benefit-Cost Rasio Terdiskonto (Discounted Benefit-Cost Ratio)
Contoh PAM multi periode pada Tabel 6.2. memperlihatkan dampak penerapan diskonto atas private benefit-cost ratio. Bila sebuah investasi senilai Rp. 5.000.000 dilakukan dalam model periode tunggal (single-period), dengan keuntungan yang sama seperti pada contoh sebelumnya, akan menghasilkan B-C rasio sebesar 0.24. Dengan B-C rasio sebesar itu, sudah jelas proyek tidak layak (feasible) untuk dilaksanakan. Namun, seperti apa yang disajikan pada tabel 6.2. kegiatan investasi tersebut ternyata meningkatkan kualitas pengelolaan air dengan tanah yang semakin rata, galengan yang semakin kokoh, dan drainase yang semakin baik. Diasumsikan bahwa lahan dapat ditanami tiga kali setahun. Pada musim ketika investasi sedang dilakukan, tidak ada produksi yang dihasilkan. Namun, dalam 20 musim berikutnya (kurang lebih selama 7 tahun), peningkatan keuntungan akan diperoleh tanpa harus melakukan tambahan investasi. Dengan cara evaluasi periode tunggal yang sederhana keuntungan dan biaya investasi seperti yang digambarkan pada tabel 6.2. akan menghasilkan angka benefit-cost rasio sekitar 4.8 (Rp. 24.100.000/Rp. 5.000.000).
Dengan mendiskonto baik pendapatan maupun biaya dengan tingkat diskonto sebesar 15 persen (atau 5 persen per periode atau musim) seperti disajikan pada tabel 6.2. kegiatan investasi akan menghasilkan benefit-cost rasio sebesar 3.0. Biaya, karena timbul pada tahun pertama proyek, di diskonto dengan nilai potongan yang kecil. Faktor diskonto pada tahun tersebut hanya 0.9523. Sebalikna, benefit pada periode ke 21 di diskonto dengan nilai potongan yang besar karena timbul lama di kemudian hari. Faktor diskonto pada saat itu adalah 0.3589. Hasilnya adalah nilai B-C rasio yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan tanpa diskonto.
Manfaat yang diperoleh karena perbaikan sistem pengairan mungkin akan berlangsung selama satu dekade atau lebih. Namun, proses diskonto membuat nilai manfaat menjadi amat kecil dan akan memberikan dampak yang amat kecil pada jumlah benefit keseluruhan. Sebagai contoh, dengan periode 10 tahun (30 periode), dengan menggunakan tingkat 5 persen per musim, nilai faktor diskonto akan menjadi 0.2313. Lima belas tahun dengan tiga kali tanam setahun akan menghasilkan faktor diskonto sebesar 0.1113. Pelajaran yang dapat diambil dari proses diskonto adalah bahwa sebagian besar benefit dari proyek harus dihasilkan pada periode 10 tahun pertama (30 periode) agar dampak benefitnya masih ada nilainya.

Tabel 6.2. Analisis Benefit-Cost Multi Periode (Harga Privat)

Pendapatan Biaya Keuntungan Biaya Cash
Input Faktor Investasi B-C Ratio Flow
Dengan Proyek 7,230,000 966,000 2,082,500 4,181,500 (IRR)
Tanpa Proyek 6,025,000 966,000 2,082,500 2,976,500
1,205,000 5,000,000 0.24
Tdk terdiskonto Terdiskonto
Periode 1 - - 4,761,905 (5,000,000)
2 1,205,000 1,092,971 1,205,000
Tingkat Diskonto 5% 3 1,205,000 1,040,924 1,205,000
4 1,205,000 991,356 1,205,000
5 1,205,000 944,149 1,205,000
6 1,205,000 899,190 1,205,000
7 1,205,000 856,371 1,205,000
8 1,205,000 815,591 1,205,000
9 1,205,000 776,754 1,205,000
10 1,205,000 739,765 1,205,000
11 1,205,000 704,539 1,205,000
12 1,205,000 670,989 1,205,000
13 1,205,000 639,037 1,205,000
14 1,205,000 608,607 1,205,000
15 1,205,000 579,626 1,205,000
16 1,205,000 552,024 1,205,000
17 1,205,000 525,738 1,205,000
18 1,205,000 500,702 1,205,000
19 1,205,000 476,859 1,205,000
20 1,205,000 454,152 1,205,000
21 1,205,000 432,526 1,205,000
24,100,000 14,301,870 4,761,905 3.0 23.8%

Data urut waktu (time series) seperti disajikan pada Tabel 6.2. memperlihatkan aliran dana yang di diskonto. Algoritma yang tersedia pada software spreadsheet akan mempermudah perhitungan dan langsung bisa mengahsilkan nilai Net Present Value untuk rentang waktu dan tingkat bunga tertentu. Rumus berikut akan menghasilkan B-C rasio yang diperlukan untuk melakukan evaluasi kelayakan (feasibility) proyek.

Pembilang (numerator) dari rumus diatas menjumlahkan seluruh benefit yang telah didiskonto sedangkan penyebut (denominator) adalah penjumlahan dari biaya yang juga telah didiskonto.
Data pada Tabel 6.3. adalah data Tabel PAM “dengan” dan “tanpa” proyek yang dihitung pada tingkat harga sosial. Sosial B-C rasio terdiskonto, yang dihitung dengan menggunakan rumus NPV untuk benefit dan biaya, adalah 1.89, lebih besar dari 1.0. Internal rate of return (IRR) sebesar 19%, juga lebih besar dari tingkat bunga sosial per musim sebesar 8% (periode yang digunakan dalam perhitungan adalah musim, bukan tahun sehingga tingkat bunga yang digunakan adalah tingkat bunga per musim).
Penyebab utama lebih rendahnya sosial B-C (dibandingkan dengan privat B-C) adalah kebijakan tarif impor beras yang menyebabkan harga privat beras 25 persen lebih tinggi dari harga dunia. Subsidi atas input tradabel dan modal memiliki dampak yang kecil, seperti dijelaskan pada Bab 5.

Tabel 6.3. Analisis Benefit-Cost Multi Periode (Harga Sosial)

Pendapatan Biaya Keuntungan Biaya Cash
Input Factors Investasi B-C Ratio Flow
Dengan Proyek 5,784,000 1,021,000 2,142,500 2,620,500 (IRR)
Tanpa Proyek 4,820,000 1,021,000 2,142,500 1,656,500
964,000 5,000,000 0.19

Periode 1 - 5,000,000 (5,000,000)
2 964,000 964,000
Tingkat Diskonto 8% 3 964,000 964,000
4 964,000 964,000
5 964,000 964,000
6 964,000 964,000
7 964,000 964,000
8 964,000 964,000
9 964,000 964,000
10 964,000 964,000
11 964,000 964,000
12 964,000 964,000
13 964,000 964,000
14 964,000 964,000
15 964,000 964,000
16 964,000 964,000
17 964,000 964,000
18 964,000 964,000
19 964,000 964,000
20 964,000 964,000
21 964,000 964,000
NPV 8,763,606 4,629,630 1.89 19%

Menghitung Internal Rate of Return (IRR)
Rumus yang digunakan untuk menghitung benefit-cost rasio yang didiskonto pada Tabel 6.2. memerlukan angka tingkat diskonto. Analisis sensitivitas atas faktor diskonto dilakukan dengan merubah-rubah tingkat bunga. Pendekatan yang lebih fleksibel, digunakan oleh Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya, dilakukan untuk menentukan tingkat diskonto yang menghasilkan benefit terdiskonto sama dengan biaya terdiskonto. Tingkat diskonto ini kemudian dibandingkan dengan biaya modal, baik privat maupun sosial. Bila biaya modal privat dan sosial, yakni tingkat bunga, lebih kecil dari tingkat diskonto, maka proyek dikatakan feasible.
Rumus untuk menghitung IRR adalah seperti di bawah ini:

Bagian pertama dari persamaan diatas adalah penjumlahan benefit terdiskonto sedang bagian keduanya adalah penjumlahan biaya terdiskonto. Internal Rate of Return (IRR) adalah tingkat bunga yang menghasilkan benefit terdiskonto sama dengan biaya terdiskonto. Elemen pertama data urut waktu pada Tabel 6.2. negatif karena pada saat itu benefitnya adalah nol. Setelah itu, benefit adalah keuntungan yang terus bertambah yang dihasilkan dari pengurangan PAM lama (tanpa proyek) atas PAM baru (dengan proyek) dengan hasil yang telah meningkat.
Algoritma yang sama bila diterapkan kepada data benefit dan biaya pada tabel 6.2. (keuntungan privat) akan menghasilkan IRR sebesar 23.8 persen sedang perhitungan untuk data yang ditampilkan pada tabel 6.3. (keuntungan sosial) menghasilakn IRR sebesar 19 persen. Alasan mengapa sosial IRR lebih kecil dari privat IRR adalah sama dengan alasan mengapa sosial B-C rasio lebih kecil dibandingakn dengan privat B-C rasio.
Kedua angka IRR diatas lebih besar dari biaya modal privat dan sosial. Namun, tidak jarang pula sebuah proyek menghasilkan angka yang berbeda untuk kedua ukuran tersebut, yakni privat B-C rasio lebih besar dari satu sedangkan sosial B-C rasio lebih kecil dari satu, atau sebaliknya. Para perencana akan lebih suka menggunakan rasio sosial karena angka tersebut mencerminkan biaya modal ril bagi ekonomi secara keseluruhan. Namun, evaluasi proyek yang didasarkan pada penilaian keuntungan sosial (efisiensi) harus dilakukan secara hati hati. Bila incremantal private profit negatif, maka insentif privat yang dibutuhkan untuk implementasi proyek (meskipun efisien) tersebut tidak memadai. Perbedaan antara private dan social rate of return dari proyek akan menghasilkan perubahan kebijakan yang sama dengan perubahan yang timbul dari hasil analisis PAM sebelumnya yang digunakan sebagai basis perhitungan ini.
Sebagai contoh, seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa perbaikan pengelolaan air meningkatkan produksi sebesar 1.000 kilogram per hektar. Perhitungan harga sosial menghasilkan B-C rasio sebesar 1.9. Karena sistem usahatani padi diproteksi, maka keuntungan privat akan lebih besar dari keuntungan sosial sehingga menghasilkan B-C rasio sebesar 3.0. Dalam contoh ini, privat dan sosial B-C rasio menunjukkan arah yang sama. Para perencana bisa terus melaksanakan proyek ini dengan pertimbangan insentif privat konsisten dengan kelayakan (feasibility) sosial. Namun adakalanya petani dikenakan pajak atas output yang dihasilkannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini bisa menghasilkan sosial B-C rasio yang lebih besar dari satu, sementara privat B-C rasio lebih kecil dari satu. Dalam kasus seperti ini, petani akan memiliki minat yang kecil untuk membelanjakan sumberdaya yang dimilikinya kepada kegiatan proyek tersebut. Tanpa ada perubahan kebijakan yang menghapuskan pajak atas output tersebut maka kegiatan proyek tersebut akan sulit untuk berhasil.

Bab 7
Kegagalan Pasar dan Eksternalitas Lingkungan
(Environmental Externalities)
Pendekatan Policy Analysis Matrix (PAM) mengidentifikasi divergensi sebagai akibat kegagalan pasar dan distorsi kebijakan yang menyebabkan harga privat (harga aktual) berbeda dengan harga sosial (harga efisiensi). Metode PAM dapat dikembangkan untuk menganalisis isu lingkungan yang menjadi perhatian utama studi tentang alokasi sumberdaya alam. Tujuan dari bab ini adalah menjelaskan analisis PAM berkenaan dengan kegagalan pasar, terutama yang disebabkan oleh eksternalitas lingkungan. Ilustrasi tentang bagaimana menganalisis environmental market failures ini juga disajikan pada bagian komputer tutorial.
Kegagalan Pasar Lingkungan (Environmental Market Failures)
Yang disebut sebagai lingkungan disini adalah penggunaan sumberdaya fisik, seperti tanah, air, dan udara. Kebanyakan kegagalan pasar lingkungan pada sektor pertanian terjadi ketika produsen menggunakan sumberdaya secara tidak tepat karena mereka merasa tidak harus membayar keseluruhan (termasuk biaya sebagai akibat ekternalitas) biaya penggunaan sumberdaya tersebut. Ada dua jenis kegagalan pasar lingkungan – eksternalitas lingkungan dan degradasi lingkungan.
Eksternalitas Lingkungan (Environmental Externalities)
Eksternalitas adalah sebuah bentuk kegagalan pasar. Secara umum, ekternalitas negatif timbul ketika produsen atau konsumen menyebabkan timbulnya biaya bagi orang lain, namun tidak bisa dibebani biaya tersebut. Eksternalitas positif timbul ketika produsen atau konsumen menciptakan manfaat bagi orang lain namun mereka tidak mungkin memperoleh kompensasi atas manfaat yang diciptakannya. Eksternalitas lingkungan memenuhi kriteria atau pengertian umum untuk disebut sebagai kegagalan pasar eksternal. Eksternalitas lingkungan merupakan hal penting berkenaan dengan penggunaan sumberdaya fisik, terutama tanah dan air untuk pertanian.
Sebuah contoh eksternalitas negatif adalah penggunaan pestisida pada usahatani padi di lahan beririgasi. Pestisida digunakan pada tanaman padi, yang pada masa tertentu harus digenangi air. Sisa-sisa bahan kimia dari pestisida tersebut tetap berada dalam air ketika air tersebut dibuang. Orang lain, yang berlokasi di bagian hilir kemudian menggunakan air tersebut untuk minum, irigasi, usaha peternakan, atau beternak ikan di kolam. Para pengguna air yang telah tercemar tersebut akan menanggung biaya bila air tersebut berakibat buruk bagi kesehatan, baik bagi manusia maupun bagi produksi hewan peliharaan. Namun, orang-orang yang terkena dampak negatif dari eksternalitas ini tidak mungkin menagih beban biaya kepada pengguna pestisida di bagian hulu yang telah mencemari air. Dalam kasus ini, pasar telah gagal memasukkan biaya ekternalitas negatif dari pestisida pada biaya produksi padi para petani di bagian hulu. Sehubungan dengan itu diperlukan peranan pemerintah untuk melakukan intervensi guna memperbaiki ekternalitas negatif tersebut.
Degradasi Lingkungan (Environmental Degradation)
Kategori kedua dari kegagalan pasar lingkungan (environmental market failures) adalah degradasi lingkungan (environmental degradation). Degradasi lingkungan berhubungan dengan penggunaan sumberdaya – tanah, air, udara, dan hutan – yang melebihi batas, baik oleh produsen maupun konsumen. Penggunaan yang melebihi batas ini terjadi karena produsen atau konsumen mendapat insentif yang kecil atau bahkan tidak ada sama sekali untuk membatasi ekploitasi sumberdaya alam. Seringkali, dampak negatif aktivitas pertanian akibat ekploitasi berlebihan atas hutan, tanah, dan sumberdaya air atau dampak negatif rumah tangga berkenaan dengan penebangan liar, baru dirasakan di masa yang akan datang. Meskipun mereka mengerti bahwa kegiatan ekploitasi sumberdaya alam ini akan berakibat buruk, mereka menunda kegiatan konservasi bila akibat kerusakan lingkungan ini tidak terasa segera setelah mereka melakukannya selama bertahun-tahun. Eksternalitas lingkungan dampak negatifnya langsung dirasakan sementara degradasi lingkungan dampak negatifnya akan merupakan beban biaya bagi pengguna sumberdaya alam di kemudian hari, termasuk bagi mereka yang terkena beban untuk pemulihan atau pelestarian lingkungan hidup mereka.
Para ekonom yang melakukan analisis atas penggunaan sumberdaya alam menggunakan istilah khusus dalam studi degradasi lingkungan, yaitu apa yang disebut sebagai “user cost”. Dalam istilah ekonomi lingkungan, user cost diartikan sebagai discounted present value dari pendapatan dari penggunaan sumberdaya alam (seperti tanah, air, hutan, dan bahan tambang atau kandungan mineral) yang hilang. Tujuannya adalah untuk mengukur aliran benefit sepanjang waktu dari penggunan sumberdaya alam, bukan hanya benefit yang akan diterima saat ini atau beberapa tahun kemudian. Bila pengguna sumberdaya alam tersebut tahu akan dampak yang akan timbul dari penggunaan sumberdaya saat ini, maka mereka bisa dirangsang melalui kebijakan pemerintah untuk melakukan investasi, seperti melakukan terasering, drainase, atau penghijauan, yang dapat memelihara (konservasi) sumberdaya alam untuk masa datang.
Sebuah contoh yang menggambarkan degradasi lingkungan disajikan pada bagian kedua dari komputer manual tentang environmental PAM. Petani yang mengusahakan padi di lahan irigasi seringkali mengunakan pompa untuk memompa air tanah. Setelah sekian lama, ketersediaan air tanah akan habis dan kemampuan tanah untuk menghilangkan kadar garam akan berkurang. Di masa yang akan datang, ketersediaan air yang berkurang dan salinasi lahan akan berakibat menurunnya produktivitas. Bila dampak negatif ini tidak terjadi dalam waktu yang cukup lama maka petani akan memiliki insentif yang kecil untuk berinvestasi dalam bentuk perbaikan drainase dan konservasi sumberdaya air. Kedaan ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk berperan dalam membuat kebijakan untuk memperbaiki kegagalan pasar ini. Kemudian pemerintah bisa memilih untuk melakukan investasi publik dalam bentuk pembangunan irigasi atau drainase atau mungkin pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi kepada petani yang melakukan investasi dalam bentuk drainase.
Sistem Produksi Yang “Unsustainable” Versus “Sustainable”
Kegagalan pasar lingkungan (environmental market failures) menimbulkan sistem produksi pertanian yang tidak berkesinambungan (unsustainable). Sebuah sistem produksi dikatakan unsustainable bila kegiatan usahatani menimbulkan ekternalitas lingkungan negatif (seperti polusi daerah hilir sebagai akibat penggunaan bahan kimia), menimbulkan degradasi lingkungan (salisasi air tanah) atau kekedua-duanya. Biaya produksi sistem usahatani yang unsustainable dinilai terlalu rendah karena sistem ini mengabaikan dampak negatif eksternal (atas pengguna air yang sudah tercemar di bagian hilir) atau degradasi sumberdaya alam jangka panjang (seperti salinasi sumber air).
Dengan dihilangkannya kegagalan pasar lingkungan maka terciptalah sistem produksi pertanian yang berkesinambungan (sustainable). Sebuah sistem produksi dikatakan sustainable apabila kegiatan usahatani sedikit, atau bahkan tidak sama sekali, menimbulkan eksternalitas lingkungan negatif atau degradasi lingkungan. Sebuah sistem produksi bisa menjadi sebuah sistem yang sustainable apabila pemerintah menerapkan kebijakan yang bisa mengoreksi eksternalitas negatif dan degradasi sumberdaya. Suatu sistem produksi yang sustainable memperhitungkan biaya secara penuh karena sistem tersebut memperhitungkan biaya dampak negatif eksternal, serta pengeluaran untuk menghindari terjadinya degradasi sumberdaya alam jangka panjang.
Sebuah contoh sistem pertanian yang unsustainable adalah usahatani padi di lahan irigasi yang menggunakan pestisida yang berlebihan, dan terlibat dalam kegiatan yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan dengan tidak mau melakukan investasi dalam bentuk pembuatan drainase. Sebaliknya, contoh sebuah sistem produksi yang sustainable adalah sistem usahatani padi di lahan irigasi dimana petani menghentikan penggunaan pestisida atau mengurangi tingkat penggunaan pestisida sampai pada tingkat yang tidak membahayakan, serta usahatani yang menyediakan fasilitas drainase yang baik untuk melindungi sumberdaya air agar tetap dapat digunakan di masa yang akan datang. Berapa tingkat penggunaan pestisida yang dapat ditolelir, dan berapa jumlah investasi yang harus dilakukan untuk melakukan konservasi air merupakan isu yang sulit.
Kebijakan Publik Untuk Menghilangkan Eksternalitas Lingkungan (Environmental Externalities)
Terjadinya kegagalan pasar lingkungan (environmental market failures) atau hilangnya pasar (missing market) memberi alasan kepada pemerintah untuk melakukan intervensi dalam upaya mengkoreksi divergensi. Kebijakan yang efisien akan memperbaiki kegagalan pasar atau menghilangkan (atau mengurangi) divergensi yang terjadi antara harga privat dengan harga sosial, sementara kebijakan yang distortif menimbulkan divergensi tersebut, seperti telah diuraikan pada bab 4 dan 5.
Pada dasarnya, pemerintah bisa melaksanakan kebijakan pajak atau subsidi untuk mengkoreksi eksternalitas lingkungan. Biaya yang timbul karena eksternalitas lingkungan, seperti dampak polusi di daerah hilir sebagai akibat penggunaan pestisida di daerah hulu, harus dimasukkan dalam perhitungan biaya dan pendapatan suatu sistem pertanian. Pajak atas penggunaan pestisida harus diterapkan sehingga biaya marjinal privat harus termasuk biaya external, dan sama dengan marjinal benefit sosial (yakni, biaya keseluruhan untuk memproduksi unit terakhir dari sebuah produk harus sama dengan benefit yang diterima dari proses produksi tersebut).
Pada kenyataannya, amatlah sulit menggunakan kebijakan pajak/subsidi untuk mengkoreksi eksternalitas lingkungan. Amatlah sulit untuk mengukur biaya external dengan akurat. Contoh berikut akan menjelaskan mengapa hal tersebut sulit dilakukan. Biaya eksternal penggunaan pestisida adalah resiko atas kesehatan dan hilangnya produksi di daerah hilir sebagai akibat air yang tercemar. Dua jenis biaya tersebut jelas tidak mungkin dihitung. Tanpa estimasi biaya external yang baik, pemerintah akan sulit menentukan dengan tepat besar pajak yang harus dibebankan kepada pengguna pestisida.
Oleh karena itu, pemerintah memilih untuk menerapkan kebijakan alternatif terbaik (the second-best policy) – penetapan standar kuantitatif – untuk membatasi penggunaan input sumber pencemaran lingkungan. Bila biaya kesehatan dan biaya lainnya dianggap sangat mahal, pemerintah harus melarang penggunaan bahan kimia tertentu dalam proses produksi pertanian. Salah satu cara untuk mengatasi masalah dampak negatif penggunaan pestisida adalah melarang penggunaan input tersebut di lahan sawah beririgasi.`Namun, melarang penggunaan input bukan merupakan cara yang efisien kecuali biaya marjinal (termasuk biaya external) sangat mahal dan pendapatan marjinal penggunaan input tersebut amatlah kecilnya. Karena biasanya biaya marjinal sulit diketahui, penentuan tingkat standar kuantitatif untuk mengatur penggunaan input dilakukan secara sembarang (arbitrary). Dalam situasi seperti ini, hal terbaik yang dapat dilakukan adalah mengukur dampak dari berbagai tingkat penggunaan input dan kemudian menduga (berdasarkan pengalaman) berapa besar dampak yang akan terjadi.
Eksternalitas Lingkungan (Environmental Externalities) dalam PAM
Analisis tentang eksternalitas lingkungan dalam kerangka PAM dapat diilustrasikan dalam empat langkah berikut:
1. Langkah pertama adalah membuat tabel PAM untuk sistem usahatani yang unsustainable. Proses produksi dalam sistem ini menimbulkan dampak eksternalitas negatif kepada orang lain, namun produsen mengabaikan biaya external ini.
2. Langkah kedua adalah membuat sustainable PAM untuk sistem usahatani yang sama. Pemerintah memberlakukan kebijakan untuk menghilangkan dampak eksternalitas negatif, entah itu melalui penerapan pajak kepada produsen atas penggunaan input penyebab eksternalitas negatif, memberlakukan standar kuantitaif (kuota) atau bahkan pelarangan penggunaan input tersebut.
3. Langkah ketiga adalah membuat tabel environmental PAM. Environmental PAM memungkinkan kita untuk mengukur divergensi yang disebabkan oleh kebijakan untuk menghapuskan negatif externalities. Tabel ini berisikan perbandingan antara privat entry dari unsustainable PAM dengan sosial entry dari sustainable PAM.
4. Langkah terakhir adalah menghitung biaya “kepatuhan” (cost of compliance). Cost of compliance adalah biaya privat dan sosial untuk menghilangkan eksternalitas negatif, dan menciptakan sistem usahatani yang sustainable. Cost of compliance privat adalah keuntungan produsen yang berkurang, dan cost of compliance sosial adalah pendapatan nasional yang hilang.
Membuat Unsustainable PAM
Usahatani padi menggunakan pestisida untuk mengatasi serangan hama dan penyakit. Namun pestisida ini meninggalkan residu dalam air yang mengalir dan digunakan di daerah hilir. Air yang telah tercemar digunakan untuk minum dan sumber air untuk kolam ikan. Biaya yang harus ditanggung oleh penggunaan air di daerah hilir sebagai akibat air yang sudah tercemar ini tidak diperhitungkan dalam biaya petani padi. Dampak eksternal negatif penggunaan pestisida ini menciptakan sistem produksi padi yang unsustainable.
Pembuatan unsustainable PAM mengikuti enam langkah yang sama seperti langkah yang dilakukan untuk pembuat tabel PAM yang umum:
1. Langkah pertama adalah membuat tabel input-output usahatani (membuat data synthetic atau data langsung dari lapangan). Koefisien teknis dari tabel input-output ini digunakan baik untuk melakukan analisis privat maupun sosial. Entry penggunaan pestisida dan herbsida termasuk dalam tabel input-output koefisien untuk sistem usahatani padi yang unsustainable. Pestisida sebagai obat hama penyakit dan herbisida sebagai sarana penanggulangan gulma mempunyai kontribusi terhadap tingginya hasil produksi. Namun, penggunaan bahan kimia ini menimbulkan eksternalitas negatif di bagian hilir.
2. Langkah kedua adalah membuat tabel harga privat (harga aktual) untuk input dan output. Tabel privat ini berisikan harga untuk setiap input produksi dan output yang ada dalam tabel koefisien input-output (yang dibuat pada langkah pertama). Semua entry ini dinilai dalam mata uang domestik (Rupiah).
3. Langkah ketiga adalah menghitung budget privat (dengan mengalikan koefisien input-output dengan harga privat) dan budget budget sosial (dengan mengalikan koefisien input-output dengan harga sosial)
4. Langkah keempat adalah membuat tabel harga sosial (harga efisiensi) baik untuk input maupun output. Tabel harga sosial berisikan harga dari setiap input maupun output yang tercantum pada tabel koefisien input-output.
5. Langkah kelima adalah menghitung budget sosial. Budget sosial untuk usahatani padi yang unsustainable diperoleh dengan mengalikan koefisien input-output dengan harga sosialnya.
6. Langkah terakhir adalah memasukkan nilai-nilai yang diperlukan dari budget privat dan budget sosial kedalam Matrik PAM untuk menghitung divergensi (baris terakhir dari PAM) sebagai selisih antara harga privat dan harga sosial. Dua baris pertama dari Matrik PAM usahatani padi yang unsustainable diambil dari tabel budget privat dan budget sosial. Baris terkahir, berisikan efek divergensi, diperoleh dengan mengunakan divergensi identitas yaitu baris pertama dikurangi baris kedua, seperti telah dijelaskan pada Bab 2.
Contoh untuk sistem usahatani yang unsustainable disajikan pada Tabel 7.1. Tabel tersebut telah dianalisis secara rinci di Bab 5. Terlihat bahwa divergensi yang besar terjadi karena tarif impor beras yang meningkatkan harga 25 persen diatas harga sosialnya. Divergensi lain yang mempengaruhi biaya produksi adalah subsidi pemerintah atas obat-obatan (chemicals) dan kredit. Namun, divergensi ini nilainya relatif kecil. Dalam unsustainable PAM, subsidi atas obat-obatan mengurangi biaya privat untuk input tradabel sebesar RRp. 55.000 (dari seluruh biaya sosial sebesar Rp. 1.021.000). Biaya kredit yang dibayar petani adalah sebesar Rp. 402.500 per hektar sementara opportunity costnya, secara keseluruhan adalah Rp. 462.500 per hektar. Artinya, telah terjadi implisit subsidi sebesar Rp. 60.000.
Tabel 7.1. Unsustainable PAM (Rp/ha)

Pendapatan Biaya Keuntungan
Input tradabel Tenaga Kerja Modal
Privat 7,230,000 966,000 1,680,000 402,500 4,181,500
Sosial 5,784,000 1,021,000 1,680,000 462,500 2,620,500
Divergensi 1,446,000 (55,000) - (60,000) 1,561,000

Total subsidi sebesar Rp. 1.561,000 yaitu kelebihan keuntungan privat diatas keuntungan sosial sebesar 59 persen. Namun, seandainyapun policy transfer tersebut tidak terjadi, petani telah memperoleh keuntungan yang lebih dari separuh pendapatannya. Pemerintah mungkin tidak mengetahui tingginya keuntungan sosial yang diperoleh oleh sistem ini. Mungkin biaya lahan, yang termasuk kedalam keuntungan (return to land and management) pada tabel PAM ini, akan mengurangi keuntungan dengan nilai yang cukup besar. Semua kemungkinan tersebut memerlukan telaahan yang lebih teliti untuk dapat menginterpretasikan alasan dibuatnya sebuah kebijakan.
Yang juga perlu ditelaah adalah keputusan pemerintah untuk mensubsidi obat-obatan (chemicals). Subsidi yang besar akan merangsang petani menggunakan pestisida secara berlebihan dan akan memperburuk dampak external. Kebijakan yang lebih “masuk akal” seharusnya akan membatasi, paling tidak, tidak merangsang, penggunaan pestisida dalam sistem unsustainable ini.
Membuat Sustainable PAM
Dalam contoh usahatani padi di lahan beririgasi, pemerintah memutuskan untuk melarang penggunaan pestisida dan petani beralih untuk menggunakan sistem tradisional untuk mengontrol gulma dengan menggunakan bahan alami serta menunda waktu tanam. Sistem produksi ini menghasilkan produksi yang lebih rendah serta penggunaan tenaga kerja yang berbeda – lebih tinggi untuk pengelolaan hama dan penyakit, dan lebih rendah untuk panen dan merontok. Namun, pengguna air di daerah hilir tidak lagi harus menanggung biaya external karena penggunaan pestisida dihentikan, dan dengan sendirinya sistem usahatani padi ini merupakan sistem usahatani yang sustainable.
Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembuatan sustainable PAM sama seperti unsustainable PAM. Data input-output dan harga privat serta sosial digunakan untuk menghitung budget privat dan budget sosial, dan data yang relevan pada kedua tabel budget tersebut dimasukkan kedalam dua baris pertama dari tabel PAM.
Beberapa koefisien input-output pada tabel ini berbeda dengan data untuk unsustainable PAM (Tabel 7.1.). Lebih penting lagi, penggunaan pestisida dihapuskan sehingga biaya input untuk pestisida menjadi nol. Produksi menurun 9 persen, dari 6.000 kilogram per hektar menjadi 5.000 kilogram per hektar.
Ketika pemerintah melarang penggunaan pestisida dan menghilangkan eksternalitas negatif, tidak ada perubahan dalam harga, baik harga sosial mapun harga privat, dan baik harga input maupun harga output. Perbedaan budget privat dan budget sosial semata-mata disebabkan oleh perubahan koefisien input-output pada sistem sustainable. Karena produksi menurun, pendapatan privat per hektar menurun dari Rp. 7.230.000 menjadi Rp. 6.627.500, dan pendapatan sosial per hektar menurun dari Rp. 5.784.000 menjadi Rp. 5.302.000. Setelah penggunaan pestisida dilarang, biaya input tradabel baik privat maupun sosial menurun menjadi Rp. 771.000 per hektar.
Hasil untuk sustainable PAM disajikan pada Tabel 7.2. Hasil ini berbeda dengan unsustainable PAM pada dua hal penting. Larangan penggunaan pestisida menghilangkan divergensi yang terjadi pada input. Pemerintah semula memberikan subsidi atas pestisida dengan jumlah yang cukup besar. Tujuan utama dari kebijakan pelarangan penggunaan pestisida sebenarnya adalah menghilangkan biaya external, namun ternyata kebijakan ini juga melakukan penghematan pada anggaran pemerintah yang semula dikeluarkan untuk subsidi.
Tabel 7.2. Sustainable PAM (Rp/ha)

Pendapatan Biaya Keuntungan
Input tradabel Tenaga Kerja Modal
Privat 6,627,500 771,000 1,680,000 402,500 3,774,000
Sosial 5,302,000 771,000 1,680,000 462,500 2,388,500
Divergensi 1,325,500 - - (60,000) 1,385,500

Pemerintah tidak mengubah kebijakan proteksi 25 persen atas produsen beras dan dengan sendirinya menyebabkan terjadinya transfer sumberdaya kepada produsen beras. Oleh karena itu output transfer tetap terjadi (Rp. 1.325.500 diatas pendapatan sosial). Namun jumlah subsidi atas produksi ini menjadi berkurang karena jumlah produksi yang berkurang sebagai akibat dilarangnya penggunaan pestisida.
Namun, meskipun tanpa pestisida ternyata sistem usahatani ini tetap amat menguntungkan. Tanpa proteksi pun, petani padi masih akan menerima keuntungan hampir setengah dari pendapatan sosial, seperti terlihat pada baris sosial dari sustainable PAM.
Membuat Environmental PAM
Environmental PAM memperhitungkan dampak keputusan pemerintah untuk melarang penggunaan pestisida dan oleh karena itu menciptakan sistem yang sustainable. Divergensi dalam environmental PAM mengukur perbedaan antara pendapatan, biaya dan keuntungan privat pada kondisi awal, yaitu sistem yang unsustainable (baris pertama pada unsustainable PAM) dan pendapatan, biaya dan keuntungan sosial pada kondisi setelah ada kebijakan, yaitu sustainable PAM (baris kedua pada sustainable PAM).
Divergensi yang terjadi pada environmental PAM lebih besar, baik dari unsustainable maupun sustainable PAM, sebegai akibat dari hambatan (atau pelarangan) penggunaan input penyebab pencemaran. Perbedaan itu tidak hanya memperhitungkan transfer yang terjadi sebagai akibat proteksi atas beras dan subsidi input, tetapi juga dampak terhadap produksi sebagai akibat perubahan penggunaan pestisida. Ketika pemerintah memutuskan untuk melarang penggunaan pestisida dan membuat sistem menjadi sustainable, keputusan itu akan mengakibatkan produksi beras berkurang karena produktivitas yang menurun. Dengan kata lain, divergensi pada environmental PAM sekaligus menujukkan dampak gabungan dari policy transfer dan produktivitas yang menurun.
Hasil environmantal PAM disajikan pada Tabel 7.3. Ketika pemerintah mengijinkan, bahkan mensubsidi, penggunaan pestisida, produksi mencapai 6.000 kilogram padi per hektar dengan nilai sebesar Rp. 7.230.000 yang 73 persen diantaranya merupakan return to land and management (keuntungan privat).
Tabel 7.3. Environmental PAM (Rp/ha)
Pendapatan Biaya
Input tradabel Tenaga Kerja Modal Keuntungan
Privat (unsustainable) 7,230,000 966,000 1,680,000 402,500 4,181,500
Sosial (sustainable) 5,302,000 771,000 1,680,000 462,500 2,388,500
Divergensi 1,928,000 195,000 - (60,000) 1,793,000

Pemerintah kemudian memutuskan untuk melarang penggunaan pestisida dan menghapuskan eksternalitas negatif yang merugikan pengguna air di bagian hilir, namum pemerintah tidak memutuskan untuk menghentikan proteksi atas produsen beras (output). Pelarangan penggunaan pestisida dan penggunaan sistem produksi yang baru menyebabkan produktivitas padi menurun sebesar 9 persen, dari 6 menjadi 5.5 ton per hektar. Namun, baik keuntungan privat maupun sosial tetap tinggi. Artinya, sistem usahatani yang amat efisien ini tanpa menggunakan pestisidapun tetap layak, meskipun baik keuntungan privat maupun keuntungan sosial menurun dengan tidak digunakannya pestisida.
Perhitungan Biaya Kepatuhan (Cost of Compliance)
Cost of compliance (biaya kepatuhan) berkaitan dengan biaya privat dan biaya sosial untuk menghapuskan eksternalitas negatif dan penciptaan sistem pertanian yang sustainable. Cost of compliance diperoleh dengan membandingkan tingkat keuntungan unsustainable PAM (menggunakan pestisida) dengan sustainable PAM (tanpa pestisida). Cost of compliance privat adalah penurunan keuntungan privat – keuntungan produsen yang berkurang – sebagai akibat dilarangnya penggunaan pestisida. Cost of compliance sosial adalah penurunan keuntungan sosial – pendapatan nasional yang hilang – karena pelarangan pestisida. Tabel Cost of compliance disajikan pada Tabel 7.4.

Tabel 7.4. Biaya Kepatuhan (Cost of Compliance) (Rp/ha)

Unsustainable Sustainable Compliance
Costs
Privat 4,181,500 3,774,000 407,500
Sosial 2,620,500 2,388,500 232,000
Cost of compliance privat adalah dampak pelarangan pestisida atas produsen beras. Apabila petani bisa menggunakan pestisida, mereka memperoleh return to management and land sebesar Rp. 4.181.500 per hektar. Setelah penggunaan pestisida dilarang, return to management and land turun menjadi Rp. 3.774.000 per hektar, sehingga petani menderita kerugian dalam arti berkurangnya keuntungan privat sebesar Rp. 407.500 per hektar. Meskipun petani sudah pasti kecewa dengan hasil ini, namun keuntungan privat yang lebih rendah ini merupakan hasil yang “lebih sehat”, dan kebijakan proteksi pemerintah tetap menimbulkan transfer dari konsumen kepada produsen yang cukup besar.
Cost of compliance sosial adalah menurunnya pendapatan nasional sebagai akibat dari keputusan untuk menghilangkan eksternalitas negatif sehubungan dengan penggunaan pestisida. Pendapatan nasional diukur dengan tingkat keuntungan sosial. Ketika penggunaan pestisida masih diijinkan, produktivitas 6 ton per hektar. Sistem produksi dengan pestisida menghasilkan keuntungan sosial sebesar Rp. 2.620.500 per hektar. Ketika pestisida dilarang, produktivitas menurun menjadi 5,5 ton per hektar. Sistem produksi yang kurang produktif ini menghasilkan keuntungan sosial sebesar Rp. 2.388.500 per hektar. Kerugian pendapatan nasional sebagai akibat dilarangnya pestisida sebesar Rp. 232.000 per hektar atau 10 persen dari keuntungan sosial sebelumnya.
Interpretasi Hasil Environmental PAM
Pemerintah harus menghitung apakah penurunan pendapatan nasional dapat dijustifikasi oleh manfaat yang diterima oleh pengguna air di daerah hilir sebagai akibat hilangnya eksternalitas negatif. Keputusan ini merupakan suatu hal yang tidak mudah. Mengestimasi dampak negatif atas kesehatan dan menurunnya produktivitas orang-orang di derah hilir sebagai akibat menggunakan air yang tercemar merupakan hal yang rumit. Yang paling mungkin dilakukan adalah menduga, meskipun amat kasar, biaya external dan juga benefit yang diterima sebagai akibat hilangnya eksternalitas negatif.
Karena sulitnya menduga benefit yang diterima oleh penduduk di daerah hilir sebagai akibat hilangnya eksternalitas negatif, peneliti biasanya melakukan analisis sensitivitas atas standar kuantitatif penggunaan input yang menyebabkan pencemaran. Pelarangan penggunaan input yang menyebabkan polusi dapat dibenarkan apabila dampak externalnya amat besar sedangkan peningkatan produksi sebagai akibat penggunaan input tersebut kecil. Oleh karena itu, para analis melakukan estimasi empiris dampak yang mungkin terjadi atas produktivitas, dan keuntungan sosial pada berbagai tingkat penggunaan input penyebab polusi tersebut.
Hasil-hasil estimasi divergensi pada environmental PAM serta perhitungan cost of compliance privat dan sosial akan membantu pelaksanaan analisis seperti ini. Cost of compliance sosial menunjukkan penurunan pendapatan nasional pada berbagai tingkat penggunaan input penyebab polusi ini. Disagregasi divergensi output pada environmental PAM menunjukkan berapa besar transfer yang terjadi sebagai akibat penurunan produktivitas karena berkurangnya penggunaan input penyebab polusi, dan berapa besar transfer yang diakibatkan oleh kebijakan proteksi dan subsidi. Sama seperti pada seluruh analisis PAM, kunci untuk interpretasi hasil adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan kuantifikasi berbagai macam divergensi – environmental externalities, kegagalan pasar lainnya, dan policy transfer.

Bab 8:
Mengkomunikasikan Hasil Analisis PAM Kepada Pembuat Kebijakan
Tugas analis kebijakan baru selesai sebagian ketika analisis PAM selesai dikerjakan. Hasil-hasil analisis tersebut selanjutnya harus dikomunikasikan dengan jelas dan efektif kepada pembuat kebijakan. Bila tidak, betapapun baiknya hasil analisis tersebut tidak akan ada dampaknya pada proses pembuatan kebijakan. Tujuan dari bab ini adalah memberikan panduan dalam cara mengkomunikasikan hasil-hasil PAM yang efektif kepada pembuat kebijakan, baik tertulis maupun lisan.
Pentingnya Komunikasi
Analis kebijakan yang baik memerlukan empat hal. Tujuh bab pertama dari buku ini memfokuskan diri pada tiga hal pertama – memilih cara yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kebijakan, menggali informasi yang relevan dengan baik, dan interpretasi hasil yang benar. Hal ke empat yang amat penting adalah mengkomunikasikan hasil-hasil analisis dengan tepat dan meyakinkan.
Dalam melakukan analisis kebijakan, mengkomunikasikan hasil, baik tulisan maupun lisan, sama pentingnya dengan proses menghasilkan analisis yang baik itu sendiri. Apabila para analis tidak mampu mengkomunikasikan hasil analisisnya dengan baik, pekerjaan mereka tidak akan mempunyai dampak dalam mempengaruhi kebijakan. Penasihat kebijakan yang efektif dengan sendirinya harus mampu melakukan analisis yang baik, sekaligus meyakinkan orang.
Ada keterkaitan yang erat antara komunikasi yang efektif dengan pemilihan research design. Semakin rumit metoda riset yang digunakan semakin sulit pula tugas mengkomunikan hasil-hasilnya, serta menyakinkan pembuat kebijakan. Pendekatan PAM dirancang untuk tidak hanya efektif dalam mengidentifikasi dampak kebijakan dan proyek tetapi juga menjelaskannya kepada pembuat kebijakan. Setiap pembuat kebijakan, termasuk yang bukan ekonom, akan dengan mudah memahami pentingnya tingkat keuntungan (profit) dan policy transfer – yang merupakan hasil utama dari analisis PAM.
Kunci untuk dapat mengkomunikasikan hasil analisis dengan efektif adalah “jelas” dan “singkat”. Penggunaan jargon-jargon ekonomi dan istilah istilah teknis tidak akan difahami dengan baik oleh pembuat kebijakan maupun stafnya. Mereka adalah orang-orang yang amat sibuk, dan mereke lebih menghargai sistem komunikasi yang singkat, padat dan akurat. Orang-orang sibuk akan lebih memberi perhatian kepada policy memo serta presentasi yang menarik, jelas, dan singkat.
Para analis kebijakan harus mempersiapkan diri untuk berkomunikasi dengan audience yang bukan ekonom, yang tidak jarang “curiga” terhadap hasil analisis ekonomi dan khawatir malah akan membuat para ekonom lebih “berkuasa”. Bahkan, para ekonom sekalipun (misalnya staf ahli dari pembuat kebijakan) biasanya akan lebih suka berkomunikasi yang lebih terfokus pada dampak baik dan buruknya suatu kebijakan (policy trade-off) daripada berbicara hal-hal yang bersifat teknis. Analis kebijakan yang jeli dengan sendirinya akan menulis dan berbicara dengan cerdik, mengunakan istilah-istilah yang mudah dimengerti oleh para pengambil kebijakan dengan berbagai latar belakang pendidikan.
Jenis Komunikasi Tertulis Dalam Analisis Kebijakan
Dalam analisis kebijakan, komunikasi tertulis biasanya dilakukan melalui salah satu dari tiga kategori berikut – policy papers, policy briefs, dan policy summaries. Analis harus membuat ketiga jenis komunikasi tertulis tersebut untuk mengkomunikasikan hasil analisisnya. Pembuat kebijakan dan stafnya akan mengunakan masing-masing jenis tulisan tersebut untuk keperluan yang berbeda, dan kadang-kadang sulit diduga jenis mana yang mereka sukai, tergantung kepada situasi dan kondisi yang sedang mereka hadapi. Pada saat mereka sedang memberikan perhatian pasa suatu analisis kebijakan, mungkin saja mereka meminta sebuah paper yang lengkap, bisa juga sebuah memo yang rinci, sebuah ringkasan (summary), atau bahkan mereka meminta ketiga-tiganya. Lebih dari itu, umumnya mereka menginginkan komunikasi yang singkat. Oleh karena itu, analis kebijakan harus mempersiapkan diri untuk menyampaikan hasil analisisnya dengan tingkat detil yang berbeda, dan tepat waktu.
Policy papers merupakan bentuk komunikasi tertulis yang terpanjang. Meskipun umumnya lebih mudah menulis makalah yang panjang dibandingkan yang pendek, komunikasi yang efektif membutuhkan sesuatu yang singkat (brevity). Oleh karena itu policy paper sebaiknya tidak lebih dari 15 – 20 halaman. Tabel, grafik, dan lampiran merupakan tambahan. Seringkali para analis pertama-tama menulis sebuah laporan yang panjang dan memasukkan semua hasil-hasil analisisnya. Kemudian, mereka memangkasnya menjadi tidak lebih dari 20 halaman, berisikan hasil-hasil analisis yang penting sebelum menyerahkannya kepada pembuat kebijakan.
Policy brief merupakan media yang paling umum, dan biasanya merupakan alat komunikasi tertulis analisis kebijakan yang paling efektif. Para pengambil kebijakan dan stafnya yang amat sibuk tidak akan sempat membaca makalah setebal 20 halaman. Tapi mereka tertarik pada policy brief yang lebih singkat, dirancang secara baik, dan dengan kata-kata yang jelas. Sebuah policy brief berkisar antara 6 – 8 halaman (dobel spasi, normal font, standar marjin). Para analis memang akan merasa berat untuk menulis sesuatu yang penting tetapi singkat. Namun demikian, manfaat yang akan diperolehpun, karena mampu “mempengaruhi” pembuat kebijakan, tidak ternilai harganya.
Policy summaries, kadang-kadang disebut sebagai executive summaries, merupakan bentuk alat komunikasi tertulis yang paling singkat – hanya 1-2 halaman saja. Cakupan policy summaries sama dengan policy papers dan policy brief, hanya saja policy summary merupakan highlight dari metoda, data, hasil, dan implikasi kebijakan. Sebuah policy summary dimaksudkan sebagai “promosi” dari hasil-hasil analisis dan merangsang pembuat kebijakan serta stafnya untuk membaca makalah yang lebih panjang. Oleh karena singkatnya, policy summaries merupakan makalah yang paling sulit.
Menulis Policy Papers
Tujuan dari policy paper adalah menyajikan informasi yang rinci kepada staf dari pengambil kebijakan. Sangat jarang pengambil kebijakan punya waktu untuk membaca policy paper. Policy paper umumnya dipersiapkan sebagai “back-up” dokumen utama, yaitu policy brief, untuk memberikan penjelasan atas hal-hal yang teknis berkaitan dengan masalah kebijakan.
Aturan utama yang penting diikuti dalam menulis policy paper adalah yakinkan bahwa peneliti lain dapat mereplikasi hasil-hasil analisis kita. Argumentasi pada proses pembuatan kebijakan terjadi pada berbagai tingkat. Salah satu diataranya adalah pada tingkatan teknis. Analis lain harus bisa mereproduksi hasil-hasil analisis yang disajikan pada policy paper agar akurasi dari hasil analisis ini dapat meyakinkan orang. Bila tidak, mereka akan mengabaikan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan, dan akhirnya studi yang dilakukan menjadi tidak relevan lagi untuk menghasilkan suatu kebijakan.
Pentingnya kejelasan (clarity) dan kesingkatan (brevity) tidak hanya berlaku dalam menulis policy paper tetapi untuk semua jenis komunikasi analisis kebijakan, baik lisan maupun tulisan. Ketika analis dibatasi untuk tidak lebih dari 15-20 halaman, maka akan ada keinginan untuk menampilkan hasil dalam bentuk lain. Untuk mengekang keinginan ini jumlah tabel atau grafik jangan lebih dari 6 sampai 10 buah. Lampiran juga jangan dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan memperpanjang tulisan. Lampiran hanya digunakan untuk masalah teknis yang amat penting berkaitan dengan latar belakang, metoda, dan data.
Komponen dari Policy Paper
Policy paper biasanya terdiri atas 5 bagian dengan urutan sebagai berikut – metoda analisis, asumsi penting berkenaan dengan metoda dan data, data utama dan sumber data, hasil analisis empiris, dan interpretasi serta implikasi kebijakan. Kunci keberhasilan menulis policy paper adalah menyusun outline yang mengintegrasikan kelima komponen tersebut.
Bahasan mengenai metodologi harus fokus pada metode analisis apa yang akan digunakan, dan mengapa penggunaan alat analisis ini sesuai dengan isu kebijakan yang ingin dibahas. Bagian ini harus singkat dan “to the point” karena biasanya pengambil kebijakan tidak terlalu tertarik pada masalah metoda ekonomi.
Semua metoda analisis ekonomi mempunyai keterbatasan dan kelemahan, serta memerlukan asumsi-asumsi. Pada sebagian besar analisis empiris, beberapa data penting tidak bisa diperoleh atau akurasinya dipertanyakan. Bagian metodologi dan asumsi yang digunakan harus mengemukakan kelebihan dan kekurangan alat analisis yang digunakan.
Data bukan semata-mata angka yang digunakan dalam analisis empiris. Pembuat kebijakan perlu diyakinkan bahwa hasil analisis kita memang penting. Oleh karena itu, bagian data dan sumberdata harus memuat informasi yang relevan serta menerangkan kualitas data dan informasi, serta prosedur pengumpulan data yang digunakan.
Memang, komputer memungkinkan kita untuk melakukan analisis data yang besar. Namun, pengambil kebijakan memiliki waktu yang terbatas dan tidak sabar bila kita harus memberikan keterangan yang panjang, serta melakukan berbagai analisis sensitivitas atas berbagai kemungkinan perubahan asumsi. Hanya hasil-hasil penting serta alternatif kebijakan saja yang perlu dilaporkan. Makin singkat, makin baik.
Hal yang paling membantu pengambil kebijakan adalah bila analis melakukan interpretasi hasil dengan cara yang mudah dimengerti dan relevan. Implikasi kebijakan harus fokus pada dampak kebijakan yang akan terjadi, siapa yang akan menjadi “pemenang”, dan siapa yang akan menjadi “korban” dari berbagai kebijakan. Pengambilan keputusan merupakan masalah politik. Pembuat kebijakan harus menentukan siapa yang harus “ditolong” siapa yang harus “dikorbankan”. Oleh karena itu, umumnya pengambil kebijakan akan menaruh perhatian yang besar pada bagian terakhir dari policy paper ini.
Menulis Policy Briefs
Saran-saran yang disampaikan pada bagian ini amat singkat, karena buku PAM telah memuat penjelasan lengkap disertai dengan contoh sebuah policy brief (dalam kasus usahatani gandum di Portugal). Bahan-bahan tersebut bisa digunakan untuk Bab ini. Setiap policy brief harus berisikan tujuh bagian – isu, metoda, informasi, interpretasi, hasil-hasil analisis, ramifikasi, dan ringkasan. Struktur dan komponen policy brief adalah seperti pada Gambar 8.1. dibawah ini.
Gambar 8.1. Menulis Policy Brief
Isu (kurang dari 1 halaman)
• Kebijakan yang akan dibahas
• Aspek yang ingin dicakup
• Konteks kebijakan
Metoda (1 halaman)
• Logic dan kesesuaian
• Penggunaan alat analisis pada waktu yang lalu, termasuk kekuatan dan kelemahannya
• Kualifikasi
Informasi (2 halaman)
• Data empiris dan informasi tambahan
• Asumsi
• Data historis
Interpretasi (2 halaman lebih)
• Hasil empiris
• Analisis sensitivitas
• Arti (interpretasi) dan kualifikasi
Implikasi (1 halaman)
• Pilihan-pilihan kebijakan
• Siapa yang “menang” dan siapa yang “jadi korban”
• Nilai keuntungan dan kerugian (yang diterima oleh yang menang dan yang diderita oleh yang kalah)
• Trade-off dari berbagai tujuan yang ingin dicapai

Ramifikasi Internasional (< 1 halaman)
• Dampak perdagangan internasional
• Aliran faktor produksi
• Diplomasi dan kewajiban internasional (WTO, IMF)
Ringkasan (< 1 halaman)
• Pro dan kontra
• Pengalaman empiris
• Kontribusi analisis
• Konsekuensi terhadap kelompok masyarakat yang berkepentingan

Isu dan Metoda
Analis kebijakan baru meyelesaikan separuh dari tugasnya ketika dia telah mengidentifikasi dengan jelas masalah kebijakan apa yang akan ditelaah. Bagian pertama dari policy brief adalah menentukan isu kebijakan yang akan menjadi topik bahasan, ditulis dalam kurang dari satu halaman. Bagian ini mencakup isu kebijakan, aspek spesifik yang akan dibahas dalam analisis, dan konteks kebijakan yang lebih luas.
Metoda merupakan darah daging dari analisis, namun tidak banyak pembuat kebijakan yang tertarik untuk membahas masalah metode secara rinci. Bagian yang 1 halaman ini menjelaskan secara intuitif logic dan kesesuaian dari pendekatan yang digunakan, justifikasi metoda yang digunakan, dengan menjelaskan bahwa analisis ini telah digunakan pada berbagai analisis kebijakan, serta menjelaskan kekuatan dan kelemahan metode yang digunakan.
Informasi dan Interpretasi
Sebagian besar pembuat kebijakan senang membicarakan masalah penelitian lapang, dan mereka tertarik kepada cerita tentang kebijakan. Dua halaman tentang informasi ini dengan sendirinya merupakan bagian yang paling mudah. Bagian ini berisi diskusi tentang historis data yang memberikan konteks kebijakan, data empiris dan data tambahan lainnya yang digunakan dalam studi, serta asumsi-asumsi penting.
Bagi analis kebijakan yang belum berpengalaman, bagian interpretasi merupakan bagian tersulit. Apa arti semua ini? Interpretasi hasil yang baik memerlukan kemampuan analis dalam memilih dan memfokuskan diri pada temuan-temuan penting dari sekian banyak hasil analisis yang ada. Dalam dua halaman (atau lebih sedikit), analis harus memaparkan hasil utama dari analisis, hasil dari analisis sensitivitas (dengan merubah data kunci, paramater, dan asumsi), arti hasil dan analisis sensitivitas tersebut bagi kebijakan, dan kualifikasi karena keterbatasan dari metodologi dan data yang missing dan kurang akurat.
Hasil dan Ramifikasi
Analis yang baik akan menerapkan kerangka tujuan-strategi-kebijakan-kendala (seperti yang telah dijelaskan pada Bab 1) dalam kerangka berfikir dan menulis. Dengan hanya satu halaman, dengan menggunakan framework itu, peneliti yang baik harus mampu menjelaskan implikasi kebijakan dari hasil analisisnya. Analis harus mengkaji berbagai pilihan kebijakan, menjelaskan siapa yang akan diuntungkan dan dirugikan oleh kebijakan (the gainers and the lossers), identifikasi dampak dari kebijakan atas tujuan yang ingin dicapai pemerintah (efisiensi, distribusi pendapatan, dan ketahanan (pangan)), dan perkiraan besarnya trade-off atas masing-masing tujuan tersebut.
Meskipun sebagai negara berdaulat, kebijakan diambil untuk kepentingan nasional, namun pembuat kebijakan juga harus memperhatikan dampak dan hubungannya dengan dunia internasional. Negara-negara berkembang jarang sekali mempunyai kekuatan yang cukup di pasar internasional baik pasar komoditas, maupun tenaga kerja. Namun, dalam satu alinea, analis perlu menyebutkan dampak kebijakan tersebut terhadap perdagangan internasional, dampak terhadap harga dunia, juga implikasinya terhadap aliran faktor (investasi asing dan migrasi tenaga kerja). Analis juga harus melakukan telaahan apakah kebijakan yang dipilih konsisten dengan kesepakatan-kesepakatan World Trade Organization, the International Monetary Fund, serta negara dan lembaga-lembaga donor lainnya.
Ringkasan Eksekutif (Policy Summary)
Peranan analis kebijakan adalah memperkirakan konsekuensi yang akan terjadi atas setiap pilihan kebijakan, dan sebaiknya tidak melakukan penilaian pribadi (personal value judgement) atas pilihan kebijakan tersebut. Meskipun memang sulit untuk menjaga obyektivitas dan netralitas, analis harus menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat kebijakan untuk memberikan bobot kepada masing-masing tujuan dan menentukan kebijakan apa yang akan dipilih (seperti dijelaskan pada Bab 1). Dalam satu alinea, analis harus mampu menyarikan pesan – pro dan kontra atas pilihan kebijakan, pengetahuan empiris dari studi yang dilakukan, kontribusi analitik dari studi terhadap isu yang sedang diteliti, dan dugaan kosekuensi yang mungkin terjadi terhadap kelompok masyarakat yang berkepentingan dan terkena dampak kebijakan ini. Alenia ini merupakan alinea tersulit – dan terpenting – dalam mengkomunikasikan hasil analisis kebijakan.
Menulis Policy Summaries
Sebuah policy summary bisa dikatakan sebagai versi singkat dari policy brief. Outline kedua jenis tulisan ini dengan sendirinya persis sama – isu, metoda, informasi, interpretasi, implikasi, internasional ramifikasi, dan ringkasan – seperti disajikan pada Gambar 8.1.
Tujuan penulisan policy summary adalah memberikan kompilasi singkat atas hasil-hasil analisis untuk pengambil kebijakan, para staf akhli, dan staff analis, yang amat sibuk. Intinya adalah menyarikan hasil-hasil analisis dalam tulisan yang singkat yang meng-highlight temuan-temuan penting, relevansi dari temuan tersebut dan pentingnya analisis yang dilakukan dalam proses pembuatan kebijakan.
“Singkat” dan “jelas” lagi-lagi merupakan kunci dari berhasilnya sebuah policy summary. Bila memungkinkan, policy summary sebaiknya dibatasi hanya satu halaman sehingga menarik minat pembaca yang lebih luas. Paling banyak, policy summary tidak lebih dari 2 halaman. Policy summary tidak usah berisi tabel atau grafik, kecuali sebuah gambar yang begitu dramatisnya sehingga mampu menarik perhatian pembuat kebijakan.
Kejelasan merupakan hal penting untuk menarik perhatian pembaca. Pembuat kebijakan yang amat sibuk akan menghargai tulisan yang jelas. Policy summary merupakan “iklan” bagi policy brief (mungkin juga policy paper). Pembuat kebijakan akan menganggap bahwa policy summary yang ditulis dengan baik merupakan indikasi bahwa tulisan yang lebih panjang dan lengkap pun akan sama jelas dan menariknya.
Komunikasi Verbal Untuk Analisis Kebijakan
Pada saat tulisan – policy paper, policy brief, dan policy summary – selesai dilakukan, bahan-bahan tersebut perlu dikomunikasikan sevara verbal (lisan). Tidak diperlukan tambahan analsis untuk melakukan hal ini. Isu utamanya adalah hasil-hasil yang mana yang harus ditampilkan dan bagaimana cara terbaik untuk menyampaikannya.

Presentasi PowerPoint
Bila alat-alat yang diperlukan tersedia, presentasi menggunakan software PowerPoint merupakan cara yang efektif untuk melakukan komunikasi lisan. Bila tidak, analis akan mengandalkan diri kepada makalah atau “hand-out” yang disediakan. Hand-out berisi slide-slide yang juga menjadi bahan untuk PowerPoint. Akan sangat bermanfaat bila hand-out tetap dibuat, terlepas apakah presentasi akan dilakukan dengan menggunakan PowerPoint atau tidak.
Slide PowerPoint harus sejalan dengan isi policy brief dan fokus pada tujuh topik – isu, metoda, informasi, interpretasi, implikasi, internasional ramifikasi, dan ringkasan (seperti pada Gambar 8.1.). Bila waktu yang tersedia amat singkat, cakupan bisa dibatasi pada metoda, ringkasan hasil penting, dan implikasi penting dari studi.
Karena formatnya sama dengan policy brief, analis hanya perlu mempersiapkan slide PowerPoint sesuai dengan tujuh topik diatas. Tabel-tabel dan grafik yang penting bisa ditransfer langsung kedalam format PowerPoint. Akan amat bermanfat mempersiapkan hand-out dari seluruh slide PowerPoint – slide dengan teks dalam format outline serta format multiple-slide dan grafik serta tabel sebaiknya dipisahkan.
Fokus dan Kepiawaian (versatility)
Seorang analis kebijakan yang baik harus mampu “menyentuh” audience dengan efektif. Pembuat kebijakan akan amat tertarik pada topik yang berkaitan dengan implikasi kebijakan atas kelompok masyarakat yang menjadi target atau berkepentingan (interest group) dan lembaga pemerintah. Terlalu banyak memberikan porsi kepada metode, data, dan hasil analisis mungkin akan membuat komunikasi menjadi tidak efektif. Namun, kadang-kadang audience tertarik dengan hal-hal teknis dan suatu ketika mengajak diskusi tentang hal-hal yang bersifat teknis tersebut. Oleh karena itu, akan lebih baik jika dipersiapkan slide tambahan – tidak harus ditampilkan pada slide standar.
Keberhasilan komunikasi verbal juga ditentukan oleh kepiawaian presenter. Bukan tidak mungkin, seorang pengambil kebijakan tingkat tinggi hanya menyediakan waktu yang amat singkat, misalnya 15 – 20 menit. Bila presentasi berjalan dengan baik dan mampu mengikat perhatian pembuat kebijakan, presentasi tersebut bukan tindak mungkin minta diperpanjang. Untuk menjaga fleksibilitas, seorang analis dengan persiapan yang baik paling tidak akan membuat tiga versi presentasi PowerPoint yang berbeda – pertama untuk presentasi amat singkat, 15-20 menit, kedua untuk presentasi sekitar 45 menit sampai satu jam, dan yang ketiga untuk presentasi 2 jam. Untuk setiap presentasi, amat penting menyediakan separuh dari waktu tersebut untuk diskusi.
Kunci Sukses dalam Presentasi Analisis kebijakan
Pengalaman menunjukkan bahwa ada tujuh kunci sukses dalam mempresentasikan hasil analisis kebijakan. Panduan ini berlaku baik untuk komunikasi bersifat lisan maupun tulisan. Semuanya berkaitan dengan perilaku, cara bersikap, dan gaya seorang presenter.
Ketujuh kunci sukses tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kejelasan merupakan hal penting bagi pembuat kebijakan yang belum terbiasa dengan hasil analisis atau yang tidak suka dengan hal-hal teknis.
2. Presentasi yang singkat akan menghemat waktu, dan memperlihatkan pemahaman yang baik atas isu kebijakan.
3. Akurasi dalam melaksanakan studi dan interpretasi hasil akan meyakinkan para analis lain.
4. Kejujuran dalam mengidentifikasi asumsi atau kelemahan data yang dimiliki dalam menginterpretasikan hasil akan menghasilkan kredibilitas.
5. Gaya presentasi yang langsung dan tidak berbelit-belit dan menghidari jargon-jargon yang tidak perlu akan membantu memperjelas hasil analisis.
6. Percaya diri dan yakin dalam mengidentifikasi dan menganalisis policy trade-off akan memperkuat presentasi.
7. Kerendahan hati dalam mengakui keterbatasan analisis ekonomi akan menambah validitas pandangan orang lain dan akan membuat orang lain akan lebih terbuka kepada kita.
Bila para analis kebijakan berusaha untuk menerapkan pengetahuan ini dalam berkomunikasi, maka mereka akan berhasil meyakinkan pembuat kebijakan serta para staf akhli akan validitas dan pentingnya hasil analisis yang mereka buat bagi proses pembuatan kebijakan. Panduan ini cocok untuk mengkomunikasikan hasil analisis PAM khususnya dan, umumnya, bagi seluruh analisis kebijakan.